KORUPSI


Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Korupsi terjadi tidak hanya pada sektor swasta, tapi juga pada sektor publik, baik itu yang bentuknya pungli, pemerasan, penggelapan dan segala bentuk korupsi lainnya bisa ditemukan. Permasalahan korupsi bukan menjadi masalah yang terjadi sekarang saja. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia membentuk sebuah lembaga bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Andi Hamzah, perubahan yang dilakukan dalam UU No. 31 tahun 1999 adalah untuk menambahkan ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian. Lanjutnya, Andi Hamzah merumuskan dua jenis ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian, yang pertama menyangkut pemberian (gratification) dalam jumlah satu juta rupiah ke atas, harus dilaporkan jika tidak dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Berarti penuntut umum hanya membuktikan satu bagian inti delik, yaitu adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bagian yang lain, seperti berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya dibebankan kepada terdakwa.

Lalu perubahan lain yang dilakukan adalah perubahan perumusan, perubahan ancaman pidana dan dikenalkannya ancaman pidana minimum khusus, diperluasnya pengertian pegawai negeri, korporasi menjadi subjek, dan adanya penambahan pidana tambahan. Dalam pasal 1 UU No. 20 tahun 2001, pasal-pasal yang mengalami perubahan adalah:

  • Pasal 2 ayat (2), substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal angka 1 UU No. 20 tahun 2001
  • Ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu.
  • Diantara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan tiga pasal baru, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C.
  • Diantara pasal 26 dan pasal 27 disisipkan satu pasal baru yakni pasal 26A
  • Pasal 37 dipecah menjadi dua pasal, yakni pasal 37 dan pasal 37A.
  • Diantara pasal 38 dan pasal 39 ditambahkan tiga pasal baru, yakni pasal 38A, pasal 38B, dan pasal 38C.
  • Diantara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru, yakni bab VI A mengenai ketentuan peralihan yang berisi satu pasal, yakni pasal 43A yang diletakkan di antara pasal 43 dan pasal 44.
  • Dalam bab VII sebelum pasal 44 ditambah satu pasal baru yakni pasal 43B.

Dalam perubahan perumusan, tidak perlu benar-benar telah terjadi kerugian keuangan negara. Dengan “dapat” atau mungkin menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara, bagian inti delik ini sudah terpenuhi.

Sedangkan dalam perubahan ancaman pidana, dalam UU PTPK 1971 semua jenis delik baik yang bobotnya lebih ringan termasuk delik berkualifikasi diancam dengan pidana yang sama, yaitu pidana penjara maksimum dan/atau denda maksimum 30 juta rupiah. Dalam UU PTPK tahun 1999 diadakan pembedaan ancaman pidana baik penjara maupun denda sesuai dengan bobot delik termasuk kualifikasinya. Dengan demikian, ada yang diancam dengan pidana penjara lebih ringan karena bervariasi dari pidana penjara maksimum seumur hidup dan denda maksimal satu miliar rupiah, dan dalam keadaan tertentu juga dapat dijatuhi pidana hukuman mati.


Referensi :

Andi Hamzah, Pemberantasan korupsi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005)

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

 


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 1

KORUPSI

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles