Jonru Terciduk UU ITE


Nama Jonru adalah nama yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi warganet. Ia lahir dengan nama Jon Riah Ukur Ginting pada tanggal 7 Desember 1970 di Kabanjahe, Sumatera Utara. Jonru adalah lulusan prodi akuntansi Universitas Diponegoro. Ia dikenal banyak orang sebagai seorang Blogger, kiprahnya di dunia Blogging pun bisa dibilang moncer, buktinya pada tanggal 21 Januari 2010 Ia terpilih menjadi salah satu dari empat nominee Internet Sehat Blog Award 2009, sebuah penghargaan yang digelar oleh ICT Watch, organisasi nirlaba berfokus pada isu komunikasi dan teknologi di Indonesia, bagi para blogger yang memproduksi konten positif. Jonru menyabet anugerah Super Blog ketika namanya lewat blog jonru.net (kini jonru.com) diumumkan sebagai pemenang utama. Ia pun mendapatkan hadiah sebuah BlackBerry Gemini.

Namun, sejak tahun 2014 perlahan tulisan jonru yang semula dikenal sebagai tulisan positif berubah menjadi tulisan yang berisi sindiran dan kritik terhadap pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Kita mengetahui bahwa Kebebasan Pers adalah sesuatu yang dilindungi di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Meminjam quote Benjamin Franklin, ”Freedom of speech is a pricipal pillar of a free government; when this support is taken away, the consitution of a free society is dissolved, and tyranny is erected on its ruins”, menunjukan bahwa begitu pentingnya Kebebasan Pers bagi masyarakat Indonesia yang menjunjung demokrasi dan tidak mengindahkan Tirani. Tapi kritik terhadap pemerintah haruslah berdasarkan data dan fakta yang akurat, sehingga tidak menimbulkan fitnah yang tak berdasar.

Diawali dengan tulisan yang berjudul “Inilah beda Pencitraan dengan Kejujuran”, Jonru memulai kritikannya terhadap Presiden Jokowi, namun dari beberapa tulisannya diketahui bahwa tulisannya tidak mengandung unsur kebenaran berdasarkan data. Jonru pernah mengkritik foto Presiden Jokowi pada saat berada di sebuah dermaga pantai di daerah Waiwo, Papua. Dengan yakin Jonru mengatakan bahwa foto tersebut adalah foto hasil Photoshop, namun segera dibantah oleh sang juru foto, Jonru pun kemudian meminta maaf atas tuduhannya tersebut. Tulisan-tulisan Jonru berikutnya pun sudah mulai tertebak polanya.

Pada tanggal 25 September 2017, Jonru ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian. Penulis buku Saya Tobat! (2015) ini dipanggil pihak berwajib atas tiga aduan. Pelapor pertama adalah Muannas Al Aidid, salah satu anggota Advokat Kotak Badja (Basuki Tjahaja Purnama). Jonru diduga menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo dengan rentang waktu Maret-Agustus 2017 sebagaimana tercatat dalam laporan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada 31 Agustus 2017. Salah satu yang dilaporkan Muannas adalah ujaran fitnah Jonru yang menyebut Muannas adalah anak dari dedengkot PKI (Partai Komunis Indonesia): Dipa Nusantara Aidit. Dalam postingan bertanggal 4 September, Jonru yang sudah dilaporkan oleh Muannas memplesetkan nama Muanas Al Aidid menjadi Muanas Al Aidit.

Jonru dijerat dengan pasal 28 ayat (2) UU ITE, yakni”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pengacara Jonru, Djuju Purwantoro menyayangkan tindakan polisi yang dirasa terlalu cepat menetapkan Jonru sebagai tersangka. Djuju juga mengganggap bahwa telah terjadi kejanggalan terhadap prosedur polisi dalam melakukan pemeriksaan, penahanan dan penetapan tersangka. Dia juga menambakan bahwa terdapat nuansa politis dalam proses pemeriksaan pendahuluan Jonru yang penetapan sebagai tersangkanya sangat cepat dan terburu-buru, sedangkan polisi yang seakan lambat dalam menangani misalkan kasus dugaan kebencian politikus Nasdem, Victor Laiskodat. Tim pengacara Jonru juga berkilah bahwa kliennya telah menghina Jokowi, Jonru dinilai hanya menyampaikan kritik.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ranah pidato, verbal atau virtual yang diberlakukan melalui undang-undang di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Sedikit menoleh ke belakang, kasus Acho yang dilaporkan dengan dasar UU ITE setelah mengkritik Apartemen Green pramuka dan kasus Prita Mulyasari yang juga dilaporkan karena telah mengkritik Rumah Sakit Omni, menjadi gambaran betapa menakutkannya UU ITE ini, dikawatirkan dapat menggebuk siapa saja yang ingin bebas berpendapat dan berekspresi.

Namun jika kritik yang termuat tidak mengandung kebenaran dan cenderung berisi provokasi dan fitnah, harus dilakukan tindakan oleh penegak hukum agar terjadi keadilan dan kepastian hukum. Jika Jonru terbukti bersalah, sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa mengambil sisi positifnya dan mendukung Presiden dan jajaran pemerintah lainnya dalam mewujudkan cita-cita abangsa sesuai Pancasila dan UUD 1945.


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Masuk ke akun Anda

Don't have an account?
Daftar menjadi member baru

Reset Password

Daftar menjadi member baru

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles