Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK : Penyalahgunaan kewenangan?


Jumat, 28 April kemarin, DPR menggulirkan hak angketnya terhadap KPK. Perjalanan hak angket yang digunakan oleh DPR terhadap KPK  dimulai dari protes Komisi III DPR RI terhadap KPK dikarenakan KPK tidak mau membuka rekaman Miryam dalam pemeriksaan kasus E-KTP diluar pengadilan. Kemudian 26 orang anggota DPR dari berbagai fraksi partai politik melakukan pengajuan hak angket, melalui tata cara pengajuan sebagaimana yang telah diatur. Pada akhirnya, ketuk palu terhadap hak angket ini berakhir dengan ironis. Terjadinya polemic dalam sidang paripurna DPR tidak menghentikan Fahri Hamzah mengetuk palu pertanda persetujuan DPR terhadap penggunaan hak angket kepada KPK. Hak angket yang digunakan oleh DPR ini bermuatan agar KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani yang memberikan kesaksian dalam sidang E-KTP. Penggunaan Hak Angket oleh DPR ini dilakukan terkait penolakan yang dilakukan oleh KPK dalam membuka rekaman Miryam S Harayani serta untuk menyelediki kinerja KPK dan urusan anggaran belanja KPK. Terlepas dari cacat prosedur yang terjadi didalam sidang paripurna DPR, apakah tindakan DPR dalam menjalankan hak angketnya sudah tepat?

UUD NRI 1945 mengamanatkan hak angket kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pasal 20 A UUD NRI 1945 merumuskan, DPR dalam menjalankan fungsinya mempunyai Hak Angket yang selanjutnya diatur dalam pasal 79 ayat (3) sebagai hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang – undang dan / atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan ketentuan mengenai hak angket tersebut, tindakan DPR dirasa tidak tepat. Mengingat fungsi dari hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang – undang atau kebijakan pemerintah, sehingga hal ini tidaklah dapat dikaitkan dengan tindakan KPK yang menolak membuka rekaman Miryam di luar pengadilan, karena dengan dibukanya rekaman diluar pengadilan akan menpengaruhi proses hukum yang berjalan, Di sisi lain, sifat dari pelaksanaan undang – undang dan / atau kebijakan pemerintah juga harus memiliki sifat penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, lalu apakah tindakan KPK dalam hal ini dapat dikatakan memenuhi kriteria tersebut? Sebenarnya, tindakan yang dilakukan KPK tersebut merupakan hak KPK sebagai lembaga yudisial dimana KPK bergerak secara independen untuk tidak membuka alat bukti kepada siapapun, termasuk kepada DPR, demi kelancaran proses peradilan.

Menanggapi kasus ini, Mahfud MD selaku Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan, hak angket dilakukan terhadap pemerintah dalam artian eksekutif saja, sedangkan KPK sebagai lembaga ekstra yudisial bukanlah merupakan subjek untuk diangket, maka penggunaan hak angket terhadap KPKyang merupakan lembaga ekstra yudisial menjadi pertanyaan apakah hak angket dapat digunakan seperti itu.

Dilain sisi, Fahri Hamzah selaku orang yang mengesahkan penggunaan hak angket terhadap KPK mengatakan bahwa hak angket yang diajukan DPR adalah sesuai dan KPK memang merupakan pihak yang perlu diawasi karena KPK menggunakan uang dan kewenangan

Terlepas dari pro dan kontra mengenai apakah hak angket ini merupakan pelemahan atau menjadi bagian pengawasan terhadap KPK. Lalu sebenarnya apakah penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku?


Referensi

https://news.detik.com/berita/d-3489773/mahfud-md-hak-angket-tidak-berlaku-untuk-kpk

http://nasional.kompas.com/read/2017/04/29/07121971/ini.daftar.26.anggota.dpr.pengusul.hak.angket.kpk

http://nasional.kompas.com/read/2017/04/29/22005341/hak.angket.dpr.terhadap.kpk.dinilai.mencurigakan

https://news.detik.com/berita/d-3485278/dpr-gulirkan-usulan-hak-angket-kpk-begini-aturan-mainnya/2

https://news.detik.com/berita/d-3486828/ini-sederet-alasan-dpr-gulirkan-hak-angket-kpk

https://news.detik.com/berita/3489478/fahri-hamzah-anggap-hak-angket-ke-kpk-tak-salah-alamat

Referensi Undang – Undang

  • UUD NRI 1945
  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket Dpr
  • Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2014 Revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
CalonSH
Calonsh.com as the biggest Indonesian law students' online forum in Indonesia is ready to give high dedication and contribution to the country in developing of law issues. Through simple and creative content but the ones which are educational and knowledgeable, we share accurate education, information, news and solution of law.

Comments 0

Masuk ke akun Anda

Don't have an account?
Daftar menjadi member baru

Reset Password

Daftar menjadi member baru

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles