PILIHLAH KETUA RT TERBAIKMU


 

Dalam hidup bermasyarakat, kita tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bertetangga. Dalam hidup bertetangga, kita tidak dapat terlepas dari peran Ketua Rukun Tetangga (Ketua RT) di daerah kita. Beliaulah yang membantu pengurusan surat menyurat, seperti pengurusan KTP, KK, dll; peduli terhadap warganya yang sakit; memberikan bantuan dalam keadaan darurat; dan lain sebagainya. Oleh karenanya, sudah tentu kita harus memilih ketua RT yang mampu untuk menjaga keutuhan dan kenyamanan dalam lembaga kemasyarakatan terkecil di negeri ini.

Rukun tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. Sebuah RT akan dipimpin oleh seorang Ketua RT. Tugas dari Ketua RT sendiri adalah membantu Pemerintah Desa ataupun Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, seperti pendataan Kependudukan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan lainnya; Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Kerukunan Hidup Antar Warga; Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Mengenai masa bakti Ketua RT, hal ini telah diatur dalam pada Pasal 20 ayat (3) dan (4) Permendagri 5/2007, dimana masa bakti Ketua RT di desa adalah selama 5 tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Sedangkan, masa bakti ketua RT di kelurahan adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Secara umum, pengaturan tentang RT dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (“Permendagri No. 5 Tahun 2007”). Namun, pengaturan mengenai RT ini lebih lanjut juga diatur dalam peraturan di masing-masing daerah. Sebagai contoh, di Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (“Pergub DKI Jakarta 171/2016”).

Dalam Permendagri No. 5 Tahun 2007 disebutkan secara umum persyaratan sebagai Ketua RT antara lain:

  1. warga negara Republik Indonesia;
  2. penduduk setempat;
  3. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
  4. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Akan tetapi dalam Permendagri tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan penduduk setempat, apakah seseorang yang bertempat tinggal dan mempunyai rumah di lingkungan tersebut ataukah hanya bertempat tinggal di lingkungan tersebut (bisa mengontrak rumah juga). Namun, tidak ada ketentuan yang mengharuskan ketua RT mempunyai rumah di wilayah tersebut (bukan mengontrak rumah), sehingga bisa saja seseorang pengontrak rumah pun maju menjadi ketua RT.

Mekanisme dari pemilihan Ketua adalah sebagai berikut:

  1. Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RT yang disahkan Lurah.
  2. Panitia pemilihan menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RT dalam Musyawarah RT.
  3. Pemilihan Ketua RT dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.
  4. Dalam hal mekanisme musyawarah tidak tercapai, maka pemilihan Ketua RT dilakukan dengan cara pemungutan suara untuk memilih calon Ketua RT yang mendapat suara terbanyak menjadi Ketua RT.
  5. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua RT yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, maka panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
  6. Apabila dalam pemungutan suara kembali itu tetap menghasilkan pemilih suara terbanyak sama, maka penetapannya dapat dilakukan dengan cara pemilihan oleh panitia tetapi tidak termasuk Ketua panitia pemilihan dan/atau dengan cara pengundian.
  7. Hasil pemilihan Ketua RT dituangkan dalam berita acara pemilihan dan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Terkait hak suara untuk memilih, yang menentukan seseorang dapat ikut memilih dalam pemilihan ketua RT bukan berdasarkan apakah ia memiliki rumah di daerah tersebut atau hanya mengontrak rumah, melainkan apakah orang tersebut adalah penduduk yang berdomisili di daerah tersebut yang dibuktikan dengan KTP atau KK-nya. Sehingga, bagi mereka yang hanya mengontrak rumah dan memiliki KTP di lingkungan RT tersebut, maka ia termasuk penduduk setempat dan mempunyai hak pilih dalam pemilihan Ketua RT.

Terakhir, terkait batasan Ketua RT untuk dipilih kembali, Permendagri No. 5 Tahun 2007 tidak menjelaskan lebih lanjut tentang batas waktu atau berapa kali Ketua RT yang bersangkutan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Meski demikian, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat, ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut terdapat dalam peraturan daerah setempat. Sebagai contoh, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (“Perda 10/2002”), masa Bakti Pengurus RT di daerah Depok ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kesepakatan warga dalam musyawarah warga setempat. Oleh karena itu, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat dan selama ada kesepakatan warga, bisa saja seseorang kembali dipilih di periode berikutnya untuk menjabat sebagai Ketua RT.


Sumber Hukum :

  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
  • Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
  • Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
1
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Josua Satria Collins
Penulis merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Aktif dalam berbagai organisasi fakultas, seperti BEM FHUI, Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FHUI, dan Law Art Performance. Selain itu penulis aktif dalam berbagai kepanitiaan diantaranya menjadi Project Officer Pemilu FHUI 2015. Tidak hanya itu, penulis pernah mengikuti berbagai lomba di antaranya Legislative Drafting dan Peradilan Semu Konstitusi. Saat ini penulis menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kajian Ilmiah LK2 FHUI 2016.

Comments 0

Masuk ke akun Anda

Don't have an account?
Daftar menjadi member baru

Reset Password

Daftar menjadi member baru

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles