MENGENAL ALUR PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF


Ilustrasi Sidang pengadilan TUN |www.sindonews.com

Dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara kita mengenal adanya proses ligitasi yang mewajibkan pihak yang berperkara untuk berada dipengadilan untuk menyelesaikan sengketanya. Padahal apabila kita telisik, keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia hanya terdapat sebanyak 28 PTUN yaitu untuk pengadilan tingkat pertama. Sedangkan untuk pengadilan tingkat kedua yaitu PT.TUN hanya terdapat 4 PT.TUN diseluruh Indonesia. Keberadan minimnya peradilan tata usaha negara ini mengakibatkan perkara yang berada dalam 34 provinsi di Indonesia hanya bisa ditangani 28 PTUN. Padahal suatu perkara akan terus ada dan akan terus bertambah selama masyarakat itu dinamis. Alhasil, dalam pengajuan satu buah perkara yang dimasukan dalam pengadilan tingkat pertama pun harus bersaing antri dengan perkara lain yang berada satu regional dengannya. Sehingga proses ligitasi tidak bisa lagi memutus suatu perkara dengan cepat, sedangkan sebuah sengketa haruslah cepat diselesaikan untuk menjawab kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, proses non-ligitasi menjadi salah satu alternatif terbaik untuk menjawab kepastian hukum dengan waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini juga memperingan tugas PTUN yang bertanggung jawab menangani banyak perkara. Salah satu penyelesaian sengketa non-ligitasi dalam lingkungan peradilan tata usaha negara sendiri adalah upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk :

Keberatan

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Banding Administratif

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan .

Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif.

Dasar hukum upaya administratif sendiri diatur dalam pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut :

  1. Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
  2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1)  jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. 

Pengujian (Toetsing) dalam upaya administrasi berbeda dengan pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara. Di Peradilan Tata Usaha Negara pengujiannya hanya dari segi penerapan hukum sebagaimana ditentukan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas

Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB), sedangkan pada prosedur upaya administrasi, pengujiannya dilakukan baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus, sehingga pengujiannya dilakukan secara lengkap.

Apabila masih terjadi ketidakpuasan terhadap hasil upaya administratif maka pihak yang berperkara bisa mengajukannya kepada Peradilan Tata Usaha Negara, namun ketika diajukan tidak lagi pada pengadilan tingkat pertama yaitu PTUN melainkan pada pengadilan tingkat kedua yaitu PT.TUN berupa banding. Sehingga dapat kita simpulkan upaya administratif ini sendiri mempunyai kekuatan hukum setara dengan pengadilan tingkat pertama.


REFERENSI

  1. http://satgas-peradilan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=195:upaya-administrasi-dalam-peradilan-tata-usaha-negara1&catid=59:tata-usaha-negara&Itemid=84, 13 November 2017 pukul 09:00
  2. http://ptun-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/273-alamat-ptun-se-indonesia, 13 November 2017 pukul 09:12

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
1
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
2
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

MENGENAL ALUR PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles