JUDICIAL REVIEW HARUSNYA SATU ATAP!

Suasana salah satu sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2015 yang dipimpin oleh Panel 1 yang terdiri dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah), Hakim Konstitusi I dewa Gede Palguna (kiri), dan Manahan MP. Sitompul di MK, Jakarta, Kamis (7/1). Hari itu sebanyak 51 dari 147 perkara PHP disidangkan dalam 3 panel dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT) 07-01-2016

Judicial review merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.[1] Di Indonesia, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dalam sejarahnya, sebelum amandemen UUD NRI 1945, kewenangan judicial review dimiliki oleh Mahkamah Agung. Lalu, dalam rangka amandemen UUD NRI 1945, perkembangan gagasan untuk menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif (checks and balances), maka diperlukan pembentukan mahkamah sendiri yang dinamakan Mahkamah Konstitusi.[2] Pada saat amandemen UUD NRI 1945 yang ketiga, maka ditetapkan pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat 2 UUD NRI 1945 jo. Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-7, pada 9 November 2001 yang pada saat itu juga Mahkamah Konstitusi RI merupakan Mahkamah Konstitusi Pertama di abad XXI.[3] Lalu, oleh DPR dan Pemerintah kemudian dibuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya disetujui menjadi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.[4]

Menurut Pasal 24A ayat 1 UUD NRI 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan menurut Pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus tentang hasil pemilihan umum. Dengan adanya dua lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan judicial review, tentunya menimbulkan dualisme judicial review.

Dalam pertemuan para pengajar dan para pengamat Hukum Tata Negara pada 11-13 Mei 2007 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, satu poin penting yang dihasilkan ialah mengusulkan agar wewenang pengujian peraturan perundang-undangan berada di satu tangan. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang dipilih. Selama ini wewenang pengujian peraturan di bawah undang-undang berada di tangan Mahkamah Agung. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesemrawutan, sebaiknya pengujian berada di satu lembaga saja.[5] Seperti contohnya uji materil terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh Andreas Hugo Pareira yang seharusnya dia menjadi anggota DPR RI berdasarkan putusan MA, namun gagal setelah dasar hukum putusan MA dibatalkan MK. Kuasa hukum pemohon uji materiil, Ahmad Rosadi Harahap dalam persidangan di gedung MK, Jakarta, Jumat 23 Oktober 2009 menyatakan, “Pelaksanaan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh MA akan selalu dianulir oleh MK melalui pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh MK yang menimbulkan ketidakpastian hukum.” Ahmad Rosadi mengatakan bahwa, “latar belakang pengajuan uji materi ini adalah adanya uji materi peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum yang terkait penghitungan kursi DPR tahap kedua oleh MA. Kita lihat ada problem dalam sistem hukum kita. Yang terjadi setelah ada putusan MA, kemudian diuji lagi ke MK putusan sebelumnya jadi tidak berlaku.”[6]

Usulan judicial review satu atap ini untuk menegaskan bahwa MK adalah court of law, dan MA adalah court of justice. MA sebagai court of justice mengadili ketidakadilan dari subyek hukum untuk mewujudkan keadilan, sedangkan MK sebagai court of law mengadili sistem hukum untuk mencapai keadilan itu sendiri. Judicial review itu termasuk ke dalam ranah court of law dikarenakan Judicial review itu tidaklah mengadili orang per orang, lembaga, organisasi, dan subyek hukum melainkan mengadili sistem hukum (perundang-undangan) demi mencapai keadilan. Oleh karenanya, berdasarkan konstruksi usulan tersebut diatas, kewenangan Judicial Review akan lebih baik dilaksanakan satu atap di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, Mahkamah Agung membawahi 800 unit pengadilan, yang tentunya beban kerja Mahkamah Agung menjadi sangat berat. Berdasar Pasal 24A ayat 1 UUD NRI 1945, MA tidak hanya menangani perkara judicial review, tetapi MA juga mengadili perkara pada tingkat kasasi. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah, mengatakan bahwa hingga Agustus 2017 tercatat sekitar 13.203 perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung yang tidak balance dengan jumlah Hakim Agung yang ada saat ini yaitu hanya berjumlah 44 orang, yang berarti rasio perbandingannya 1:300.[7] Chief Technical Advisor/Program Manager EU-UNDP-SUSTAIN Project Gilles Blanchi mengatakan MA tak mampu memenuhi tugasnya tersebut karena terlalu sibuk mengurusi pengajuan kasasi yang masuk ke meja mereka. “MA kehilangan tugas utamanya karena melihat/mengurusi banyak kasus yang dikasasi,” kata Gilles saat menjadi pembicara di sebuah diskusi di Universitas Indonesia, Kamis (9/6).[8]

Leave a Reply