loading...

26 April 2017
Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan Pekerja Rumahan : Antara Das Solen Das Sein Menurut UU Ketenagakerjaan
Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan Pekerja Rumahan : Antara Das Solen Das Sein Menurut UU Ketenagakerjaan

Sektor industri dewasa ini perkembangannya berbanding lurus dengan kemajuan jaman yang terjadi. Sifat pekerjaannya pun juga bermacam-macam. Apabila kita sangat familiar dengan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan di dalam pabrik, maka pada Abad ini muncul banyak varian produksi yang dapat dikerjakan di luar pabrik. Adanya sifat pekerjaan yang dapat dilakukan di luar pabrik ini kemudian menyebabkan munculnya fenomena pekerjaan rumahan (hasil riset ILO Yasanti).

Berdasarkan hasil Forum Group Diskusi dengan Pengusaha dan Pekerja Rumahan Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2017, terdapat pola yang tidak sama dengan pekerjaan formal yang biasa kita ketahui seperti peraturan kerja, perjanjian kerja, waktu bekerja, upah yang dibayarkan, dan hal-hal lain yang sering kita temui pada pekerjaan di sektor formal. Pola yang tercipta pada Pekerja Rumahan yaitu lebih kepada fleksibilitas pekerjaan. Fleksibilitas di sini yaitu mengenai jam kerja, kesepakatan yang dibuat, serta pekerjaan yang dilakukan, yang mana hal ini menjadi daya pikat para pekerja karena mayoritas Pekerja Rumahan merupakan Wanita yang sudah berkeluarga.

Pada fakta di lapangan ditemukan bahwa hubungan kerja yang terjadi antara pemberi kerja dengan pekerja rumahan banyak yang tidak mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Sifatnya yang tergolong pekerjaan informal membuatnya lebih fleksibel dan tidak kaku. Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak adanya kualifikasi jenis pekerja di dalam UU Ketenagakerjaan, seperti pekerja formal dan pekerja in formal. Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sehingga pekerja rumahan pun juga masuk dalam definisi Undang-Undang tersebut.

Pasal 50 menyebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Mayoritas hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja rumahan dibuat lisan, dan fleksibel untuk dapat diubah ubah seiring berjalannya waktu dengan kesepakatan bersama. Dalam Pasal 51 ayat (1) memberikan opsi bentuk perjanjian kerja yang dibuat, yaitu tertulis atau lisan, sehingga apa yang menjadi kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja rumahan tetap dianggap sah. UU Ketenagakerja memang tidak menyebutkan secara eksplisit kewajiban dibuatnya perjanjian, namun apabila tidak ada perjanjian maka tidak dapat timbul sebuah hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja rumahan.

Pengusaha pada praktiknya juga melakukan perjanjian dengan pengusaha lain sebagai upaya menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Dalam melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus dibuat secara tertulis seperti yang diamanatkan dalam Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1). Pekerja rumahan dari perusahaan lain harus mendapatkan perlindungan kerja dan terikat dengan syarat-syarat kerja yang sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja yang ada pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan dari perjanjian antara Pengusaha pemberi pekerjaan dengan pengusaha lain diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja buruh yang dipekerjakan.

Masing-masing pengusaha atau pemberi kerja memiliki jumlah pekerja rumahan yang berfariatif dan mayoritas berjumlah lebih dari 10 orang Pada praktiknya, tidak banyak pengusaha dengan pekerja rumahan lebih dari 10 orang  membuat peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Adapun peraturan yang diterapkan pada pekerja rumahan berbentuk lisan dan disampaikan pada awal bekerja. Padahal menurut Pasal 108 ayat (1) diatur bahwa pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang. Hal tersebut tidak berlaku apabila perusahaan telah memiliki perjanjian kerja bersama. Sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh para pengusaha yang memperkejakan pekerja rumahan yang memperkerjakan sekurang-kurangnya 10 pekerja rumahan untuk membuat peraturan perusahaan tertulis sebab perlu untuk dimintakan pengesahan atau membuat perjajian kerja bersama.

Posted in SpeakUpTaggs:
Write a comment