DISKRESI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA


Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, berlakunya hukum di dalam suatu tatanan sosial yang disebut masyarakat oleh Bangsa Romawi disebut sebagai ubi societas ibi ius yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Menurut Chambliss dan Seidman suatu masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum yang telah dirumuskan secara jelas merupakan sesuatu ideal yang sulit dicapai, karena itu tetap dibutuhkan suatu diskresi dari pejabat penegak hukum dalam penerapannya, walaupu diskresi yang berlebihan yang didasarkan pada kebebasan yang diberikan hukum kepada aparat penegak hukum dapat menyebabkan ketimpangan akan rasa keadilan yang dicapai oleh hukum, bahkan bisa membawa kehancuran bagi kehidupan masyarakat.

Diskresi dalam bahasa Belanda adalah Discretionair, dalam bahasa German dikenal dengan istilah Freies Ermessen dan dalam bahasa Inggris Discretionary Power merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian wet matigheid van bestuur sehingga merupakan pengecualian dari asas legalitas. Thomas J. Aaron mendefiniskan diskresi sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. Menurut Hikmahanto Juwana, kebijakan (policy) berbeda dengan kebijaksanaan, meski keduanya terkait pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan basis untuk pengambilan keputusan. Sedangkan kebijaksanaan merupakan keputusan yang bersumber dari diskresi yang dimiliki oleh pejabat yang berwenang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diskresi malah diartikan sebagai “kebebasan mengambil keputusan sendiri di setiap situasi yang dihadapi”.

Dalam tataran implementasi, bentuk diskresi dapat dibagi dua yaitu: pertama, berupa kebijakan yang melekat berpayung kepada peraturan perundang-undangan; kedua, berupa suatu kebijaksanaan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Bentuk diskresi yang berpayung peraturan perundang-undangan yaitu kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh penegak hukum berlandaskan kepada undang-undang. Contohnya: Bagi penyidik dalam hal melakukan penangkapan (Pasal 16 ayat (1) KUHAP), penahanan (Pasal 20 ayat (1) KUHAP), penggeledahan (Pasal 32 KUHAP) dan atau penyitaan (Pasal 38 ayat (1) KUHAP), pengalihan penahanan (Pasal 23 ayat (1) KUHAP), penangguhan penahanan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP) dan penghentian penyidikan atau yang mengeluarkan Surat Perintah (SP3) (Pasal 109 ayat (2) dan (3) KUHAP).


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
2
Like
Lol Lol
1
Lol
Love Love
1
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

DISKRESI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA

1 / 2Next

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles