KASUS LOLY CANDY: MARAKNYA CYBER PORNOGRAPHY


Di era globalisasi dengan kemudahan akses untuk berkomunikasi dan bertukar informasi tanpa batas, dapat memberikan berbagai dampak bagi kehidupan sosial baik sisi negatif maupun positif. Kejahatan yang muncul akibat perkembangan negatif dari dunia maya dikenal dengan istilah cybercrime atau kejahatan dunia maya.

 

Salah satu kasus cybercrime terkait konten pornografi, atau yang disebut sebagai cyber pornography, baru saja terjadi beberapa waktu lalu di Indonesia. Polisi berhasi membongkar akun eksplotasi seksual di jejaring sosial facebook bernama ‘Official Loly Candy’s 18+‘. Hal ini sungguh ironi, dimana para korbannya merupakan anak yang rata-rata berusia 2-8 tahun. Grup fanspage ini telah menyebarkan konten-konten pornografi dengan objek anak yang berjumlah lebih dari 500 video dan 100 foto porno yang disebar ke 9 negara di dunia. Admin dari grup tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Mereka melakukan kekerasan seksual terhadap sedikitnya 12 anak di bawah umur. Tidak hanya itu, pelaku juga merekam video saat melakukan aksinya dan membagikannya kepada para member. Kasus ini menuai banyak kecaman dari berbagai pihak terutama dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Ketua Umum Komnas PA, Arist Merdeka Sirait menilai terbongkarnya kasus Prostitusi Online Candy’s Group ini adalah kejahatan kriminal yang amat luar biasa.

 

Cyber pornography dapat diartikan sebagai tindak kejahatan penyebaran muatan pornografi melalui internet. Kasus Loly Candy’s ini telah melibatkan korban anak dibawah umur. Anak merupakan masa depan dan generasi penerus bangsa yang seharusnya dilindungi hak-haknya. Apabila di cermati lebih lanjut, pelaku kasus ini telah melanggar beberapa ketentuan hukum terkait penyebaran konten pornografi dengan objek anak-anak. Ketentuan tersebut antara lain:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam ketentuan KUHP sejatinya tidak dikenal istilah tentang kejahatan pornografi. Namun, KUHP dapat menilai pornografi sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 282 KUHP, yaitu “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah

  1. UU Pornografi

Peraturan yang mengatur secara eskplisit terkait konten pornografi adalah UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Pengertian Pornografi diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU Pornografi yaitu “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Larangan mengenai penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui media internet diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu; “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

  1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  2. kekerasan seksual;
  3. masturbasi atau onani;
  4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  5. alat kelamin; atau
  6. pornografi anak.”

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi diancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12(dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebagaimana diatur pada Pasal 29 UU Pornografi. Apabila merujuk pada Pasal 44 dinyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

  1. UU ITE

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) juga tidak terdapat istilah pornografi, tetapi mengatur tentang larangan penyebarluasan “muatan yang melanggar kesusilaan” melalui internet sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE, yakni “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Apabila merujuk pada Pasal 53 UU ITE terdapat pernyataan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.

  1. UU Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Adapun dalam Pasal 76E telah diatur mengenai larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Larangan ini sejalan dengan Hak Anak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual sesuai dengan Pasal 15 UU Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian diatas, maka pelaku cyber pornography anak dapat dinyatakan telah melanggar Pasal 76E UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka tersangka kasus Loly Candy dapat dijerat dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, UU Pornografi dan UU ITE. Sementara itu, ketentuan dalam KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau penyebaran pornografi melalui di internet karena rumusan pada pasal 282 tersebut cukup luas. Hingga saat ini cyber pornography masih menjadi salah satu ‘momok’ dalam dunia maya Indonesia. Sehingga diharapkan pemerintah akan lebih serius dalam menangani kasus terkait  cyber pornography.

 

 

Sumber:

  1. https://news.detik.com/berita/d-3448653/di-balik-kisah-nama-loly-candys-grup-pornografi-anak
  2. https://news.detik.com/berita/d-3450207/komnas-pa-minta-pedofil-di-loly-candys-dikenai-pasal-berlapis
  3. http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/03/21/on3sv6365-pedofil-lolly-candy-sebaiknya-dihukum-mati
  4. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  6. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  7. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
CalonSH
Calonsh.com as the biggest Indonesian law students' online forum in Indonesia is ready to give high dedication and contribution to the country in developing of law issues. Through simple and creative content but the ones which are educational and knowledgeable, we share accurate education, information, news and solution of law.

Comments 0

KASUS LOLY CANDY: MARAKNYA CYBER PORNOGRAPHY

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles