RKUHP Quo Vadis : Kontemplasi Memaknai Asas Legalitas yang Mengusung Penggunaan Hukum yang Hidup di Masyarakat


Law and order exist for the purpose of establishing justice and when they fail in this purpose they become dangerously structured dams that block the flow of social progress – Martin Luther King, Jr.

Rancangan  mengenai pembaharuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP) memiliki urgensi yang tinggi di Indonesia dalam rangka pembangunan Hukum Pidana Nasional, pasalnya KUHP yang digunakan sekarang merupakan Kitab yang merupakan hasil modifikasi dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie Belanda, KUHP sendiri telah berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, yang berarti umur KUHP telah memasuki usia 99 tahun. Usia yang hampir mencampai satu abad ini menjadi problematika, dikarenakan rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problematika kejahatan dan tuntutan keadilan.

RKUHP kemudian hadir untuk mengakomodir permasalahan tersebut, dimana tujuan dari RKUHP sebagai manifestasi perwujudan cita cita hukum pidana dan pidana, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.[1]

Lantas bagaimana RKUHP dapat menjadi pelindung bagi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, sedangkan rumusan RKUHP sendiri belum jelas kemana arah yang dituju, dimana asas Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali, yang dikenal sebagai asas legalitas yaitu bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang telah dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan, diberlakukan tidak sepenuhnya. Hal ini dikarenakan bahwa dalam rumusan Pasal 2 (1) RKUHP mengatakan ketentuan mengenai asas legalitas ini tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Pengaturan mengenai pasal 2 RKUHP dijelaskan bahwa peruntukanya untuk menerima perkembangan pemikiran, dimana alasan diakuinya hukum tidak tertulis didasarkan pada:[2]

  1. Pasal 5 (3) sub b UU No.1 Drt. Tahun 1951, dimana pada intinya mengatur suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuata pidana, akan tetapi tidak diatur dalam Hukum Pidana, maka dianggap diancam dengan hukuman penjara maksimal 3 Bulan
  2. Resolusi bidang hukum pidana Seminar Hukum Nasional ke – 1 Tahun 1963, dimana asas legalitas tidak menutup pintu bagi larangan – larangan perbuatan menurut hukum adat yang hidup
  3. UU Kekuasaan Kehakiman, dimana pengadilan tidak boleh menolak perkara dikarenakan hukum tidak ada / kurang jelas, serta hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup
  4. Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979, dalam laporanya dinyatakan antara lain, Sistem Hukum Nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia, dan hukum nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis, tetapi hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional

Maka berdasarkan hal tersebut, penambahan asas legalitas yang juga menggunakan hukum yang hidup dimasyarakat, oleh pembuat undang undang dikatakan telah berdasarkan kebijakan perundang – undangan nasional, dan kesepakatan dalam seminar – seminar nasional.

Lalu seberapa jauh cakupan dari Pasal 2 (1) RKUHP mengenai apa yang dimaksud dengan hukum yang hidup di masyarakat ? Dalam pasal 2 (2) RKUHP, dijelaskan bahwa unsur hukum yang hidup dalam masyarakat adalah sepanjang sesuai dengan nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip – prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa – bangsa[3].

Jadi sumber hukum materiil dari hukum yang hidup di masyarakat itu pedoman / kriterianya dapat diambil dari nilai – nilai nasional maupun internasional. Pancasila sebagai landasan nilai – nilai nasional maka bermakna sumber hukum materiil didapatkan dari paradigma moral religious, Kemanusiaan (Humanis), Kebangsaan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial, Lalu Pasal 15 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Right sebagai landasan internasional, dimana dikatakan bahwa “the general principle of law recognized by the community of nations

Oleh karena itu apabila rumusan menurut RKUHAP mengenai tindak pidana di konkritkan, maka Tindak Pidana adalah :[4]

  • Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang – undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
  • Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang – undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat

Lalu dengan cakupan tindak pidana yang diperluas ini, menjadi suatu pertanyaan besar, apakah perluasan mengenai tindak pidana dalam rumus RKUHAP dalam implementasinya akan sesuai dengan tujuan pemidaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, ataukah rumusan pasal 2 dapat menjadi ajak kriminalisasi untuk tujuan – tujuan tertentu dan akan menjadi pasal karet yang dapat disalahgunakan ?

 

 

 

 

Referensi

http://reformasikuhp.org/mengawal-pasal-pasal-krusial-dalam-rkuhp-2015/

http://icjr.or.id/fakta-fakta-sederhana-tentang-rancangan-kuhp-2015/

http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf

Draft Rancangan Undang – Undang Kitab Hukum Pidana

[1] Hal 3. Naskah Akademik RKUHP, Maret 2015

[2] Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pidana, BPHN, 1994 – 1995, Hal 12

[3] Naskah Akademik RKUHP, 2015, hal 28

[4] Naskah Akademik RKUHP, 2015, Hal 28


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
CalonSH

Calonsh.com as the biggest Indonesian law students’ online forum in Indonesia is ready to give high dedication and contribution to the country in developing of law issues. Through simple and creative content but the ones which are educational and knowledgeable, we share accurate education, information, news and solution of law.

Comments 0

RKUHP Quo Vadis : Kontemplasi Memaknai Asas Legalitas yang Mengusung Penggunaan Hukum yang Hidup di Masyarakat

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles