Revisi Undang-Undang Partai Politik dalam Upaya Memberantas Korupsi Politik


A. Pendahuluan

Di Indonesia, partai politik merupakan aktor penting dalam menjalankan negara. Konstitusi secara tertulis menyebutkan bahwa partai politik sebagai satu-satunya institusi yang bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, dan calon anggota DPR dan DPRD. Artinya partai politiklah yang mengendalikan kebijakan negara melalui jabatan-jabatan publik strategis yang diisi oleh anggota partai politik. Dengan posisi yang strategis ini seharusnya juga diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai bagi partai politik. Karena dalam negara yang menganut sistem demokrasi, setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Pertanggungjawaban partai politik didasarkan pada 2 (dua) prinsip; pertama, partai politik sebagai badan publik sebab menjalankan fungsi yang berhubungan dengan kepentingan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara jelas menyebutkan fungsi partai sebagai berikut (pasal 11 ayat 1);

Partai politik berfungsi sebagai sarana;

  1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
  3. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
  4. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
  5. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Secara yuridis, fungsi ini oleh undang-undang harus memiliki mekanisme untuk menguji bagaimana fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan oleh partai politik. Akuntabilitas politik yang lebih substansial perlu didesain sebaik mungkin agar fungsi yang diberikan kepada partai politik tidak disalahgunakan atau minimal dijalankan sebagaimana mestinya. Ini penting agar partai politik tidak hanya melakukan aktivitas politik yang terkait fungsinya pada saat mendekati penyelenggaraan pemilihan umum saja, padahal fungsi partai politik tidak hanya dalam hal kontestasi pemilihan pejabat publik.

Kedua, pembiayaan partai politik sebagian berasal dari negara. Sebagai institusi yang menjalankan fungsi-fungsi publik, pembiayaan negara terhadap partai politik adalah sebuah kewajiban. Konsekuensi pembiayaan ini adalah bagian dari kewajiban yang harus dibebankan kepada negara sebab terkait erat dengan keberlangsungan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Konstitusi sebagai hukum dasar dalam bernegara telah menempatkan partai politik sebagai organ penting yang menyokong berjalannya sistem demokrasi. Khususnya yang terkait dengan pengisian jabatan-jabatan publik tertentu. Oleh karena itu, negara juga harus memastikan keberlangsungan partai politik salah satunya melalui pembiayaan yang bersumber dari keuangan negara (APBN/APBD). Kehadiran negara (pemerintah) ini sebetulnya tidak hanya dalam konteks pembiayaan, ada beberapa tahapan dimana negara/pemerintah berperan mulai dari pendirian, pengawasan, hingga pembubaran partai politik.

Peran partai politik yang begitu penting ini faktanya tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang baik. Akibatnya partai politik justru out of the track, banyak kader partai politik justru menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana korupsi baik yang menduduki jabatan kepala daerah, anggota DPR/DPRD, hingga pimpinan partai politik. Menurut data KPK, untuk tahun 2015 saja anggota partai politik mendominasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dengan beragam jabatan politik, seperti anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah.1 Hal ini berbanding lurus dengan konteks global, menurut survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dirilis oleh Transparency International (TI) sejak tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010/2011, dan 2013 selalu menempatkan partai politik dan parlemen dalam jajaran institusi yang paling korup (rentang skor 1 – 5, 1 berarti paling bersih dan 5 berarti sangat korup). Singkatnya Undang-Undang tentang Partai Politik dirasa kurang mampu untuk memperbaiki kinerja partai politik.

B. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

C. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan realitas atas persoalan keuangan partai politik dalam tataran praktik dan regulasi yang saat ini berlaku. Selain itu, melalui tulisan ini pula, akan disampaikan rekomendasi perbaikan mengenai sumber keuangan partai yang perlu diakomodasi dalam revisi UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

D. Pembahasan

Pemerintah melalui kementerian dalam negeri sempat merilis akan meningkatkan bantuan keuangan partai politik oleh negara. Wacana ini muncul dari Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo yang pernah mengusulkan agar bantuan keuangan partai dinaikan. Pemerintah saat itu, akan meningkatkan bantuan keuangan menjadi 1 Triliyun. 2Alasannya, bantuan keuangan negara dinilai terlalu kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhan (belanja) partai politik dalam setiap tahunnya.

Wacana ini menuai kritik dari publik. Kritik itu terkait soal subjek penerima maupun kejelasan perencanaan terkait besaran bantuannya. Terkait subjek penerima, partai politik dinilai tidak layak untuk menerima bantuan negara apalagi peningkatannya dianggap terlalu besar.3 Ketidaklayakan ini terkait kinerja dan citra partai politik dimata publik.4

Terkait soal citra partai memang tak terbantahkan, beberapa pengukuran (survey) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik rendah terhadap partai. Namun soal ini, tentu perlu menyandingkannya dengan peran dan fungsi partai yang begitu besar. Sulit untuk terus mengatakan partai berkinerja buruk tanpa memberikan jalan perbaikan, padahal praktik ketatanegaraan menunjukkan perannya yang begitu besar. Rekrutmen jabatan eksekutif dan legislatif, komisi-komisi negara strategis, membuat regulasi yang menentukan nasib rakyat dan banyak lainnya.

Atas kondisi itu, tidak mungkin untuk terus menyalahkan partai yang faktanya terus memproduksi kebijakan strategis. Jadi perlu jalan keluar, agar perbaikan partai politik berjalan, jika tidak justru akan menjadi hal buruk bagi sistem demokrasi yang akan datang. Akan tetapi, kebijakan menaikkan subsidi negara tanpa kejelasan arah dan tujuan justru akan menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, yang cukup menjadi pertanyaan dari wacana itu adalah soal kejelasan perencanaan soal besaran bantuan yang tiba-tiba pemerintah menyebut angka 1 Triliun tanpa adanya perhitungan yang jelas.

Memang upaya menaikkan subsidi negara hadir karena minimnya subsidi negara yakni hanya Rp.108,- (seratus delapan rupiah) persuara yang diperoleh masing-masing partai dalam pemilu legislatif. Akibatnya, partai-partai pemenang pemilu seperti PDIP (2014), hanya akan menerima kurang lebih 2,5 Milyar yang diikuti oleh Partai Golkar (1,9M), Gerindra (1,5M), Demokrat (1,3M) dan PKB (1,2M). Kondisi yang sama juga terjadi dalam Pemilu 2009, partai pemenang pemilu seperti Partai Demokrat hanya menerima 2,3M yang diikuti partai PDIP (1,6M), dan Golkar (1,5M).

Tabel 1. Besaran Subsidi Negara Berdasarkan Hasil Pemilu 2009 Dan 2014

Minimalisnya besaran subsidi di atas telah menunjukkan fakta perlunya menaikkan subsidi dari negara untuk partai politik. Namun upaya menaikkan subsidi negara mesti dilakukan dengan arah perbaikan yang jelas bagi pembangunan partai politik. Jangan sampai upaya menaikkan subsidi negara justru menjadi boomerang bagi partai.

Oleh karena itu, perlu untuk mengelaborasi lebih lanjut terkait besaran belanja atau kebutuhan partai politik. Berapakah kebutuhan partai politik dalam setiap tahunnya sehingga bisa dikatakan angka bantuan negara minim atau tidak dalam arti sesuai dengan kebutuhan.


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
1
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
alsaindonesia
ALSA (ASEAN Law Students’ Association) dibentuk pada 18 Mei 1989 oleh sekelompok mahasiswa hukum di negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore dan Thailand. Pada tahun 2003, ALSA berekspansi dengan melakukan penyatuan dengan East Asian Law Students’ Association dibawah satu nama baru yaitu Asian Law Students’ Association (tetap dengan singkatan ALSA). Sekarang, ALSA dikenal sebagai organisasi non-pemerintah dan non-politik yang anggotanya berasal dari 16 negara di Asia antara lain: Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia, Singapura, Jepang, China, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, Brunei, Vietnam, Laos, Sri Lanka, Macau, dan Myamar Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 020/B1/SK/2016 mempertegas eksistensi ALSA Indonesia, yang terdiri dari 14 universitas anggota (Local Chapter), yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain: Universitas Syiah Kuala (Aceh), Universitas Andalas (Padang), Universitas Sriwijaya (Palembang), Universitas Padjadjaran (Bandung), Universitas Indonesia (Depok), Universitas Jenderal Soedirman (Purwokerto), Universitas Diponegoro (Semarang), Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta), Universitas Jember (Jember), Universitas Airlangga (Surabaya), Universitas Brawijaya (Malang), Universitas Hasanuddin (Makassar), Universitas Sam Ratulangi (Manado), Universitas Udayana (Denpasar).

Comments 0

Revisi Undang-Undang Partai Politik dalam Upaya Memberantas Korupsi Politik

1 / 2Next

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles