#FOGcussion Jakarta


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai sebuah lembaga negara merupakan bagian daripada kekuasaan legislatif yang mewakili kepentingan masyarakat. Namun pada kenyataannya, berbagai media banyak sekali menunjukkan kekecewaan rakyat terhadap kinerja DPR. DPR sekali digambarkan melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan keinginan rakyat. Secara fisik pula, sering sekali muncul demonstrasi yang dilakukan mahasiswa sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap DPR.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) membuat kajian yang menghasilkan kesimpulan bahwa kinerja legislasi DPR pada tahun 2017 ini merupakan kinerja yang terburuk , jauh lebih buruk dibanding tahun sebelumnya. Menurut data yang dihimpun Formappi, target prioritas 2017 yang ditetapkan sebanyak 50 RUU, DPR baru menuntaskan dua di antaranya yaitu RUU Perbukuan dan RUU tentang Pemajuan Kebudayaan. Jadi selama enam bulan kerja DPR baru menghasilkan dua UU baru dari Daftar RUU Prioritas.

Pada pandangan Formappi, sulit mengharapkan  target 50 RUU Prioritas akan bisa dikejar dalam sisa waktu enam bulan ke depan. Sebagai akibatnya, tentu kinerja DPR seperti ini sangat tak sebanding dengan kinerja DPR periode yang lalu dimana pada tahun sebelumnya bisa mencatat hasil UU baru sebanyak kurang lebih 20 RUU. Formappi memiliki hipotesa, bahwa salah satu faktor penyebab yang membuat jebloknya kinerja legislasi DPR periode ini adalah kesibukan DPR dengan urusan perburuan kekuasaan untuk mereka sendiri.  Hal ini ditunjukkan dengan tindakan DPR yang setiap tahun selalu  mengutak-atik kursi pimpinanan DPR, sampai-sampai UU MD3 beberapa kali dicoba direvisi hanya demi mengakomodasi kepentingan partai-partai di DPR..

Selain kinerja yang buruk, DPR juga membuat kecewa masyarakat dengan menaikkan kembali Setya Novanto yang terjerat kasus papa minta saham sebagai ketua DPR. Hal ini diperparah kemudian dengan masuknya nama Setya Novanto dalam kasus korupsi E-KTP yang ditangani oleh KPK. Citra DPR semakin buruk setelah DPR membuat pansus angket KPK yang disebut-sebut sebagai upaya pelemahan atau upaya balas dendam terhadal KPK.

Banyaknya permasalahan yang menyangkut kepada DPR membuat banyak masyarakat mempertanyakan fungsi DPR yang tidak sesuai dengan konsepnya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Beranjak pada hal ini, CSH membuat diskusi Online, DPR sebagai wakil rakyat sudah tepatkah ?


CALONSH.COM
mempersembahkan:

 Forum Diskusi Online  
“DPR Sebagai Wakil Rakyat, Sudah Tepatkah ?”
Memahami DPR Sebagai Wakil Rakyat Saat Ini Bukan Cuma Wacana


WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN


Hari/Tanggal: Kamis, 2 November 2017
Waktu: 10.30 – 12.00 WIB
Tempat: Taman Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DISIARKAN SECARA LANGSUNG VIA INSTAGRAM DAN YOUTUBE CALONSH.COM

 

 

 

 

 


NARASUMBER DAN MODERATOR


Narasumber :

Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H. (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia)

Moderator :

Zico Leonard 


DAFTAR GRATIS KLIK DISINI


 


What's Your Reaction?

Cry Cry
2
Cry
Cute Cute
1
Cute
Damn Damn
2
Damn
Dislike Dislike
1
Dislike
Like Like
9
Like
Lol Lol
6
Lol
Love Love
1
Love
Win Win
1
Win
WTF WTF
2
WTF
CalonSH

Calonsh.com as the biggest Indonesian law students’ online forum in Indonesia is ready to give high dedication and contribution to the country in developing of law issues. Through simple and creative content but the ones which are educational and knowledgeable, we share accurate education, information, news and solution of law.

Comments 0

#FOGcussion Jakarta

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles