Kualifikasi Ancaman Pidana Dibalik Pembunuhan Pegawai BNN


Bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha yang merupakan hari berbahagia bagi umat
beragama Islam, negeri kita dikejutkan dengan ditemukannya tubuh seorang wanita cantik
yang tak bernyawa di Perum River Valley, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Bogor.
Menariknya wanita tersebut merupakan Pegawai Balai Diklat Badan Narkotika Nasional
(BNN). Tidak hanya berhenti sampai disitu, keunikan lain juga terlihat dengan diduganya
suami korban yang berinisial AM sebagai dalang dari pembunuhan ini. Luka pada bagian
punggung, disertai dengan keterangan saksi yang mendengar suara letupan menyerupai
senjata api menjadi salah satu petunjuk yang akan diselidiki lebih lanjut oleh aparat
kepolisian.

AM telah ditangkap oleh gabungan Polda Riau, Polres Bogor dan BNN di Batam dengan
pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 di Kepulauan Riau dengan status sebagai
tersangka. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh keluarga tersangka, bahwa korban
yang bernama Indria Kameswari memiliki sifat yang tempramental. Lebih lanjut keluarga
tersangka menyatakan bahwa acapkali korban mengancam untuk membunuh tersangka
dengan meminta untuk dibelikan mobil dan rumah mewah yang disertai dengan permintaan
cerai apabila keinginannya tidak terpenuhi. Keterangan ini mungkin menjadi suatu petunjuk
atas motif pembunuhan yang disangkakan kepada Tersangka.

Kendatipun demikian, terlepas dari sifat tempramental yang dimiliki oleh korban proses
hukum terhadap AM harus tetap berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Jika
ditinjau berdasarkan kronologis yang ada pada saat ini, maka AM dapat disangkakan dengan
kualifikasi tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 atau 340
KUHP tergantung dari perencanaan sebelum melancarkan perbuatan tersebut apabila
tindakan dilakukan dengan sengaja, serta Pasal 359 KUHP jika perbuatan dikarenakan
kealpaannya atau ketidaksengajaannya.

Berikut adalah rumusan Pasal dalam 338 KUHP, “Barangsiapa dengan sengaja merampas
nyawa orang lain…”, sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja
dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain…”. Perbedaan kedua Pasal

ini adalah pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu” yang memiliki 3 persyaratan, yaitu
(1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
(2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan
kehendak; dan
(3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Sehingga apabila perbuatan AM disangka sebagai pembunuhan berencana, maka harus dapat
dibuktikan bahwa memang AM melakukan perbuatan tersebut dengan diawali perencanaan
dengan memenuhi ketiga persyaratan diatas. Bahwa harus ditemukan bukti jika AM memang
sudah mempersiapkan tindakan pembunuhan tersebut sebelum dilakukannya pelaksanaan.
Memang persyaratan “tersedianya waktu yang cukup” memiliki tafsiran yang relatif
mengenai berapa waktu yang seharusnya menjadi kriteria apakah sehari sebelum, seminggu
sebelum atau bahkan beberapa jam atau beberapa menit sebelum pelaksanaan kehendak. Oleh
karena itu, harus ditemukan suatu bukti yang menunjukkan bahwa memang sebelum AM
telah mempersiapkan rencana sebelum melaksanakan pembunuhan. Apabila memang tidak
ditemukannya bukti perencanaan namun dapat terbukti bahwa AM telah sengaja membunuh
korban, AM akan diancam dengan Pasal 338 KUHP. Namun, untuk membuktikan
kesengajaan maka yang harus dibuktikan adalah niatan yang dimiliki oleh tersangka.
Penyidik harus bekerja keras untuk membuktikan mens rea yang dimiliki oleh tersangka
bahwa memang sebelum pembunuhan terjadi tersangka memang sudah ada niatan untuk
melakukan pembunuhan.

Sedangkan, apabila memang ternyata unsur kesengajaan tidak terbukti Pasal lain yang dapat
digunakan adalah Pasal 359 KUHP yakni, “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya)
mengakibatkan orang lain mati…”. Dalam hal ini, penyidik harus dapat membuktikan bahwa
perbuatan AM yang tidak disengaja memang ada kausalitas dengan kematian korban.

Namun, di dalam hukum pidana terdapat sesuatu alasan pembenar yang disebut sebagai
noodweer yang dapat ditemukan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sehingga dapat
menghilangkan unsur perbuatan melawan hukum si pelaku. Adapun kualifikasi persyaratan
noodweer antara lain:
1. Perbuatan tersebut harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan, dengan tidak ada
jalan lain. Dalam hal ini perbuatan pertahanan tersebut harus seimbang dengan
ancaman yang ada.

2. Harus mencakup kepentingan yang disebut di dalam pasal yakni badan, kehormatan
dan barang diri sendiri ataupun orang lain.
3. Serangan yang bertentangan dengan hak dan ancaman harus pada saat itu juga. Oleh
karenanya tidak boleh ancaman yang di dapat satu hari sebelum di esok harinya
pelaku menganggap itu sebagai ancaman sehingga membunuh korban.

Akan tetapi, jika kualifikasi noodweer tidak terpenuhi yang melampaui batas, adapula yang
disebut sebagai noodweer exces yang diatur dalam ayat selanjutnya yakni Pasal 49 ayat (2)
KUHP. Ini dikatakan sebagai alasan pemaaf yang menghilangkan unsur kesalahan si pelaku.
Tetapi noodweer exces (pembelaan melampaui batas) ini harus disebabkan adanya akibat
yang langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat termasuk di dalamnya ada rasa takut,
bingung, dan mata gelap. Antara kegoncangan jiwa itu harus ada hubungan kausalitas (sebab-
akibat) dengan ancaman atau serangan yang terjadi terhadapnya. Pastinya keadaan ini harus
dapat dibuktikan eksistensinya misalnya dengan bukti-bukti yang ada. Berkaitan dengan
kasus ini, ada keterangan-keterangan tetangga maupun keluarga tersangka yang mengatakan
bahwa adanya ancaman-ancaman yang dilakukan oleh korban serta percakapan yang terjadi
antara korban dan pelaku sebelum kejadian. Meskipun begitu isi percakapan tersebut masih
dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai validitas dan kepastiannya.

Berkenaan dengan permasalahan ini, maka pihak penyidik harus bekerja keras dalam
menemukan bukti-bukti yang ada dikarenakan perbedaan temuan dapat mengakibatkan
berbedanya konsekuensi ancaman hukuman yang diberikan kepada tersangka. Demi
mencapai suatu keadilan tentu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tidak dapat
dibenarkan, dikarenakan hidup dan mati hanya ada di Tangan Yang Maha Kuasa. Hidup juga
merupakan suatu hak asasi manusia yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Namun, hal penting yang
harus diingat adalah asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) yang berarti
seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap. Saat ini, AM masih berstatus sebagai tersangka dan belum mendapat putusan
yang berkekuatan hukum tetap sehingga masih terdapat kemungkinan bahwa AM bukan
pelaku pembunuhan sebenarnya untuk itu tidak baik apabila AM sudah dihakimi oleh
masyarakat sebagai pelaku pembunuhan. Besar harapan agar kasus ini dapat segera
terselesaikan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Keadilan akan tetap
terungkap dan harus diperjuangkan.


What's Your Reaction?

Cry Cry
1
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Masuk ke akun Anda

Don't have an account?
Daftar menjadi member baru

Reset Password

Daftar menjadi member baru

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles