PUTUSAN AHOK: ULTRA PETITAKAH?


Pada tanggal 9 Mei 2017, sebagian besar masyarakat Indonesia teralihkan perhatiannya kepada seorang Gubernur Provinsi Jakarta bernama Basuki Tjahaya Purnama, atau biasa disebut Ahok, yang memperoleh vonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama yang di dakwakan padanya. Ahok dinyatakan majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. Majelis hakim menyebut Ahok sengaja memasukkan kalimat terkait dengan pemilihan gubernur dan menyebut Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016. Ahok, dalam pernyataannya di hadapan warga, menyinggung program budidaya ikan kerapu yang tetap berjalan meskipun tidak terpilih dalam pilkada.

Jaksa sejatinya menuntut Ahok satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan. Dalam tuntutannya jaksa menghilangkan pasal penodaan agama dan hanya menuntut Ahok dengan pasal 156 KUHP tentang pernyataan permusuhan dan kebencian pada suatu golongan. Namun hakim dalam menjatuhkan vonis kembali melibatkan pasal 156a KUHP. Ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto dalam vonisnya menyatakan bahwa Ahok selaku terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penodaan agama. Kini Ahok telah digiring ke Rumah Tahanan Cipinang. Hakim telah memutuskan agar Ahok segera ditahan atas perbuatannya menyitir ayat dari kitab suci Al-Quran.

Pembacaan putusan untuk Ahok pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra.  Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan vonis terhadap terdakwa penistaan agama, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) cukup ringan jika dibandingkan kasus serupa di beberapa daerah. Sementara itu, Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama, Rolas Sitinjak berpendapat bahwa vonis majelis hakim terhadap kliennya agak janggal. Sebabnya, vonis dua tahun penjara tidak sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni satu tahun penjara dan dua tahun masa percobaan. Oleh sebab itu, pihak Basuki alias Ahok akan langsung mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Ketua Setara Insititute Hendardi menilai telah terjadi “trial by mob”, dimana hakim mempertimbangkan situasi ketertiban sosial yang diakibatkan oleh ucapan Ahok. Majelis hakim bekerja di bawah tekanan gelombang massa yang sejak awal memberikan tekanan dan mendesak pemenjaraan Ahok. Aksi menyalakan 1000 lilin pun juga dilakukan di Kupang. Pendeta Johny Kilapong sebagai koordinator warga aksi menyayangkan persidangan Ahok tidak berarti apa-apa karena keputusan hakim pada akhirnya bukan berdasarkan fakta pengadilan, melainkan dari tekanan massa.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tahid mengatakan bahwa memang sejak awal MUI menyatakan sikap pro atas dakwaan Ahok menista agama. Beliau menyatakan ucapan terimakasih kepada pimpinan ormas Islam, para ulama, para habib, pimpinan umat dan seluruh umat Islam yang setia mengawal persidangan dengan tetap mengedepankan semangat persaudaraan dan persatuan. Selain itu, beliau menyatakan bahwa dengan begitu sikap dan pendapat keagamaan MUI memiliki keabsahan dan dijadikan referensi pengambilan hukum dalam sebuah persidangan pengadilan.

Salah satu permasalahan hukum yang ditemui dalam Putusan Ahok adalah vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Basuki Tjahaja Purnama melebihi tuntutan jaksa dalam sidang kasus penistaan agama. Sebagian kalangan menilai putusan yang dijatuhkan kepada Ahok telah ultra petita.

Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir, mengatakan tak ada aturan yang melarang hakim memutus perkara lebih dari yang dituntutkan oleh Jaksa. “vonis hakim yang berbeda dengan tuntutan jaksa ini bukan sebuah persoalan, karena hakim tetap merujuk pada dakwaan kasus yang dipersidangkan,” kata dia. Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai dengan membuat vonis hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa, hakim bisa beralasan bahwa mereka bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Karena itu, rasa keadilanlah yang dikedepankan.

Sementara itu, Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Chodry Sitompul, dalam hukum ada istilah ultra petita, yang berarti penjatuhan putusan hakim atas sebuah perkara yang tidak masuk dalam dakwaan dan memutus melebihi dari yang didakwakan. Sebagai contoh, kata Chodry, hakim memvonis terdakwa dengan melibatkan pasal yang sebelumnya tidak ada dalam dakwaan dan/atau menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari hukuman pidana pasal yang ada di dalam dakwaan. “Vonis Ahok dalam hal ini tidak tergolong dalam ultra petita, karena hakim tetap berpegang pada dakwaan meski putusannya melibatkan pasal yang tidak ada dalam tuntutan jaksa,” kata Chodry.

Sejalan dengan itu, dosen hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mahrus Ali, dalam perkara pidana, hakim boleh saja memutus melebihi tuntutan jaksa. “Yang tidak boleh yakni memutus melebihi ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan,” tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan pasal yang dikenakan dalam putusan Hakim, Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono menyatakan hakim boleh saja menggunakan Pasal 156a KUHP untuk menjatuhkan vonis terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mukartono menyatakan, dalam surat dakwaan, Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni pasal 156a KUHP dengan ancaman lima tahun penjara dan pasal 156 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara. “Boleh, karena itu di dalam surat dakwaan, hakim kan bisa punya sikap berbeda,” kata Mukartono,

Pada akhirnya, putusan yang diketok hakim hari ini belum lah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Sebab, Ahok sudah menyatakan banding atas vonis yang diberikan hakim. Oleh karena itu, secara hukum berdasarkan asas praduga tidak bersalah, sampai saat ini status Ahok masih belum jelas, apakah salah atau tidak salah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
1
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
CalonSH
Calonsh.com as the biggest Indonesian law students' online forum in Indonesia is ready to give high dedication and contribution to the country in developing of law issues. Through simple and creative content but the ones which are educational and knowledgeable, we share accurate education, information, news and solution of law.

Comments 0

PUTUSAN AHOK: ULTRA PETITAKAH?

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles