INKONSISTENSI PERUMUSAN AMANDEMEN KEEMPAT UUD NRI 1945 : MUNGKINKAH SEORANG PEMBANTU PRESIDEN MENJALANKAN TUGAS KEPRESIDENAN?


Menteri Kabinet Jokowi | ©rumgapres/cahyo bruri sasmito

Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal tersebut sesungguhnya merupakan sebuah clausula yang  merumuskan bahwa pemerintahan tidak hanya dilaksanakan oleh presiden semata, sebab dalam pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 merumuskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Berkenaan dengan itu, Undang-Undang Dasar kembali memberikan sebuah kewenangan kepada presiden melalui pasal 17 ayat (1) bahwa dalam menjalankan pemerintahannya, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan-urusan tertentu pemerintahan. Dalam pasal 17 ayat (2) merumuskan bahwa presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Hal ini mencerminkan bahwa menteri-menteri negara berkedudukan dibawah presiden.

Lantas, pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah “apakah menteri dapat menjalankan tugas dan kewenangan seorang presiden?”. Tentu saja secara gamblang kita dapat menjelaskan bahwa menteri tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan kewajiban presiden atau bahkan menggantikan presiden sebab absolutisme pemerintahan berada di tangan presiden dan wakil presiden. Unsur mutlak tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa Indonesia adalah negara dengan bentuk pemerintahan Presidensil yang mana menjadikan presiden tidak hanya sebagai simbol negara tetapi menjadi pemegang kekuasaan negara.

Sebelum berbicara lebih jauh, perlu kita untuk memahami sistem pemeritahan presidensil itu sendiri. Dalam bukunya Umar Said menjelaskan bahwa sistem pemerintahan presindesil adalah bentuk pemerintahan yang secara tegas menjadikan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang mengacu pada pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 7C, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan (2) dan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Hal ini berarti kedudukan presiden semata-mata merupakan kedudukan mutlak dan terkuat dalam sebuah negara sekalipun benar bahwa presiden dapat semata-mata dipecat dari jabatannya oleh MPR RI berdasarkan usul dari DPR apabila Presiden melakukan tindakan tercela dan tindak pidana sesuai rumusan pasal 7A UUD 1945.

Konsep pergantian posisi presiden oleh menteri sendiri hingga saat ini masih menjadi sebuah perdebatan sebab bagaimana mungkin seorang menteri yang statusnya sebagai pembantu presiden menjalankan tugas khusus seorang presiden? Jika dianalogikan maka kita bisa saja mengatakan bahwa bagaimana jika seorang pembantu menggantikan tugas dan kewnenangan seorang majikan? Apakah undang-undang memungkinkan hal tersebut? Jawabannya adalah iya, tugas seorang presiden dapat digantikan oleh seorang menteri jika mengacu pada pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945. Secara atribusi, kewenangan diberikan kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama menjalankan tugas seorang presiden. Jika mengacu pada aturan ini, maka perumusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam keadaan darurat akan disahkan oleh lebih dari 1 (satu) orang yang memiliki kewenangan yang berbeda.

Menanggapi hal ini, Ismail Suni menegaskan bahwa tidak adanya kualifikasi lebih lanjut mengenai menteri-menteri. Dewan menteri atau kabinet adalah suatu alat pemerintahan yang timbul berdasarkan konvensi ketatanegaraan. Menteri-menteri hanya tidak berkedudukan sebagai anggota kabinet serta dalam teori hukum (legal theory), status menteri hanyalah “servant of the crown”, kepada siapa kekuasaan eksekutif tersebut dibebankan. Jadi menteri sudah seharusnya tidak duduk untuk menggantikan presiden. Jika dalam suatu keadaan tertentu, dimana terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, sudah semestinya kembali pada pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat”, perwakilan rakyatlah yang harus mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Hal ini yang kemudian belum bisa terjawab hingga saat ini. Aturan hukum pergantian posisi presiden oleh menteri ini seakan-akan tidak konsisten dengan bentuk negara demokrasi. Presiden dan wakilnya dapat digantikan oleh menteri yang berstatus sebagai pembantu presiden, padahal terdapat lembaga yang memegang kedaulatan rakyat. Sudah seharusnya lembaga tersebut yang mengisi kekosongan jabatan presiden dan wakilnya. Namun bagaimana dengan pendapat kalian? Setujukah kalian dengan hal ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
5
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

INKONSISTENSI PERUMUSAN AMANDEMEN KEEMPAT UUD NRI 1945 : MUNGKINKAH SEORANG PEMBANTU PRESIDEN MENJALANKAN TUGAS KEPRESIDENAN?

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles