Pemutaran dan Pertunjukkan Lagu di Kafe atau Restoran: Perspektif Rezim Hukum Kekayaan Intelektual


Oleh : Fauzi Maulana Hakim ( Panitia ALSA Conference 2017)


Pengalaman kuliner tak hanya terbatas pada rasa pada makanan atau minuman saja, tetapi juga ditawarkan lewat suasana yang menjadi pelengkap proses menyantap hidangan. Suasana yang dijual ini dibentuk lewat sejumlah elemen-elemen, salah satunya adalah musik yang diputar. Hampir seluruh kafe dan restoran di Indonesia memutar music dalam jam-jam operasionalnya, entah lewat pengeras suara/multimedia atau lewat live performance dari band-band lokal. Bahkan, tidak jarang live performance musik justru merupakan elemen utama yang menarik pelanggan untuk datang sehingga memang pada umumnya, di sejumlah kafe live performance diadakan di momen-momen tertentu, misalnya, malam minggu.

Apakah lalu restoran, kafe, atau band-band live performer yang seringkali memutar atau membawakan lagu ciptaan orang lain tersebut serta-merta bebas menggunakan ciptaan orang lain untuk tujuan komersial mereka sendiri ataukah mereka mesti membayar royalti kepada pencipta?

Hak cipta adalah rezim hukum kekayaan intelektual (HKI) yang relevan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta.[1] Apabila mengacu pada konsiderans Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC), maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan hak atas kekayaan intelektual di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.[2] Hak cipta pada dasarnya tidak mesti didaftarkan untuk dapat timbul, akan tetapi lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.[3] Hak cipta terdiri dari dua hak: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral bertujuan untuk melindungi empat hak utama dari si pencipta: hak integritas (the right of integrity), yaitu hak bagi pencipta untuk mencegah pengubahan terhadap ciptaannya; hak atribusi (the right of attribution), yaitu hak bagi pencipta untuk hanya memberikan izin terhadap distribusi atau pertunjukkan/pengumuman karyanya hanya ketika namanya dicantumkan; hak penyingkapan (the right of disclosure), yaitu hak bagi pencipta untuk menolak menyingkapkan atau mengumumkan ciptaannya ke publik sebelum ia puas dengan ciptaannya tersebut; dan hak pencabutan (the right of retraction), yaitu hak untuk mencabut ciptaannya meskipun ciptaannya tersebut tak lagi berada di tangannya.[4] Secara positif, UUHC mengatur mengenai hak moral pada Pasal 5 ayat (1). Hak moral pada dasarnya memiliki fungsi untuk melindungi nama baik dari si pencipta dan memberikan si pencipta suatu penghargaan atas pengorbanan yang dilakukannya untuk menciptakan ciptaannya.

Bersanding dengan hak moral adalah hak ekonomi, yaitu hak untuk memanfaatkan ciptaan untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi. Pada Pasal 9 ayat (1) UUHC dienumerasikan sejumlah tindakan yang dapat dilakukan atas dasar hak ekonomi, yaitu meliputi:[5]

  1. Penerbitan ciptaan;
  2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
  3. Penerjemahan ciptaan;
  4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  6. Pertunjukan Ciptaan;
  7. Pengumuman Ciptaan;
  8. Komunikasi Ciptaan; dan
  9. Penyewaan Ciptaan.

Setiap orang yang satu atau lebih tindakan di atas tersebut mesti memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.[6]

Kembali ke persoalan yang hendak dijawab, maka kita dapat mendasarkan jawaban kepada tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dengan alas hak ekonomi di atas. Poin f dan poin g merupakan dua poin yang paling relevan dengan isu ini. Poin f berkaitan dengan live performance band yang membawakan lagu ciptaan orang lain, sedangkan poin g berkaitan dengan pemutaran lagu dan music lewat pengeras suara. Poin f, yakni pertunjukan ciptaan, secara definisi sudah jelas, yakni mempertunjukan ciptaan seorang pencipta. Poin g, yakni pengumuman ciptaan, didefinisikan lebih lanjut oleh UUHC sebagai: “pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”[7]

Maka dari itu, dua tindakan yang dijabarkan Pasal 9 ayat (1) sudah sesuai dengan tindakan yang seringkali dilakukan di kafe-kafe dan restoran-restoran. Untuk menegaskan ada atau tidaknya kewajiban membayar royalti kepada pencipta lagu dan musik yang dipertunjukan atau diumumkan, maka ada satu elemen yang menjadi penting, yakni diambilnya manfaat ekonomi lewat pertunjukan atau pengumuman barusan.

Seperti yang sudah juga dibahas di atas, bahwa restoran dan kafe seringkali berusaha menarik pengunjung untuk datang dan menyantap makanan di tempat mereka dengan membangun suasana nyaman, yang, salah satunya, adalah dengan menggunakan musik yang sesuai. Kafe anak muda di tengah kota akan memilih lagu-lagu keras bernuansa rock untuk membangkitkan semangat dan obrolan yang menggebu, restoran di daerah pegunungan yang menawarkan nuansa romantis akan memilih lagu-lagu jazz atau instrumental yang gemulai, bar-bar tengah malam akan menyetel lagu-lagu EDM yang berdetak-detak untuk menarik para pengunjung yang ingin menari. Tempat-tempat tersebut akan terkesan hambar tanpa musik, sehingga dapat dikatakan musik adalah salah satu cara menarik pelanggan bagi mereka. Pelanggan berarti pembeli, pembeli berarti untung, untung berarti komersial. Maka, secara normatif, kafe dan restoran, atau bahkan tempat apapun, termasuk toko buku, tok alat musik, mall, dan segala tempat yang memainkan music baik lewat pengeras suara ataoupun dalam bentuk live performance untuk mendapatkan keuntungan secara komersial dapat dimintai royalty oleh pencipta. Royalti dapat dimintakan kepada pemilik kafe atau restoran tersebut dalam hal pemutaran lagu atau music lewat pengeras suara. Dalam hal live performance, mesti dipastikan bahwa band yang bermain telah mengurus masalah royalti, atau secara tegas dalam kontrak mesti tercantum apakah pihak performer, pihak restoran atau kafe, atau kedua-duanya yang hendak menanggung royalti.[8] Dengan kata lain, pihak restoran atau kafe, atau juga performer dalam kasus ini, mesti memegang lisensi dari pencipta, yaitu izin tertulis (otentik) untuk menggunakan hak cipta yang diberikan pencipta kepada pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait untuk melaksanakan perbuatan publikasi atau perbanyakan selama jangka waktu berlaku lisensi dengan kewajiban pemberian royalty kepada pencipta atau pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, kecuali diperjanjikan lain.[9]

Untuk membantu pemungutan royalti ini, maka UUHC mengamanatkan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.[10] Lembaga ini merupakan merupakan lembaga non-pemerintah yang berbentuk badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait guna mengelola sebagian hak ekonominya untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.[11] Contoh LMK yang kiniada di Indonesia adalah Wahana Musik Indonesia (WAMI), Royalti Anugerah Indonesia (RAI), dan Karya Cipta Indonesia (KCI).[12]

Sebagai kesimpulan, rezim HKI melindungi pencipta lagu dari eksploitasi ekonomi oleh pihak-pihak lain. Inti dari hak cipta itu sendiri adalah memberikan jaminan bagi para pencipta bahwa kerja keras mereka dalam menghasilkan ciptaan akan diberikan imbalan. LMK perlu bekerja keras untuk memastikan bahwa tiap-tiap kafe dan restoran yang memanfaatkan ciptaan orang lain membayar royalty atas pemanfaatan komersial tersebut.

[1] Tim Lindsey, et.al., Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Bandung: PT Alumni, 2011, hlm. 96

[2] Konsiderans poin a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

[3] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

[4] Henry Hansmann dan Marina Santilli, “Authors’ and Artists’ Moral Rights: A Comparative Legal and Economic Analysis”, The Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1., 1997, hlm. 95-95

[5] Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

[6] Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

[7] Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

[8] Risa Amrikasari, “Haruskah Restoran Membayar Royalti Jika Memutar Lagu Orang Lain?”, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5539b37fd20f8/haruskah-restoran-membayar-royalti-jika-memutar-lagu-orang-lain?,diakses 18 Des 2016

[9]Eddy Damian, Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait, Bandung: PT Alumni, 2012, hlm. 64

[10] Pasal 1 angka 22 Undang-UndangNomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

[11] Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif,  Bandung: PT Alumni, 2011, hlm. 310

[12] Christina Sidauruk, “Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif sebagai Lembaga Pengumpul Royalti Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2016, hlm. 28-29

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Pemutaran dan Pertunjukkan Lagu di Kafe atau Restoran: Perspektif Rezim Hukum Kekayaan Intelektual

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles