Penyederhanaan Sistem Pemilu Melalui UU No. 7 tahun 2017


 

Kita acap kali mendengar pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara demokrasi, sebenarnya apa makna demokrasi tersebut? Menurut Koentjoro Poerbopranoto, demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang(rakyat) adalah memiliki hak yang sama dalam hal memerintah dan diperintah. Berarti, rakyat dari sebuah pemerintahan demokrasi memiliki peran utama dalam proses politik yang berjalan. Demokrasi merupakan sesuatu yang penting, karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dasar hukum Indonesia adalah berdaulat menurut rakyatnya dan berdasarkan atas demokrasi yang utuh untuk kepentingan masyarakat. Demokrasi yang utuh berarti rakyat bebas berpendapat di depan umum dan disertai tanggungjawabnya. Salah satu produk dari sistem pemerintahan demokrasi adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerahserta demi membentuk pemerintahan yang demokratis.

Setelah melalui pembahasan bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu resmi diundangkan menjadi Undang-Undang (UU) melauli UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Peilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182). UU nomor 7 tahun 2017 tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari tiga buah undang-undang sebelumnya, yakni  UU Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilhan umum Presiden dan wakil presiden,  UU Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum , dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan pewakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. UU Nomor 2 tahun 2017 memuat lima poin utama, berikut kelima poinnya :

Sistem Pemilu Terbuka

  • Sisem ini merupakan sistem yang cenderung membebaskan pemilih untuk memilih calon yang diinginkannya, sistem ini banyak diusulkan oleh pengamat pemilu karena dinilai lebih demokratis  dan menambah tingkat partisipasi masyarakat karena mereka bisa memilih langsung dan bebas wakilnya.

Presidential Threshold

  • Poin ambang batas pencalonan presiden ini adalah poin yang paling memantik pedebatan, yang akhirnya diputuskan 20-25%, yakni 20% suara kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Namun ada yang berpendapat bahwaKetentuan ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945, yang menjamin hak setiap partai politik peserta pemilu bisa mengajukan pasangan calon presiden. Secara politik, ketentuan ambang batas pencalonan presiden juga akan dianggap membatasi kesempatan partai atau warga negara lain maju menjadi pasangan calon presiden.

Parliamentary Threshold

  • Ambang batas parlemen yang diashkan ialah 4%, naik 0.5% dari pemilu tahun 2014 yang lalu. Sehingga partai yang perolehannya tidak mencapai 4% pada pemilihan legislatif tak akan lolos sebagai anggota DPR RI, DPR Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Poin ini telah disepakati olehsemua fraksi di parlemen, berbeda dengan Presidential Threshold yang dianggap sudah tidak relevan karena pemilu 2019 dilaksanakan serentak.

Metode Konversi Suara

  • Dalam mengonversi suara menjadi kursi, metode Sainte Lague modifikasi membagi jumlah suara tiap partai di suatu dapil dengan empat angka konstanta sesuai rumus. Konstanta awalnya dimulai dengan angka satu kemudian dilanjutkan dengan bilangan ganjil selanjutnya, setelah itu hasilnya diperingkatkan sesuai dengan jumlah kursi dalam suatu dapil. Metode ini baru diterapkan di Indonesia, sebelumnya Indonesia menggunakan metode bilanganpembagi pemilih (BPP). Metode Sainte Lague dinilai lebih adil, karena partai yang memiliki perolehan suara besar akan memiliki jatah kursi yang besar pula.

Alokasi kursi per dapil

  • Poin alokasi kursi per dapil diputuskan 3-10, artinya jumlah minimum kursi dalam sebuah dapil adalah tiga kursi, sedangkan sepuluh adalah angka maksimumnya. Poin ini memiliki kesamaan dengan poin terdahulu.

Dari poin-poin diatas kita bisa mengetahui bahwa terdapat beberapa sistem yang diganti dengan sistem yang baru, dengan disatukannya ketiga UU tentang pemilu sebelumnya diharapkan agar tercipta keadilan dan efisiensi dalam hal pemilu sebagai wujud perilaku demokrasi berdasarkan pancasila dan UUD 1945.


Referensi :

  • Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
  • https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/nasional/read/2017/07/21/08204641/ini-penjelasan-soal-5-isu-krusial-ruu-pemilu-yang-akhirnya-diketok-palu-
  • https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/muhamad-iqbal/5-alasan-presidential-threshold-tak-bisa-dipakai-di-pemilu-2019.amp

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
6
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
3
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
2
Win
WTF WTF
3
WTF

Comments 0

Masuk ke akun Anda

Don't have an account?
Daftar menjadi member baru

Reset Password

Daftar menjadi member baru

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles