Bensin Eceran : Sebuah Kemudahan Yang Melanggar Hukum

Menjual bensin eceran dianggap sebagai perbuatan ilegal berdasarkan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 yang akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling besar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Namun, untuk menindaklanjuti penjualan bensin eceran sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas menerbitkan Peraturan No. 6 Tahun 2015 dan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyatakan akan melakukan peninjauan terhadap penjualan bensi eceran dalam hal ini dikhususkan kepada Pertamini (SPBU) mini dan akan segera melegalkannya.

Menjual bensin eceran menjadi salah satu dari sekian banyak bisnis menjanjikan di Indonesia. Pasalnya membuka bisnis eceran tidak memerlukan biaya yang yang cukup banyak. Hanya membutuhkan beberapa dirigen dan sebuah lapak kecil di pinggir jalan untuk menjualnya. Diperkuat dengan faktor lain, dimana satu dari sekian konsumen malas mengantri untuk mengisi bensin di SPBU dan ditambah letak SPBU yang jauh, serta bensin eceran yang sekarang telah menjamur dimana-mana.

Hal ini sangat memudahkan konsumen, jika dalam keadaan genting, seperti kehabisan bensin di tengah jalan, maka bensin eceranlah yang hadir sebagai alternatif untuk menjawab pertanyaan ini. Semakin berkembangnya kehidupan saat ini, muncul sebuah inovasi baru terhadap penjualan bensin eceran yaitu mengemas penjualan bensin eceran dengan bentuk Pertamini. Lalu, apakah hukum menjual bensin eceran? Tidakkah menjual bensin eceran melanggar hukum? Dan bagaimana jika menjual bensin eceran dalam bentuk Pertamini?

Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam UU dikategorikan sebagai kegiatan usaha hilir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa “Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

1. Kegiatan Usaha Ulu yang mencakup:

  • Eksplorasi;
  • Eksploitasi.

2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:

  • Pengolahan;
  • Pengangkutan;
  • Penyimpanan;
  • Niaga.”

Yang kemudian diperjelas lagi dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, “kegiatan usaha hilir dilaksanakann oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.”

Merujuk pada pasal diatas berarti dapat dikatakan bahwa yang dapat melaksanakan kegiatan usaha BBM tersebut haruslah berbentuk badan usaha, bukan perorangan. Hal ini dimaksudkan berarti yang dapat berniaga BBM secara sah adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang resmi.  Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga menegaskan bahwa kegiatan usaha bisnis bensin eceran adalah ilegal.

Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00. (enam puluh miliar rupiah).” Dari Pasal ini berarti penjual bensin eceran melanggar Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 karena tidak memiliki izin dalam pengangkutan BBM bersubsidi.

Kemudian bagaimana dengan inovasi terbaru bisnis bensin eceran yang disulap dengan bentuk Pertamini? Masyarakat awam pasti mengira bahwa Pertamini adalah SPBU dalam bentuk mini merupakan anak dari Pertamina yang mendapat izin dari pemerintah secara sah. Namun nyatanya bahwa belum ada izin dan pengaturan yang resmi untuk pertamini. Dilansir dari liputan6.com, Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro mengatakan bahwa Pertamini tersebut bukan menjadi bagian bisnis Pertamina. Pasalnya, kegiatan tersebut ilegal dan tidak mendapat izin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD).

Dan hal ini secara hukum melanggar ketentuan Pasal 23 Ayat 1 UU No. 22 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa, “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.” Ketentuan pidana dari pelanggaran Pasal tersebut diatur dalam Pasal 53 angka d UU No. 22 Tahun 2001 yang menjelaskan tentang pidana perniagaannya yaitu, “setiap orang yang melakukan: (d) niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).”

Namun, mengingat menjual bensin eceran sudah menjadi bagian dari salah satu mata pencaharian yang populer bagi masyarakat Indonesia, maka untuk mengatasi penjual bensin eceran termasuk dalam hal ini pertamini, maka BPH Migas menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015. Peraturan tersebut memberikan kesempatan para penjual BBM eceran menjadi sub penyalur sehingga kegiatannya menjadi legal dan harga BBM yang dijual ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhitungkan biaya angkut.

Tetapi Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 ini hanya ditujukan bagi daerah yang belum terdapat penyalur BBM atau daerah terpencil yang belum memiliki SPBU. Dan untuk menjadi sub-penyalur juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 6  Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015.

Selain BPH Migas, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), IGN Wiratmaja Puja mengatakan bahwa sesegera mungkin pada tahun ini pemerintah akan melegalkan Pertamini, namun masih harus ditinjau lagi dari beberapa faktor untuk melegalkan hal tersebut, salah satunya adalah faktor keamanan.

Jadi, kesimpulan dari uraian di atas bahwa sebenarnya penjualan bensin eceran merupakan kegiatan ilegal karena melanggar ketentuan Pasal 53 UU No. 1 Tahun 2001 dan akan dikenakan pidana yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling besar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Hal tersebut tak terkecuali bagi Pertamini yang dianggap sebagai bentuk mini Pertamina. Namun, karena menjual bensin eceran merupakan lapangan kerja masyarakat Indonesia, maka Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 yang memberikan kesempatan pada para penjual BBM eceran untuk menjadi sub-penyalur namun dikhususkan untuk daerah terpencil saja. Tak ketinggalan, Kementrian ESDM akan segera meninjau dan melegalkan Pertamini dalam waktu dekat.

 


Referensi :

  • m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5452de72175db/bolehkah-menjual-bensin-eceran-di-pinggir-jalan;
  • m.hukumonline.com/berita/baca/lt55d685a830a7f/ingat–jual-bensin-eceran-bisa-dipenjara;
  • m.liputan6.com/bisnis/read/2298956/pertamina-tak-bisa-tindak-pertamini;
  • https://www.google.com/amp/www.metrotvnews.com/amp/Gbmwp29K-pemerintah-setuju-pertamini-dilegalkan.

Sumber Hukum :

  • UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  • Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

1 thought on “Bensin Eceran : Sebuah Kemudahan Yang Melanggar Hukum

Leave a Reply