KRIMINALISASI LGBT : MEMAKNAI PUTUSAN YANG MULIA


Ilustrasi Kriminalisasi LGBT

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya”

Begitulah amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, yang mulia Prof. Arief Hidayat dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari kamis tanggal 14 Desember 2017. (vide Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016, halaman 453). Pada detik dibacakannya putusan tersebut, ruang publik seketika sesak dipenuhi oleh tanggapan para pihak, baik yang menerima atau menentang putusan tersebut. Putusan tersebut, mendapat perhatian publik yang begitu luar biasa, mengapa demikian? Karena norma yang diujikan dalam putusan tersebut, adalah norma yang menyangkut kesusilaan dalam ikhwal hukum pidana di Indonesia. Apapun putusannya, yang harus dicatat adalah, putusan tersebut melekat dengan asas res judicata proveritate habetur, yakni putusan MK yang sudah berkekuatan hukum harus dianggap benar, bersifat mengikat sehingga harus diikuti dan dilaksanakan.

Jika menelisik pada perjalanan putusan ini, pemohon dalam putusan ini terdiri dari 12 pemohon, yang salah satunya adalah Prof. Dr. Euis Sunarti., M.Si, yang kemudian dikuasakan kepada tim advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Indonesia Beradab. Dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon, pemohon meminta kepada Mahkamah, untuk menyatakan konstitusional bersyarat terhadap pasal 284 ayat (1) angka 1.a dan b, 284 ayat (1) angka 2.a dan b, 284 ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), pasal 285, pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada intinya, pemohon meminta pasal 284 tidak perlu memiliki unsur ‘salah satu orang berbuat zina sedang dalam ikatan perkawinan’ dan tidak perlu adanya klacht (aduan). Terkait pasal 285, pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemerkosaan mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, maupun sebaliknya. Sementara pada pasal 292, pemohon meminta dihapusnya frasa ‘belum dwewasa’, sehingga semua perbuatan seksual sesama jenis dapat dipidana. Selain itu, homoseksual haruslah dilarang tanpa membedakan usia korban, baik masih belum dewasa atau sudah dewasa. (vide Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016, halaman 136-140).

Seluruh permohonan tersebut, kemudian gugur paska dibacakannya putusan, yang menolak seluruh permohonan. Putusan ini, menjadi sorotan, karena membahas ikhwal kesusilaan, sehingga banyak kalangan yang kemudian memberikan respon terhadap putusan ini. Terdapat beberapa pihak yang berlebihan dengan memberikan tanggapan ‘bahwa negara sudah melegalkan LGBT dan perzinahan’, ada pula yang menanggapi ‘hukum sudah tidak lagi sesuai dengan etika moral ketuhanan yang bersumber pada Pancasila, dan tanggapan yang cukup keras lainnya atas diputusnya perkara tersebut. Namun, terdapat sisi lain yang harus dipahami publik dengan dibacakannya putusan ini, yakni paradigma baru yang dianut paska reformasi, yakni supremasi konstitusi, maka setiap penyelenggaran negara, begitu juga lembaga negara (MK), harus berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Berikut dua hal yang akan dibahas dalam tulisan ini, kaitannya dengan putusan MK dalam perkara ini : Pertama, kedudukan dan peran MK  sebagai negative legislatur. Kedua, upaya kriminalisasi LGBT dan perluasan tindak pidana zina dalam optik ius constituendum (hukum di masa mendatang)

Pertama, point terpenting yang harus dipahami, adalah permohonan yang diajukan oleh pemohon, masuk dalam kategori permintaan kepada MK untuk menyatakan pasal-pasal tersebut adalah konstitusional bersyarat. Permohonan yang diajukan oleh pemohon, memiliki tendensi, untuk meminta MK menambahkan ketentuan norma yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bukan menguji terhadap UUD. Sangat jelas, pemohon meminta MK untuk melakukan upaya kriminalisasi tindakan LGBT dan Perzinahan, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan pidana di Indonesia. Lalu apa yang dimaksud dengan upaya kriminalisasi ? dalam ilmu hukum, khususnya kebijakan hukum pidana, upaya kriminalisasi, merupakan upaya menjadikan suatu tindakan, yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan pidana, menjadi suatu perbuatan pidana, melalui pembentukan undang-undang, yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Karena, permohonan yang dimohonkan oleh pemohon, terkait LGBT dan Perzinahan, bukan merupakan kategori perbuatan pidana menurut hukum positif Indonesia.


What's Your Reaction?

Cry Cry
1
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
1
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
5
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
1
Love
Win Win
4
Win
WTF WTF
1
WTF

Comments 0

KRIMINALISASI LGBT : MEMAKNAI PUTUSAN YANG MULIA

1 / 2Next

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles