Nasionalisasi Freeport


Pada 29 Agustus 2017, PT Freeport Indonesia telah menyepakati untuk melepas 51% sahamnya kepada Indonesia. Menurut  Rini Soemarno selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pelepasan saham Freeport Indonesia bisa diserap oleh pemerintah melalui holding BUMN sektor pertambangan yang merupakan gabungan dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Bukit Asam (Persero). Induk dari holding tersebut akan dilakukan oleh PT Inalum

Divestasi Freeport dilakukan sebagai pelaksanaan dari Pasal 97 PP No 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia.

Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional. Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan BUMD Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional. Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya izin Operasi Produksi tahap penambangan.

Kontrak Freeport sendiri sejatinya akan habis pada tahun 2021 nanti, sehingga banyak pihak yang ingin agar pemerintah menunggu saja hingga kontraknya berakhir supaya pemerintah dapat mengakuisisi 100% pengelolaan tambang Grasberg. Namun, Ignasius Jonan selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa saat 2021 nanti, yang diserahkan oleh Freeport hanyalah lokasi tambangnya, sedangkan peralatan dan tenaga ahli dari Freeport akan dibawa pulang. Sehingga permasalahan yang timbul adalah bagaimana mengelola tambang sebesar Grasberg.

Divestasi 51% tersebut juga dikabarkan sebagai bagian dari kesepakatan Freeport dan Pemerintah untuk memperpanjang kontrak Freeport hingga 2041 dan pembangunan smelter yang diharuskan sudah selesai pada tahun 2022. Lebih lanjut lagi, perwakilan masyarakat adat Papua dari suku Amungme dan Kamoro telah datang ke Kantor Kementerian ESDM pada 4 September 2017 untuk dilibatkan dalam negosiasi terkait divestasi saham, karena pemerintah mewacanakan 5-10% dari saham Freeport agar menjadi milik Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Timika, dan masyarakat adat.


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
1
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
CalonSH
Calonsh.com as the biggest Indonesian law students' online forum in Indonesia is ready to give high dedication and contribution to the country in developing of law issues. Through simple and creative content but the ones which are educational and knowledgeable, we share accurate education, information, news and solution of law.

Comments 0

Masuk ke akun Anda

Don't have an account?
Daftar menjadi member baru

Reset Password

Daftar menjadi member baru

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles