BUKAN PARACETAMOL YANG BERBAHAYA, TAPI CARISOPRODOL!


Dilansir dari situs news.metrotvnews.com (14/09/17), berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara per 13 September 2017 saat ini sudah terdapat 60 korban penyalahgunaan obat PCC yang dirawat di tiga RS. Korban dirawat di RSJ Kendari 46 orang, RS Kota Kendari 9 orang, dan RS Provinsi Bahteramas 5 orang. Sebanyak 32 korban mendapat perawatan rawat jalan, dengan 25 korban rawat inap dan 3 orang lainnya dirujuk ke RS Jiwa. Dikabarkan pula RSJ Kendari paling banyak menangani korban. Bahkan terdapat 2 korban tewas akibat overdosis obat PCC.

Sesuai namanya obat PCC terdiri atas Parasetamol, Caffeine, dan Carisoprodol. Dari ketiga kandungan tersebut Carisoprodol-lah yang menyimpan efek samping paling berbahaya ketika disalahgunakan. Carisoprodol sudah tergolong dalam obat keras berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan No 6171/A/SK/73 tanggal 27 Juni 1973 tentang Tambahan Obat Keras Nomor Satu dan Nomor Dua.

Berdasarkan hasil uji laboratorium Badan POM RI, terdapat 2 jenis tablet PCC yang berbeda kandungannya yang dikonsumsi korban. Pertama mengandung Parasetamol, Carisoprodol, dan Cafein. Kedua mengandung Parasetamol, Carisoprodol, Cafein, dan Tramadol.

Penjelasan Badan POM RI dalam situs resminya www.pom.go.id (18/09/2017) menyatakan bahwa Paracetamol baik sebagai sediaan tunggal maupun kombinasi bersama Kafein saat ini masih diperbolehkan untuk penggunaan terapi. Sementara Carisoprodol merupakan bahan baku obat yang memberi efek relaksasi otot dengan efek samping sedatif dan euforia. Pada dosis yang lebih tinggi dari dosis terapi, Carisoprodol dapat menyebabkan kejang dan halusinasi, serta efek lainnya yang membahayakan kesehatan hingga kematian. Dilansir dari health.detik.com (16/09/17), berdasarkan jurnal Annals of the New York Academy of Sciences, Carisoprodol sendiri awalnya dikembangkan oleh Dr Frank M. Berger di laboratorium Wallace pada tahun 1959 untuk menggantikan obat Meprobamate. Harapannya Carisoprodol dapat memiliki efek menenangkan yang lebih baik dan lebih sulit untuk disalahgunakan daripada pendahulunya. Dari situ munculah obat PCP di pasaran dengan target utamanya adalah untuk meredakan nyeri pinggang dan mengembalikan mobilitas otot-otot yang kaku.

Hingga pada tahun 1976 baru muncul laporan adanya kasus overdosis karena obat PCP. Peneliti pada saat itu melihat kemungkinan overdosis hormon serotonin di otak akibat Carisoprodol. Sejak saat itu berbagai lembaga pengawas obat dan makanan di seluruh dunia membatasi pemasaran obat PCP.

Sebelumnya, produk dengan kandungan Carisoprodol resmi beredar di Indonesia, namun produk tersebut banyak disalahgunakan. “Karena itu, pada tahun 2013, semua obat yang mengandung Carisoprodol (Carnophen, Somadril, Rheumastop, New Skelan, Carsipain, Carminofein, Etacarphen, Cazerol, Bimacarphen, Karnomed) yang diberikan izin edar oleh Badan POM RI dicabut izin edarnya dan tidak boleh lagi beredar di Indonesia”, jelas Penny K. Lukito, Kepala Badan POM RI. Ditegaskan kembali bahwa”;Carisoprodol itu sudah bukan obat semenjak ditarik, itu adalah barang yang berbahaya bagi kesehatan.”

Atas peristiwa yang terjadi di Kendari, dilansir dari news.detik.com (15/09/17) polisi telah menangkap 5 orang pelaku. Obat PCC yang diedarkan para pelaku menyebabkan puluhan orang kejang-kejang. Lima tersangka berinisial R, FA, ST, WY, dan A ditangkap tim gabungan dari Direktorat Narkoba Polda Sultra, Polres Kendari dan BNNP Sultra. “Dua tersangka berprofesi sebagai apoteker dan asisten apoteker ditangkap di TKP Apotek Qiqa Jalan Sawo-sawo Kota Kendari dengan barang bukti obat jenis Tramadol sebanyak 1.112 butir” ujarnya.

Tidak hanya di Kendari saja, ternyata penyalahgunaan obat PCC juga merebak dipulau Jawa, seperti dilansir dari jawapos.com (22/09/17) Kamis, 21 September lalu Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Daniyanto mengatakan, terdapat pabrik pembuatan pil PCC yang sudah berjalan kurang lebih selama enam bulan menghasilkan omzet yang sangat fantastis, yakni Rp 11 miliar. Brigjen Eko Daniyanto menyatakan empat pelaku ditetapkan usai mereka menggelar operasi di Bandung dan Surabaya. Pihaknya telah menetapkan empat tersangka, M.SAS, WY, LKW dan BP. Menurut Eko, LKW yang pernah berprofesi sebagai apoteker merupakan istri dari pemilik pabrik pil PCC, LKW yang membantu meracik pembuatan obat keras yang telah banyak memakan korban jiwa tersebut. Dan polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Pajero, satu unit mobil Avanza, uang tunai sebesar Rp 450 juta, buku tabungan atas nama FR (anak BP), buku tabungan BP dan LWK, empat ton bahan baku, dua unit truk, 171 ribu pil PCC, 1,2 juta butir pil Zenith, 35 ribu butir pil Carnophen, 100 ribu butir pil Dexomethorpan, serta mesin produksi obat PCC.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan Pasal 197 subsider pasal 196 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar. Untuk tersangka Budi Purnomo, juga dikenakan Pasal 3 dan Pasal 4 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Pun jauh sebelum berita ini, dinyatakan pihak BPOM dalam siaran pers 18 September lalu, bahwa BPOM telah melakukan serangkaian kegiatan intensifikasi pengawasan dan penegakan hukum sejak tahun 2014 lalu sebagaimana dinyatakan dalam www.pom.go.id (18/09/2017) tentang Siaran Pers Badan POM Perang Terhadap Penyelahgunaan Obat dan Obat Ilegal. “Masalah peredaran obat ilegal ini merupakan isu yang serius karena dampaknya bisa merusak generasi penerus bangsa. Seluruh komponen bangsa harus bergerak bersama dan berkomitmen untuk mengatasi permasalahan ini. Untuk itu, Badan POM RI bersama Kepolisian RI, BNN dan instansi terkait lainnya telah sepakat untuk berkomitmen membentuk Tim Aksi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan Obat, yang akan bekerja tidak hanya pada aspek penindakan, namun juga pencegahannya”, tegas Kepala Badan POM RI.

Juga dinyatakan akan terdapat Aksi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan Obat yang dicanangkan pada 4 Oktober 2017 bersama Kemenkes, Kemendagri, POLRI, BNN, dan Kejaksaan Agung. Peran Badan POM dalam menerapkan strategi pengawasan obat dan makanan telah diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana pada Inpres tersebut Badan POM dalam meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan didukung oleh 9 Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perkuatan Badan POM juga didukung adanya Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Badan POM RI akan memiliki struktur baru yaitu Deputi Bidang Penindakan yang akan mempertajam aspek penindakan dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan kemanusiaan di bidang obat dan makanan.


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
1
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Masuk ke akun Anda

Don't have an account?
Daftar menjadi member baru

Reset Password

Daftar menjadi member baru

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles