INI DIA PERMENHUB NO.108 TAHUN 2017, PAYUNG HUKUM BARU TAKSI ONLINE


 

Kementerian Perhubungan mengeluarkan peraturan mengenai taksi online yang baru sebagai pengganti aturan lama Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 26) yang beberapa pasalnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan No.37 P/HUM/2017 oleh Mahkamah Agung.

Peraturan tersebut tercantum pada Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 108), yang telah disahkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada tanggal 24 Oktober 2017.

Dalam PM 108 tersebut tidak hanya mengatur taksi online saja, tetapi terdapat empat angkutan lain yang diatur, diantaranya angkutan antar-jemput, angkutan pemukiman, angkutan karyawan, dan angkutan carter (sewa). Menurut PM 108, angkutan taksi online merupakan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi, dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi.

PM 108 juga berisi pelayanan yang harus diwajibkan oleh pengemudi taksi online. Kewajiban tersebut yakni tarif harus tertera di aplikasi, penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan, tidak menaikan penumpang secara langsung di jalan, beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan dan wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah merancang revisi PM 26. Hal ini dilakukan setelah, Mahkamah Agung membatalkan 14 poin pada PM 26. Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo mengatakan, pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan 14 pasal dalam PM 26, pemerintah kembali melakukan kajian ulang terhadap aturan taksi online tersebut. Melalui serangkaian dialog publik ke seluruh kota besar di Indonesia. Akhirnya proses perumusan hingga membuat aturan yang dimasukkan ke dalam PM Nomor 108 selesai.

Terdapat, sembilan poin yang direvisi yakni mengenai argometer taksi, tarif, wilayah operasi, kuota, persyaratan minimal 5 (lima) Kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), SRUT, dan peran aplikator. Adapun detailnya dijelaskan oleh Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hindor Surahmat sebagai berikut:

Pertama, terkait agrometer taksi. Besaran tarif angkutan sesuai tercantum pada argometer atau pada aplikasi berbasis teknologi.

Kedua, mengenai tarif. Tarif dirancang dengan kesepakatan bersama antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas dan bawah. Tarif batas atas dan bawah ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas usulan dari Kepala BPTJ atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Ketiga, terkait wilayah operasi, di mana pelayanan angkutan sewa khusus merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dan beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan. Untuk wilayah operasi ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala BPTJ dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Keempat, diatur mengenai kota dan perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan kendaraan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala BPTJ dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Rencana kebutuhan kendaraan angkutan yang telah ditetapkan diumumkan kepada masyarakat.

Kelima, mengenai persyaratan minimal lima kendaraan. Ini menyangkut perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan dapat berhimpun dalam badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Keenam, yang diatur yakni bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Kewajiban memiliki kendaraan dibuktikan dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi.

Ketujuh, diatur domisili TNKB. Di mana angkutan sewa khusus menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala BPTJ atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Kedelapan, diatur mengenai salah satu persyaratan permohonan izin bagi kendaraan bermotor baru, melampirkan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bemotor.

Sementara, yang terakhir dalam PM 108 juga mengatur tentang pengawasan dan pelanggaran taksi online, serta mengatur perusahaan penyedia layanan aplikasi taksi online. Perusahaan aplikasi berbasis teknologi informasi bidang transportasi darat dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum. Seperti memberikan layanan akses aplikasi kepada perusahaan angkutan umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. “Kemudian memberikan layanan akses aplikasi kepada perorangan, merekrut pengemudi, menetapkan tarif dan memberikan promosi tarif bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan,”tuturnya.

Menurutnya, memang tidak semua keinginan baik dari transportasi online dan konvensional bisa ditampung. Namun dari diterbitkannya PM Nomor 108, sisi yang harus dilihat adalah keselamatan dan kenyamanan pengguna, keberlangsungan usaha dan iklim usaha yang sehat. “Di sini Kemenhub berdiri di tengah. Tidak berpihak pada taksi online maupun konvensional” tuturnya. Sehingga PM 108 sebagai payung hukum baru taksi online ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan semua pihak dan menguntungkan baik kenyamanan pengguna dan keberlangsungan iklim usaha yang sehat.


Dasar Hukum :

  1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Referensi:

  1. http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/27/095248126/kemenhub-terbitkan-peraturan-taksi-online-yang-baru-apa-isinya. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2017.
  2. https://economy.okezone.com/read/2017/10/27/320/1803609/sah-peraturan-menteri-no-108-jadi-payung-hukum-baru-taksi-online. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2017.

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
1
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

INI DIA PERMENHUB NO.108 TAHUN 2017, PAYUNG HUKUM BARU TAKSI ONLINE

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles