APAKAH METERAI MENENTUKAN SAH/TIDAKNYA PERJANJIAN?


Pernah dengar tentang meterai? Atau yang biasa disebut sebagai materai, namun sebenarnya yang benar adalah meterai. Bea Meterai adalah termasuk Pajak Pusat, artinya Bea Meterai dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak. Bea Meterai adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental (sekali pungut) atas dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Meterai yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Dengan kata lain, Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kuitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

 

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kuitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dasar hukum pengenaan Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea Meterai. Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu untuk mengatur pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.

     

Tarif Bea Meterai terbagi 2 (dua), yaitu  Rp 3.000,00 dan Rp 6.000,00. Perbedaan ini didasarkan atas ketentuan dokumen yang dikenakan. Jenis-jenis dokumen tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

 

 

Dapat dilihat bahwa banyak dokumen-dokumen yang terkait dengan dokumen hukum mewajibkan adanya dikenakannya meterai, lalu bagaimana jika ada dokumen-dokumen seperti di atas namun tidak ditempel meterai? Apakah masih berlaku atau sah?

 

Anggapan bahwa suatu dokumen yang bea meterainya tidak dan atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya menyebabkan dokumen tersebut menjadi tidak sah adalah anggapan yang keliru, sebab sah tidaknya suatu dokumen tidak tergantung pada dilunasinya Bea Meterai. Dokumen tersebut sejatinya masih tetap sah, hanya agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan, dokumen tersebut harus dilunasi/dipenuhi Bea Meterainya dengan cara pelunasan Bea Meterai dan dikenakan denda sebesar 200% sesuai dengan Pasal 8 UU Bea Meterai pada kantor pos besar. Hal ini dinamakan sebagai Pemeteraian Kemudian atau Nazegelen. Pemeteraian Kemudian atas dokumen tersebut dilakukan oleh Pejabat Pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

 

 

Referensi:

  1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
  3. Mulai 1 Juli, Meterai jadi Rp 18 Ribu, http://www.kompasiana.com/embete/mulai-1-juli-meterai-jadi-rp18-ribu_552a75b8f17e616e10d623cd

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
9
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
1
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
CalonSH
Calonsh.com as the biggest Indonesian law students' online forum in Indonesia is ready to give high dedication and contribution to the country in developing of law issues. Through simple and creative content but the ones which are educational and knowledgeable, we share accurate education, information, news and solution of law.

Comments 0

Masuk ke akun Anda

Don't have an account?
Daftar menjadi member baru

Reset Password

Daftar menjadi member baru

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles