Nasib Perbedaan Etnis di Negara Sendiri


Berita tentang Rohingnya kembali hangat dipermukaan, bukan kabar baik yang datang, pun kabar yang sama yang hadir. Penyiksaan, pembantaian etnis ini. Rohingnya merupakan nama etnis yang ditinggal di Provisinsi Rakhine (dulu Arakan yang diakui sebagai wilayah dari Myanmar), Myanmar Barat, yang juga berbatasan dengan Bangladesh.

Diskriminasi terhadap Rohingya telah terjadi bahkan sebelum Myanmar merdeka, Heri Aryanto menyatakan bahwa diskriminasi terhadap etnis Rohingnya makin nyata terlihat ketika Persiapan Kemerdekaan Myanmar, dimana tidak ada satu pun perwakilan Rohingya yang diundang dalam proses penandatanganan Perjanjian Penyatuan Myanmar (Burma) pada tanggal 12 September 1947 di negara bagian Shan, antara Jenderal Aung San dengan perwakilan berbagai etnis di Myanmar.

Diskriminasi yang terjadi sejak awal ini bahkan dilegalkan secara hukum, melalui tidak diakuinya etnis Rohingnya sebagai warga negara Myanmar sejak diundangkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982. Artinya warga etnis Rohingya adalah stateless people atau orang tanpa kewarganegaraan. Mereka seharusnya dilindungi oleh negara, namun negaranya sendiri tidak mengakui apalagi melindungi. Ketika etnis Rohingya mencari Tanah Air yang lain, tidak ada yang mau mengakui karena mereka sudah berabad-abad tinggal di Rohingya.

Secara perlahan etnis Rohingya mendapatkan penyiksaan dengan pendekatan kekerasan yang bervariasi, yaitu fisik, psikis, verbal, seksual, sosial budaya, hingga kekerasan ekonomi. Pada Jumat 25 Agustus 2017 kekerasan terhadap etnis Rohingnya kembali terjadi, yang belum lama terhenti pada Februari lalu. Sebanyak 2.625 rumah telah dibakar di wilayah desa mayoritas Rohingya, di barat laut Myanmar. Data jumlah rumah yang dibakar itu diakui pemerintah negara tersebut pada hari Sabtu (2/9/2017). Namun, pemerintah menuduh kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran ribuan rumah itu.

Meskipun pemerintah menyalahkan ARSA di balik pembakaran ribuan rumah, namun para pengungsi Rohingya menyebut pelaku pembakaran rumah dan pembunuhan warga sipil adalah tentara Myanmar. Yang tidak lain merupakan upaya untuk memaksa mereka keluar dari Rakhine.

Pemerintah Myanmar langsung mengevakuasi setidaknya 4.000 warga dari wilayah Negara Bagian Rakhine akibat keadaan yang semakin memanas. Badan Pengungsi PBB (UNHCR) menyatakan, sekitar 58.600 warga Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh dari Rakhine. Data itu diperoleh saat para pekerja bantuan kemanusiaan berjuang menolong para pengungsi. Mereka terpaksa mengambil rute tersebut karena bagai dianaktirikan oleh pemerintah Naypyitaw.

Evakuasi terhadap 4.000 orang warga Rakhine di luar Muslim Rohingya terkesan diskriminatif. Pemerintah Myanmar seakan membiarkan begitu saja terkepung di antara pertempuran kedua pihak. Seorang saksi mata menuturkan, tentara membakar rumah-rumah warga untuk mendesak kelompok militan keluar dari persembunyian.

“Di sebelah barat dari sini apa yang saya lihat hanya asap. Desa dibakar habis, pasar-pasar ditutup, dan warga desa takut keluar rumah karena tentara bisa berlaku kejam sementara persediaan makanan mulai habis. Saya bisa mendengar tangisan anak tetangga,” urai seorang Muslim Rohingya yang minta namanya dirahasiakan, mengutip dari Time, Kamis (31/8/2017).

Perwakilan PBB di Bangladesh menuturkan, puluhan pengungsi terpaksa dibawa ke rumah sakit karena menderita luka tembak dan luka bakar. Beberapa di antaranya bahkan berada dalam keadaan sekarat. Sementara itu, 20 ribu orang lainnya masih terjebak di perbatasan selama berhari-hari karena Bangladesh menutup jalur masuk.

Kondisi mereka yang ada di penampungan sementara pun bisa dikatakan memprihatinkan. Bangladesh menyatakan hampir tidak mampu lagi menampung kedatangan para pengungsi etnis Rohingya. Sebab, hingga hari ini, Bangladesh total sudah menerima sedikitnya 400 ribu orang Muslim Rohingya sejak konflik Rakhine meletus 2012.

Pemerintah Myanmar bersikeras bahwa aksi bersih-bersih itu sudah sesuai hukum serta mengklaim rumah-rumah yang dibakar itu ditinggali oleh kelompok militan ARSA. Menteri Kesejahteraan Myanmar, Win Myat Awe mengklaim, militan ARSA membakar sendiri rumahnya dan kabur.

Sedikitnya 110 orang tewas terbunuh selama operasi tersebut. Pemerintah mengklaim sebagian besar korban tewas merupakan anggota kelompok ARSA. Akan tetapi, Muslim Rohingya mengaku bahwa rumah mereka sengaja dibakar oleh tentara, polisi, dan penganut garis keras. Warga sipil juga ditembaki saat berupaya menyelamatkan diri.

Akibat peristiwa ini, dunia internasional memberikan perhatian lebih kepada Myanmar. Salah satunya pertanyaan mengenai sikap Aung San Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian. Suu Kyi menjadi terkenal pada 1990-an sebagai ikon HAM dan demokrasi. Namun begitu Suu Kyi memiliki masuk ke dalam pemerintahan, keadaan menjadi berbeda, dengan  memiliki kekuasaan untuk dirinya yang disebut Penasihat Negara (State Counsellor).

Pegiat Rohingya di Inggris, Tun Khin, mengatakan bahwa sikap Aung San Suu Kyi yang sama sekali tak membela orang-orang Rohingya sangat mengecewakan. Soal bahwa ia tak memiliki pengaruh atau kuasa atas militer adalah soal lain, kata Tun Khin. “Poinnya adalah Aung San Suu Kyi menutup-nutupi kejahataan yang dilakukan militer Myanmar,” katanya. Sekalipun benar bahwa Suu Kyi  mungkin tidak dapat menghentikan operasi militer di Rakhine kalaupun dia mencobanya dan apapun kelemahannya, semua setuju jika dia adalah harapan terbaik bagi Myanmar saat ini. Dengan berbagai tekanan tersebut, Suu Kyi membentuk sebuah komisi untuk menyelidiki tuduhan kekerasan dan hasilnya akan dilaporkan dalam beberapa hari ke depan. Namun komisi tersebut dikepalai wakil presiden Myint Swe, mantan jenderal, yang diperkirakan hanya akan menutupi fakta yang terjadi.

Isu kejahatan genosida ini menjadi perhatian dunia internasional. Salah satunya adalah Malaysia dan Indonesia yang secara terang-terangan mengutuk aksi di Rakhine. Pada November 2016, pemerintah Malaysia telah meminta peninjauan ulang keanggotaan Myanmar di ASEAN terkait pembersihan etnis berskala besar terhadap Muslim Rohingya di negara tersebut.

Pemerintah Indonesia baru ini memberikan bantuan kepada etnis Rohingya yaitu dengan dibentuknya Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. AKIM adalah sebuah badan yang terdiri dari 11 organisasi kemasyarakatan untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Rakhine yang memliki empat program bantuan, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan bantuan dasar. AKIM akan bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan yang berada di Rakhine. Hal ini dilakukan, karena berdasarkan ketentuan yang dibuat pemerintah Myanmar, setiap badan yang ingin memberikan bantuan harus melalui organisasi lokal.

Intervensi PBB dan masyarakat internasional jelas saat ini dibutuhkan untuk menghentikan kejahatan genosida ini. Namun Myanmar juga tak menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan PBB, antara lain desakan agar pembatasan perjalanan atas orang-orang Rohingya dicabut. PBB menyerukan investigasi atas sejumlah kasus terbaru dan meminta pemberian bantuan kemanusiaan untuk orang-orang Rohingya. Pejabat PBB, Vivian Tan, mengatakan sudah saatnya dibentuk satuan tugas regional untuk mengkoordinasikan respons atas masalah ini. Namun tak sedikit pula yang mempertanyakan apakah komite akan bertugas secara efektif karena sebelumnya sudah dibentuk berbagai tim dengan tugas yang sangat mirip.

Pada akhirnya, masalah etnis Rohingya bukan hanya masalah Myanmar, ASEAN, atau pun PBB, tetapi menjadi masalah bagi negara-negara yang menandatangani Piagam Hak Asasi Manusia, Piagam Jenewa dan negara-negara Islam OKI serta semua aktivis HAM di dunia. Phil Robertson, Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Divisi Asia mengatakan, “Diskriminasi resmi terhadap Muslim Rohingya dan kekebalan hukum yang dimiliki oleh para pelaku pelanggaran, telah menyediakan ruang untuk terulangnya kembali kejahatan baru terhadap Muslim Rohingya.”


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
1
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
1
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
CalonSH
Calonsh.com as the biggest Indonesian law students' online forum in Indonesia is ready to give high dedication and contribution to the country in developing of law issues. Through simple and creative content but the ones which are educational and knowledgeable, we share accurate education, information, news and solution of law.

Comments 0

Masuk ke akun Anda

Don't have an account?
Daftar menjadi member baru

Reset Password

Daftar menjadi member baru

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles