Perkembangan Regulasi Tindak Pidana Korupsi

perlunya mereka ulang perjalanan pemberantasan korupsi dari aspek regulasi dan pelembagaannya, untuk memahami spirit dibalik pemberantasan korupsi.


Ilustrasi Under-the-table transactions | www.huffingtonpost.com

Wujud eksistensi negara hukum dalam setiap aktivitas bernegara adalah dipersyaratkan adanya due procces of law, atau dikenal dengan asas legalitas dalam segala bentuknya. Artinya segala tindakan pemerintahan (Pemerintah dalam arti luas) harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.[1] Artinya, peraturan perundang-undangan merupakan instrument penting dalam setiap aktivitas bernegara, hal tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum setiap warga negara, dan menghindarkan warga negara dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa, karena penguasa hanya dapat bertindak sesuai dengan apa yang diatur dalam perundang-undangan. Demikian hal nya dengan tindak pidana korupsi, bagaimanapun masif dan sistemik nya dampak dari tindak pidana korupsi, maka pemberantasan terhadapnya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hingga bulan ini, tepatnya Oktober 2017. Publik masih dibuat ‘bising’ dengan segala kontroversi seputar tindak pidana korupsi. Maka tidak ada salahnya jika kita menelusuri tindak pidana korupsi secara ‘mengakar’, baik secara motif, regulasi, dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Tulisan ini akan membahas beberapa hal, pertama: motif terjadinya tindak pidana korupsi. Kedua, perkembangan regulasi tindak pidana korupsi. Ketiga, penegakan hukum tindak pidana korupsi

Pertama, hasrat lahiriah seorang manusia, terlahir menjadi makhluk yang selalu memiliki kebutuhan. Ia akan menjadi yang terus dan terus memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin bertambah umur, maka beban yang dimiliki oleh manusia semakin bertambah, hal tersebut bukan permasalahan, karena yang menjadi masalah adalah ketika manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan. Robert Cooter dalam bukunya Law and Economics mengemukakan dua motif seseorang melakukan tindak pidana korupsi, yakni corruption by need dan coruption by greed. Corruption by need lebih menekankan pada adany kebutuhan hidup[ yang harus ditanggung oleh seseorang. Seseorang melakukan korupsi karena’terpaksa’ harus memenuhi kebutuhan dirinya, keluarga, sanak dan kerabatnya. Himpitan ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa orang tersebut melakukan korupsi. Sedangkan coruption by greed motif melakukan tindak pidana korupsi semata-mata karena motif ekonomi, atau karena rakus.. secara materi pelaku merupakan orang yang terpandang baik dari sisi kedudukan maupun dari sisi finansial. Karena motif rakus itulah yang menyebabkan orang tersebutr dengan tanpa dosa menjarah uang rakyat (uang negara). Motif pertama, yakni corruption by need rasanya jarang terjadi di negeri ini, yang sering kali terlihat adalah motif coruption by greed, dimana seseorang yang memiliki kedudukan, selalu menunjukan kerakusan dan ketamakannya untuk menghasilkan keuntungan pribadi dengan mengambil uang rakyat, yang bukan haknya. Lebih kejam lagi, mereka mengambil dengan kekuasaan politik yang dimilikinya, padahal kekuasaan tersebut lahir dari rahim rakyat. [2]

Kedua, perlu dipahami bersama, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, maka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang memiliki ketentuan materil di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau bisa disebut sebagai Hukum Pidana Khusus, yang diatur diluar KUHP. Lalu apa yang dimakasud dengan hukum pidana khusus? Dalam hal ini, Sudarto menjelaskan, bahwa hukum pidana khusus merupakan ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subyeknya dan perbuatan yang khusus (bijzondelijk feiten). Permberlakuan hukum pidana khusus ini, berlaku asas lex specialis derograt lex generalis (ketentuan hukum pidana khusus mengelahkan/lebih diutamakan daripada hukum pidana umum). Asas ini juga tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yakni “jika suatu perbuatan yang masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya khusus itulah yangdikenakan”. Jika menelisik jarum sejarah, regulasi yang mengatur ketentuan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut[3] :

  1. Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
  6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana khusus sebelum terbitnya UU Pemberantasan Tipikor di tahun 1999, tidak memiliki ketentuan yang begitu ketat dalam penerapan norma nya jika dibandingkan dengan UU sebelumnya. Salah satu yang sangat terlihat adalah subjek hukum, dalam UU di tahun 1960 dan 1971, subjek hukum dari tindak pidana korupi adalah perorangan (naturlijk person), berbeda hal nya dengan UU Pemberantasan Korupsi di tahun 1999, telah menjadikan korporasi sebagai subyek dalam tindak pidana korupsi (vide: pasal 1 ayat 3). Perbedaan lainnya ialah, dicantumkannya pidana seumur hidup dalam UU Pemberantasan Korupsi yang baru, berbeda dengan UU di tahun 1960 dan 1971 yang tidak menentukan sanksi pidana seumur hidup dalam ketentuan sanksinya, dan beberapa perkembangan-perkembangan seperti pengertian pegawai, sifat melawan hukum, konsep keuangan negara dan perekonomian negara, ancaman pidana minimum, ancaman pidana secara kumulatif, dan sebagainya.

Perkembangan regulasi tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dari berkembangnya motif kejahatan korupsi, jika dulu paradigma yang berkembang adalah korupsi dilakukan hanya oleh seseorang dan tidak begitu sistemik, namun saat ini, tindak pidana korupsi memiliki mata rantai yang panjang, dilakukan secara terorganisir, menggunakan sarana informasi teknologi. Sehingga jika dilihat melalui optik kebijakan hukum pidana, negara harus merespon atas dinamika perkembangan kejahatan korupsi tersebut, salah satunya melalui regulasi yang baik.

Ketiga, penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dilangsir dari situs ACCH (Anti Curruption Clearing House) milik KPK, menelisik jarum sejarah, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memiliki sejarah yang cukup rumit. Selalu terjadi bongkar pasang terhadap pelembagaan pemberantasan korupsi, dimulai sejak pembentukan Tim Pemberantas Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung Sugih Arto di tahun 1967, hingga komisi yang dibentuk pada era Presiden Habibie yang menggantikan Soeharto, yakni Komisi Pemeriksa Kekayaaan Penyelenggara Negara (KPKPN).[4] Fakta sejarah, tidak ada satupun lembaga yang dibentuk dapat berjalan optimal. Berbeda dengan era reformasi saat ini, yang sudah terlembagakan dengan baik dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu hal yang menjadi perlu dipahami, bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini memiliki tingkat keseriusan yang sangat tinggi, karena dalam seluruh tahapan sistem peradilan pidana, dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan, melalui jalur khusus tersendiri untuk tindak pidana korupsi. Penyelidikan, penydikan, dan penuntuan, dilaksanakan oleh KPK berdasar pada UU Pemberantasan Tipikor dan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu juga dengan tahap pengadilan, tindak pidana korupsi diperiksa dan diadili oleh pengadilan di luar pengadilan umum. Pada fase awal pembentukan KPK, pengadilan untuk memeriksan dan mengadili pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 53 KPK. Namun di tahun 2006, melalui Putusan Mahkamah Kosntitutusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember 2006, menyatakan pasal 53 UU KPK yang menjadi dasar pengadilan khusus TIPIKOR bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, salah satunya adalah bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri.

Paska putusan MK tersebut, kemudian dibentuk undang-undang yang sifatnya mandiri, yakni Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dilihat dari kewenangannya, Pengadilan TIPIKOR berwenang mengadili tiga jenis pidana: 1) tindak pidana korupsi, 2) tindak pidana uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, 3) dan tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Komposisi hakim Pengadilan TIPIKOR ini, terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc.

Ketiga pembahasan ini, memiliki kaitan, dan saling berkelindan satu sama lain. Pada intinya, penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara masif, dan di dorong dengan political will yang baik pula. Keseriusan negara akan berbuah baik pada mengurangnya penuruan kejahatan korupsi. Namun catatan penting yang juga harus diingat, korupsi saat ini selalu melibatkan kekuasaan politik dan terorganisir. Maka tidak salah jika saat ini, muncul istilah “korupsi fight back” yang selalu mempertontonkan kekuatan politik vs kekuatan hukum. siapakah yang akan menang ?, kebaikan dan kebenaran yang akan menjadi pemenang.[Writer : Febriansyah |Editor:Isak]


REFERENSI

[1] Jimly Asshiddiqie, 2014, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 24

[2] Mahrus, Ali. 2016. Hukum Pidana Korupsi. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 224

[3] Ibid. Hlm. 17

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
2
Like
Lol Lol
1
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
1
Win
WTF WTF
1
WTF

Comments 0

Perkembangan Regulasi Tindak Pidana Korupsi

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles