MA Kabulkan Pencabutan Aturan Taksi Online


Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan dari enam pengemudi angkutan sewa khusus, Sutarno,Endru, Herman Susanto, Iwanto, Bayu, Sarwono Aji, dan Handoyono, terkait gugatan terhadap permenhub no 26 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan putusannya Nomor 37p/HUM/2017

Hengki Angkasawan, pelaksana tugas kepala biro komunikasi dan informasi publik kementerian perhubungan mengatakan kemenhub akan taat azas dalam menyikapi putusan tersebut, ujarnya saat jumpa pers di Jakarta, selasa (22/8 )

Beberapa Alasan pemohon  melihat dari analisis ekonomi, permenhub pasal 5 ayat (1) huruf tentang  yang mengatur harus adanya argometer, justru merugikan konsumen karena tarif angkutan sejak awal tidak diketahui jumlahnya dengan pasti dan bisa berubah-rubah serta mengurangi untuk mendapatkan konsumen lebih banyak. Pasal 19 ayat (2) huruf f  dan ayat (3) huruf e yang mengatur Tarif batas atas dan bawah justru merugikan karena tarif sudah ditetapkan sebelum jarak tempuh diketahui serta tidak memberikan persaingan sehat karena seharusnya pengusaha UMKM atau pengusaha angkutan online bisa memberikan tarif murah.

Adapun 14 pasal Permenhub No 26 tahun 2017 yang dibatalkan oleh MA, yaitu: pasal 5 ayat (1) huruf e, pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e, pasal 20, pasal 21, pasal 27 huruf a, pasal 30 huruf b, pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, pasal 36 ayat (4) huruf c, pasal 37 ayat (4) huruf c, pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b, pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2, pasal 51 ayat (3), dan pasal 66 ayat (4).

Menurut MA, dalam putusannya berpendapat bahwa 14 pasal dalam permenhub ini, bertentangan dengan pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, karena tidak menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan  demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Permenhub ini juga bertentangan dengan pasal 183 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, karena penentuan tarif batas atas dan bawah, atas usulan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral atas nama menteri, dan bukan didasarkan pada kesepakatan antara pengguna jasa (konsumen) dengan perusahaan angkutan sewa khusus.


Sumber Hukum

  • UU No 20 tahu 2008 tentang UMKM
  • UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ
  • Permenhub No 26 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
  • Putusan MA Nomor 37p/HUM/2017

 


What's Your Reaction?

Cry Cry
5
Cry
Cute Cute
3
Cute
Damn Damn
2
Damn
Dislike Dislike
4
Dislike
Like Like
19
Like
Lol Lol
3
Lol
Love Love
4
Love
Win Win
36
Win
WTF WTF
6
WTF
ahmad kowi
tempat lahir : Jakarta tanggal lahir: 27-Agustus-1995 mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah

Comments 0

Masuk ke akun Anda

Don't have an account?
Daftar menjadi member baru

Reset Password

Daftar menjadi member baru

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles