Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan


Dalam melaksanakan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan, dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak tersebut diperlukan pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan. Saat ini masih terdapat keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang dapat mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak. Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017 yang apabila Indonesia tidak segera memenuhi kewajiban sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (fail to meet its commitment), yang akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Akses Informas Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan memuat 10 Pasal, yakni:

1. Pasal 1 mengatur meliputi apa saja akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

2.Pasal 2 s/d 4 mengatur mengenai siapa pejabat yang berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yakni direktur jenderal pajak, lembaga-lembaga jasa keuangan yang wajib memberikan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, Jenis Laporan Informasi apa saja yang wajib diserahkan, prosedur identifikasi rekening keuangan, mekanisme penyampaian laporan. Wewenang lain yang diberikan kepada pejabat yang berwenang untuk untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain.

3.Pasal 5 mengatur mengenai Menteri Keuangan berwenang melaksanakan pertukaran informasi keuangan sebagaimana dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan terkait Kepentingan Perpajakan dengan otoritas yang berwenang di negara atau yurisdiksi lain.

4.Pasal 6 mengatur imunitas bagi Menteri Keuangan dan/atau pegawai Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan untuk tidak dituntut secara perdata maupun pidana.

5.Pasal 7 mengatur mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang/badan hukum yang tidak menyampaikan laporan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan/atau tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)serta mengatur Ketentuan pidana bagi setiap orang/badan hukum membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalamlaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),

6.Pasal 8 mengatur bahwa

1) Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

2) Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

3) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

4) Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

5) Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

7.Pasal 9 mengatur mengenai kewenangan Menteri Keuangan yang dapat menerbitkan Peraturan Menteri yang berisi petunjuk teknis mengenai akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

8.Pasal 10 mengatur Ketentuan penutup, berlakunya Perpu ini sejak tanggal diundangkan yakni pada tanggal 8 Mei 2017 dan perintah untuk mengundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
CalonSH

Calonsh.com as the biggest Indonesian law students’ online forum in Indonesia is ready to give high dedication and contribution to the country in developing of law issues. Through simple and creative content but the ones which are educational and knowledgeable, we share accurate education, information, news and solution of law.

Comments 0

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles