Bagaimana Sih Hubungan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ?


Kali ini kita akan bahas bagaimana sih proses seorang Hakim dalam memutus suatu perkara pidana, secara normatif tentunya. Apalah daya kalau bukan normatif, empirisnya terlalu rumit dan pahit untuk diterima. Tapi boleh lah kapan-kapan analisa putusan gitu ya? Seperti pernyataan banyak orang bahwa memang kenyataan itu pahit, tapi tetap saja kewajiban kita untuk memahami bagaimana hukum ini seharusnya ditegakkan.

Urutannya dilakukan Penyelidikan lalu Penyidikan. Setelahnya baru tugas si Jaksa Penutut Umum akan membuat Surat Dakwaan setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (pasal 140 jo pasal 139 KUHAP). Inti surat dakwaan ini isinya tuduhan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang disangkakan kepada Terdakwa, bisa dengan dakwaan tunnggal atau jenis dakwaan yang lain. Kalo sudah selesai dibuat si Surat dakwaan tersebut kemudian dilimpahkan kepada pengadilan, bersamaan dengan perkaranya. Surat dakwaan ini dibacakan pada saat permulaan sidang (pasal 155 ayat [2] KUHAP), atas permintaan dari hakim ketua sidang.

Surat dakwaan ini bisa saja dibantah oleh si Terdakwa, jika ia merasa tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Lanjut pemeriksaan saksi, lalu pemeriksaan terdakwa. Habis itu, baru Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan, dan terdakwa membacakan nota pembelaaan (bahasa kerennya pledoi). Mulailah disini tugas Majelis Hakim mencari kebenaran, weits keren ya. Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam menentukan suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini:

  1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. (Nah jadi tau kan betapa pentingnya sebenarnya peran Jaksa Penuntut Umum ini, kenapa? Karena disitu pakemnya si Hakim.)
  2. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut – Pasal 183 KUHAP)

Bisa dibedakan kan sudah posisi Surat Tuntutan ada dimana? Iya dibagian hampir akhir proses persidangan. Karena, Surat Tuntutan akan dibuat jika Jaksa Penuntut Umum sudah yakin bahwa semua bukti yang diajukan sudah terpenuhi, dan akan membuat surat tuntutan yang berisi kesalahan terdakwa disertai pidana yang menurutnya sesuai yang akan dikenakan kepada Terdakwa. Artinya lagi, Surat Tuntutan harus sesuai dengan Surat Dakwaan karena surat tuntutan adalah sikap dari Jaksa Penuntut Umum terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan telah sesuai dengan surat dakwaan.

Pertanyaan lagi, boleh ga hakim menjatuhkan hukuman lebih tinggi daripada tuntutan jaksa kepada terdakwa? Dalam rangka menjawab pertanyaan itu dibentuk sebuah tim peneliti Mahkamah Agung, di bawah koordinasi Sudharmawatiningsih, melakukan penelitian. Bagaimana hasilnya? Pertama-tama harus diingat dulu secara normatif, tidak ada satu pasal pun di dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai rekuisitor penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan petimbangan hukum dan nuraninya. Para peneliti berkesimpulan sekalipun hakim menjatuhkan putusan lebih tinggi berdasarkan pertimbangan tertentu, putusan itu tak melanggar KUHAP. Yang terlarang adalah jika hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari ancaman maksimal yang ditentukan undang-undang.  Terlarang pula menjatuhkan jenis pidana tidak ada dalam KUHP jika yang dipakai sebagai dasar adalah KUHAP.

Dan sebagai penutup, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan : “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Jadi sudah paham semua bahwa Hakim itu tugasnya memutus perkara yang diberikan kepadanya dengan pakem yang sudah disebutkan diatas yaaa. Nah selanjutnya nih pakem-pakemnya itu apa aja? Apa cuma Undang-Undang? Ga kan ya, tapi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, termasuk nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan juga. Nanti dalam memutus suatu perkara setiap Hakim harus memberikan pertimbangannya kenapa ia merasa putusannya begitu, harus dijelaskan, pun Hakim yang berbeda pendapat dari putusan (dissenting opinion), terlebih jika Hakim ga yakin jika terdakwa bersalah, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (in dubio pro reo).


What's Your Reaction?

Cry Cry
1
Cry
Cute Cute
9
Cute
Damn Damn
1
Damn
Dislike Dislike
3
Dislike
Like Like
34
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
5
Love
Win Win
18
Win
WTF WTF
2
WTF

Comments 0

Masuk ke akun Anda

Don't have an account?
Daftar menjadi member baru

Reset Password

Daftar menjadi member baru

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles