Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta


Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Hal ini karena hak cipta mencakup ilmu pengetahuan,
seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak
Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah upaya dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkaitsebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta
dengan yang bare, yang secara garis besar mengatur tentang:
A. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, yang sebelumnya hanya 50 (lima puluh) tahun.

B.Pelindungan yang lebih baik terhadap Hak Ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat). UU 2002 tidak membahas tentang sold flat dan peralihan hak ekonomi, sedangkan di UU baru dibahas lebih detil, di antaranya, Pasal 8-11: Hak Ekonomi Pencipta/ Pemegang Hak Cipta, Pasal 12-15: Hak Ekonomi atas Potret, Pasal 16-19: Pengalihan Hak Ekonomi, Pasal 23-25: Hak Ekonomi Pemegang Hak Terkait, Pasal 29-30: Pengalihan Hak Ekonomi Hak Terkait, Pasal 18: kepemilikan Hak Ekonomi pencipta untuk sold flat beralih setelah 25 tahun, Pasal 30: kepemilikan Hak Ekonomi performer  lagu dan/atau musik beralih setelah 25 tahun.

C.Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

D.Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.

E.Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia dalam Pasal 16. Artinya hak cipta ini memiliki nilai ekonomis dan sudah bisa masuk dalam neraca kita sebagai aktivita.

F.Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara,serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

G.Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti

H.Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.

I.Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 87-93.

J.Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. UU lama tidak mengatur tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi, karenanya saat ini diatur dalam Pasal 54-56. Yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait, perekaman terhadap ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan, dan melakukan kerja sama untuk mencegah penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait di dalam dan luar negeri.

 


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles