Judicial Review Harusnya Satu Atap!

Wigati Taberi Asih (Universitas Sriwijaya) 02011281520413


2813963_orig-1.jpg

            Judicial review merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.[1] Di Indonesia, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

            Dalam sejarahnya, sebelum amandemen UUD NRI 1945, kewenangan judicial review dimiliki oleh Mahkamah Agung. Lalu, dalam rangka amandemen UUD NRI 1945, perkembangan gagasan untuk menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif (checks and balances), maka diperlukan pembentukan mahkamah sendiri yang dinamakan Mahkamah Konstitusi.[2] Pada saat amandemen UUD NRI 1945 yang ketiga, maka ditetapkan pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat 2 UUD NRI 1945 jo. Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-7, pada 9 November 2001 yang pada saat itu juga Mahkamah Konstitusi RI merupakan Mahkamah Konstitusi Pertama di abad XXI.[3] Lalu, oleh DPR dan Pemerintah kemudian dibuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya disetujui menjadi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.[4]

            Menurut Pasal 24A ayat 1 UUD NRI 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan menurut Pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus tentang hasil pemilihan umum. Dengan adanya dua lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan judicial review, tentunya menimbulkan dualisme judicial review.

            Dalam pertemuan para pengajar dan para pengamat Hukum Tata Negara pada 11-13 Mei 2007 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, satu poin penting yang dihasilkan ialah mengusulkan agar wewenang pengujian peraturan perundang-undangan berada di satu tangan. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang dipilih. Selama ini wewenang pengujian peraturan di bawah undang-undang berada di tangan Mahkamah Agung. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesemrawutan, sebaiknya pengujian berada di satu lembaga saja.[5] Seperti contohnya uji materil terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh Andreas Hugo Pareira yang seharusnya dia menjadi anggota DPR RI berdasarkan putusan MA, namun gagal setelah dasar hukum putusan MA dibatalkan MK. Kuasa hukum pemohon uji materiil, Ahmad Rosadi Harahap dalam persidangan di gedung MK, Jakarta, Jumat 23 Oktober 2009 menyatakan, “Pelaksanaan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh MA akan selalu dianulir oleh MK melalui pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh MK yang menimbulkan ketidakpastian hukum.” Ahmad Rosadi mengatakan bahwa, “latar belakang pengajuan uji materi ini adalah adanya uji materi peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum yang terkait penghitungan kursi DPR tahap kedua oleh MA. Kita lihat ada problem dalam sistem hukum kita. Yang terjadi setelah ada putusan MA, kemudian diuji lagi ke MK putusan sebelumnya jadi tidak berlaku.”[6]

            Usulan judicial review satu atap ini untuk menegaskan bahwa MK adalah court of law, dan MA adalah court of justice. MA sebagai court of justice mengadili ketidakadilan dari subyek hukum untuk mewujudkan keadilan, sedangkan MK sebagai court of law mengadili sistem hukum untuk mencapai keadilan itu sendiri. Judicial review itu termasuk ke dalam ranah court of law dikarenakan Judicial review itu tidaklah mengadili orang per orang, lembaga, organisasi, dan subyek hukum melainkan mengadili sistem hukum (perundang-undangan) demi mencapai keadilan. Oleh karenanya, berdasarkan konstruksi usulan tersebut diatas, kewenangan Judicial Review akan lebih baik dilaksanakan satu atap di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, Mahkamah Agung membawahi 800 unit pengadilan, yang tentunya beban kerja Mahkamah Agung menjadi sangat berat. Berdasar Pasal 24A ayat 1 UUD NRI 1945, MA tidak hanya menangani perkara judicial review, tetapi MA juga mengadili perkara pada tingkat kasasi. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah, mengatakan bahwa hingga Agustus 2017 tercatat sekitar 13.203 perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung yang tidak balance dengan jumlah Hakim Agung yang ada saat ini yaitu hanya berjumlah 44 orang, yang berarti rasio perbandingannya 1:300.[7] Chief Technical Advisor/Program Manager EU-UNDP-SUSTAIN Project Gilles Blanchi mengatakan MA tak mampu memenuhi tugasnya tersebut karena terlalu sibuk mengurusi pengajuan kasasi yang masuk ke meja mereka. “MA kehilangan tugas utamanya karena melihat/mengurusi banyak kasus yang dikasasi,” kata Gilles saat menjadi pembicara di sebuah diskusi di Universitas Indonesia, Kamis (9/6).[8]

            Dikutip dari laman http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/[9] , terdapat kesenjangan dalam hal judicial review antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung, yaitu terkait antusiasme publik memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dilanggar oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di MK dan MA. Dr. Bayu Dwi Anggono kepada detik.com, Selasa, 15 Maret 2016 mengatakan bahwa untuk Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, publik sangatlah antusias, berbeda dengan Judicial Review di Mahkamah Agung sebagaimana Kurun 2015, MK mengadili 220 perkara judicial review, 140 perkara di antaranya adalah perkara baru, sedangkan MA hanya mengadili 72 perkara judicial review pada tahun 2015.

            Munculnya kesenjangan antusiasme publik ini menimbulkan sederet pertanyaan, yaitu mengapa publik lebih antusias melakukan pengujian ke MK mengingat banyaknya peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang yang seharusnya menimbulkan berbagai polemik dan bisa diusulkan judicial review-nya ke Mahkamah Agung?

            Di Mahkamah Konstitusi, persidangan bersifat terbuka, pihak yang tidak berkepentinganpun dapat menyaksikan persidangan tersebut. Dan juga, Mahkamah Konstitusi mengedepankan asas audi et alteram partem, yakni bahwa semua pihak harus didengar keterangannya di muka sidang yang artinya pemohon didengar keterangannya secara langsung termasuk menghadirkan saksi dan ahli sehingga bisa secara maksimal melakukan upaya pembuktian bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh suatu ketentuan dalam UU yang diuji. Kemudian selain keterangan pemohon, dalam persidangan di MK juga didengarkan keterangan DPR dan presiden serta pihak lain yang kepentingannya terkait dengan UU yang diuji. 

            Berbeda dengan MK, pengujian peraturan perundang-undangan di MA bersifat administratif sehingga terkesan tertutup karena tidak meminta keterangan dari para pihak yang terlibat. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur mengatakan bahwa, “Persoalannya begini, karena yang diperiksa itu di sini umumnya administrasi, jadi kita tidak memanggil saksi-saksi seperti prosedur di MK (Mahkamah Konstitusi). Karena kalau uji materi pertimbangannya itu adalah bahan perundang-undangan.” Pemanggilan saksi dalam pengujian uji tergantung pada substansi perkara.[10] Namun, seharusnya judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung harus mendengarkan keterangan saksi dan ahli dikarenakan judicial review di Mahkamah Agung berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap masyarakat.

            Oleh karena alasan-alasan tersebut, seharusnya kewenangan judicial review diberlakukan satu atap saja, yaitu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Tentunya juga kewenangan judicial review tidak serta-merta dapat dilakukan, hal yang menyangkut kewenangan lembaga seperti ini diperlukan amandemen Konstitusi (amandemen UUD NRI 1945), yang nantinya dapat diusulkan bahwa kewenangan judicial review seharusnya satu atap, yaitu dipegang oleh Mahkamah Konstitusi saja. Amandemen UUD NRI 1945 ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia sehingga tidak tumpang tindih lagi kewenangan judicial review antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

[1]Hukum Online. Praktik Legislative Review dan Judicial Review di Indonesia. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1105/praktik-legislative-review-dan-judicial-review-di-indonesia. Terbit 6 Mei 2011. Diakses 10 Oktober 2017 pukul 07.12 WIB.

[2] Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. (Jakarta: Cafe Grafika, 2002), hlm: 5

[3] Dr. Abdul Rasyid Thalib, S.H., M.Hum, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. (t.k.: PT Citra Aditya Bakti, 2006),  hlm: xv-xvi.

[4] Mahkamah Konstitusi. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1. Diakses 14 Oktober 2017. Pukul 00.15 WIB.

[5] Hukum Online. Wewenang Judicial Review Harusnya Satu Atap. http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16734/wewenang-judicial-review-harusnya-satu-atap . Terbit 17 Mei 2007. Diakses 10 Oktober 2017. Pukul 07.59 WIB.

[6] Viva News. Kewenangan Uji Materi MA dan MK dipersoalkan. http://www.viva.co.id/berita/politik/99596-kewenangan-uji-materi-ma-dan-mk-dipersoalkan . Terbit pada 23 Oktober 2009. Diakses 14 Oktober 2017.Pukul 00.46 WIB.

[7] CNN Indonesia. MA Keluhkan Beban Kerja Hakim Agung. http://cnnindonesia.com/nasional/ma-keluhkan-beban-kerja-hakim-agung/. Terbit 22 September 2017. Diakses 10 Oktober 2017. Pukul 08.53 WIB.

[8] CNN Indonesia. MA Dianggap Tidak Menjalankan Tugas Seharusnya. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160609222255-12-137068/ma-dianggap-tidak-menjalankan-tugas-seharusnya/. Terbit pada 10 Juni 2016. Diakses pada 14 Oktober 2017. Pukul 00.55 WIB. 

[9]
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Soal Proses Judicial Review, MK Lebih Disukai Masyarakat Dibandingkan MA. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12939#.WdwMEYhLfIU . Terbit pada 16 Maret 2016. Diakses pada 10 Oktober 2017. Pukul 08.26 WIB.

[10] Sindo News. MA Klaim Tidak Tutupi Proses Persidangan Uji Materi.
https://nasional.sindonews.com/read/977054/149/ma-klaim-tidak-tutupi-proses-persidangan-uji-materi-1426484720. Terbit pada 16 Maret 2015. Diakses pada 14 Oktober 2017. Pukul 01.11 WIB.

Sources:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. 2002. Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah  

Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Cafe Grafika.

Thalib, Abdul Rasyid. 2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam

      Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. t.k.: PT Citra Aditya Bakti.

Andryan, Dody Nur. 2012. “Dualisme Judicial Review di Indonesia.”

      http://dodynurandriyan.blogspot.co.id/2012/05/dualisme-judicial-review-di-

     indonesia.html. Diakses pada 10 Oktober 2017. Pukul 08.16 WIB.

CNN Indonesia. 2016. “MA Dianggap Tidak Menjalankan Tugas Seharusnya.”

     https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160609222255-12-137068/ma-dianggap-tidak

     menjalankan-tugas-seharusnya/. Diakses pada 14 Oktober 2017. Pukul 00.55 WIB.

CNN Indonesia. 2017. “MA Keluhkan Beban Kerja Hakim Agung.”

      http://cnnindonesia.com/nasional/ma-keluhkan-beban-kerja-hakim-agung/. Diakses pada

      10 Oktober 2017. Pukul 08.53 WIB.

Hukum Online. 2011. “Praktik Legislative Review dan Judicial Review di Indonesia.”

      http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1105/praktik-legislative-review-dan-judicial

      review-di-indonesia. Diakses pada 10 Oktober 2017. Pukul 07.12 WIB.

Hukum Online. 2007. “Wewenang Judicial Review Harusnya Satu Atap.

      http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16734/wewenang-judicial-review-harusnya

      satu-atap.” Diakses pada 10 Oktober 2017. Pukul 07.59 WIB.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2016. “Soal Proses Judicial Review, MK Lebih

 Disukai Masyarakat Dibandingkan MA.” http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12939#.WdwMEYhLfIU . Diakses pada 10 Oktober 2017. Pukul 08.26 WIB.

Mahkamah Konstitusi. t.t.:  “Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi”.

     http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1. Diakses

     pada 14 Oktober 2017. Pukul 00.15 WIB.

Sindo News. 2015. “MA Klaim Tidak Tutupi Proses Persidangan Uji Materi.”

     https://nasional.sindonews.com/read/977054/149/ma-klaim-tidak-tutupi-proses

     persidangan-uji-materi-1426484720. Diakses pada 14 Oktober 2017. Pukul 01.11 WIB.

Viva News. 2009. “Kewenangan Uji Materi MA dan MK dipersoalkan”. http://www.viva.co.id/berita/politik/99596-kewenangan-uji-materi-ma-dan-mk-dipersoalkan. Diakses pada 14 Oktober 2017. Pukul 00.46 WIB.

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Judicial Review Harusnya Satu Atap!

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles