REVIEW BUKU : DEMOKRASI KONSTITUSIONAL “Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945”


Identitas Buku

  1. Judul karya : Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia   setelah perubahan UUD 1945
  2. Penulis : Janedjri M. Gaffar
  3. ISBN : 978-602-18634-3-5
  4. Editor : Rita Triana Budiarti
  5. Penerbit : Mahkamah Konstitusi Press (Konpress)
  6. Tahun terbit : Cetakan kedua, Bulan November, tahun 2013
  7. Halaman : 230 halaman

 Review Buku

Perjalanan panjang penulis (Janedjri M. Gaffar) dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, membuatnya tidak hanya sekedar ‘mengetahui’, tetapi juga ‘merasakan’ dinamika ketatanegaraan. Terbukti melalui keterlibatannya dalam amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002, dan kemudian menduduki Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, membuatnya benar-benar merasakan dinamika ketatanegaraan di Indonesia. Atas pengalaman tersebut, penulis aktif menuangkan pemikiran serta gagasannya dalam berbagai media massa sejak tahun 2006-2012. Meskipun memiliki rentan waktu yang lama, tetapi substansinya memiliki kesinambungan dan konsistensi dalam isu mengenai demokrasi konstitusional. Tulisan-tulisan tersebut kemudian dikodifikasi dalam bentuk buku berjudul “demokrasi konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945”

Buku ini mengupas tuntas mengenai ketersinggungan antara dua kedaulatan dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, yaitu kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum (nomokrasi). Dalam konteks keindonesiaan, kedua kedaulatan tersebut saling berkelindan, beriringan, dan berkonvergensi satu sama lain. Sehingga, makna kedaulatan rakyat tidaklah dimaknai sebagai kedaulatan seluas-luasnya, melainkan kedaulatan yang dibatasi oleh hukum, atau yang dikenal sebagai demokrasi konstitusional. Gagasasan demokrasi konstitusional tersebut tidak berpotensi pada kekacauan dan kegaduhan, melainkan menjadi kedaulatan yang menciptakan keteraturan dalam menuju cita negara/staatside yang tertuang dalam preambule UUD 1945. Lebih lanjut, ketersinggungan antara dua kedaulatan tersebut dibahas dan dikupas lebih mendalam oleh Prof. Saldi Isra dalam kata pengantar buku ini.

Terdapat beberapa sub-pembahasan yang menarik dan menjadi jantung identitas khusus buku ini, yakni: Negara demokrasi konstitusional, Demokrasi dan HAM, Demokratisasi pembentukan Undang-Undang, Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, penegasan sistem pemerintahan presidensial, dan konstitusionalitas penyelenggaraan negara. Seluruh pembahasan materi dalam buku ini tidak hanya sebatas permukaan saja, melainkan secara holistik yang meliputi historis, kondisi saat ini, dan gagasan futuristis.

Gagasan demokrasi konstitusional merupakan refleksi tentang dua kesadaran penting, yaitu keberadaan manusia yang tidak akan lepas dari organ kekuasaan, dan tujuan ideal bagi manusia dan masyarakat. Selain itu, buku ini mengulas pola relasi antara negara dan warga negara, dimana UUD NRI Tahun 1945 menjadi kitab jaminan hak konstitusional yang melindungi warga negara. Jaminan tersebut merupakan konsekuensi dari demokrasi, karena Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi adalah dua sisi yang saling berkelindan dan tidak dapat dinegasikan satu sama lain. Lebih rinci, penulis menyampaikan tiga pokok utama mengenai HAM, yakni HAM sebagai tujuan demokrasi, HAM sebagai prasayarat demokrasi, dan kegagalan pemenuhan HAM, merupakan ancaman demokrasi

Pembahasan lainnya yang menarik adalah mengenai demokratisasi pembentukan Undang-Undang, yang dalam pembentukannya pun harus dilakukan secara demokratis. Parameter pembentukan Undang-Undang secara demokratis adalah adanya keterbukaan informasi, forum publik yang memadai untuk mendiskusikan Rancangan Undang-Undang, dan partispasi masyarakat yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan Undang-Undang. Hakikat demokratisasi hukum tidak terbatas dalam pembentukan saja, melainkan juga dalam penegakannya. Demi penegakan hukum tersebut, hadir Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai kontrol regulasi dengan statusnya sebagai the guardian of constitution. Kedudukan MK memiliki arti penting dalam penyelenggaraan negara. Tugas utama dari MK sendiri adalah sebagai penguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD. Selain itu, secara tidak langsung, MK menjalankan check and balances terhadap DPR sebagai kekuasaan legislatif. Artinya, MK hadir sebagai penekan terhadap produk legislasi yang menciderai hak konstitusionol warga negara.

Secara struktur, buku ini dibagi ke dalam dua bagian besar. Bagian pertama yakni ”demokrasi konstitusional” dan dibahas lebih lanjut ke dalam 11 sub-bab pembahasan. Sedangkan bab kedua yakni “praktik ketatanegaraan setelah perubahan UUD 1945” dan dibahas lebih lanjut ke dalam 19 sub-bab pembahasan. Buku ini menggunakan gaya bahasa yang sederhana, dengan kombinasi beberapa terminologi hukum beserta penjelasannya, sehinga adressat/sasaran buku ini tidak hanya akademisi hukum saja, melainkan juga masyarakat luas. Kehadiran buku ini pun memiliki urgensi secara umum, yakni dapat menjadi rujukan untuk menambah pengetahuan bagi akademisi dan masyarakat seputar konstitusi dan ketatanegaraan.

 


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
CalonSH
Calonsh.com as the biggest Indonesian law students' online forum in Indonesia is ready to give high dedication and contribution to the country in developing of law issues. Through simple and creative content but the ones which are educational and knowledgeable, we share accurate education, information, news and solution of law.

Comments 0

Masuk ke akun Anda

Don't have an account?
Daftar menjadi member baru

Reset Password

Daftar menjadi member baru

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles