Presidential Threshold : Ambang Batas Pencalonan Presiden Atau Pembatasan Calon Presiden?

A. Kasus Posisi (Facts)

Rancangan Undang-Undang Pemilu yang dalam beberapa waktu terakhir sangat intens diramu dan diwarnai dinamika perdebatan tingkat tinggi elit politik akhirnya disahkan. Melalui mekanisme pengambilan suara (voting), pengesahan dilakukan pada rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Jumat (21/7/2017) dini hari.1Di dalam RUU Pemilu tersebut, setidaknya ada 5 (lima) isu krusial yang menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan dalam pembahasan tingkat Panitia Khusus. Lima isu itu yakni sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen, metode konversi suara, dan alokasi kursi per dapil. Bukan hanya di DPR, masyarakat Indonesia pun secara gencar mengkritisi dan mengkaji perihal isu tersebut. Dari kelima isu, yang paling menyita perhatian publik adalah persoalan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Ambang batas syarat pencalonan Presiden atau presidential threshold adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau jumlah perolehan kursi (seat), yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik jika tidak mencapai presentase tertentu. Presidential Threshold mempunyai makna yang hampir serupa dengan Electoral Threshold (ET).2Pelaksanaan pemilu dalam sistem multi partai ini dimaksudkan untuk menjamin semua partai politik dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan adanya mekanisme Electoral Threshold.3

Pengaturan tentang Presidential Threshold awalnya merupakan hal yang sederhana dalam penerapannya di pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pada periode tahun 2004, 2009, dan 2014. Penetapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi satu hal yang mudah untuk diketahui karena pada periode tersebut pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pemilihan umum legislative. Artinya untuk melihat terpenuhi atau tidaknya Presidential Threshold hanya tinggal dilihat saja perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik di pemilihan umum legislatif apakah telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Polemik mengenai penetapan ambang batas presiden mulai mencuat ketika pada tahun 2013 lalu dimana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, memutuskan bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan pemilihan umum legislatif, pemilu serentak baru akan dilaksanakan pada periode tahun 2019. Mahkamah Konstitusi juga memberikan simulasi bagaimana pemilu serentak akan dilaksanakan, dalam pemilu serentak nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak yaitu kotak I untuk DPR, kotak II untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kotak III untuk Presiden dan Wakil Presiden, kotak IV untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan kotak V untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota).

Salah satu poin penting dalam Putusan MK di atas yang menarik perhatian masyarakat adalah Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat artinya bagi Mahkamah Konstitusi penerapan Presidential Threshold di dalam pemilu serentak masih dianggap sebagai ketentuan yang relevan. Beberapa pemerhati hukum menilai bahwa dengan diberlakukannya pemilu secara serentak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur mengenai Presidential Threshold secara otomatis harus dinyatakan tidak berlaku, karena penerapan Presidential Threshold dalam pemilu serentak adalah sesuatu yang tidak relevan.

Pengaturan tentang Presidential Threshold yang tetap dipertahankan dalam pemilu serentak di Tahun 2019 yang ditetapkan melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada akhirnya menjadi diskursus tersendiri yang menimbulkan ruang pro dan dimensi kontra di kalangan pakar hukum tata Negara, para anggota partai politik dan masyarakat Indonesia secara umum.

B. Isu Hukum (Legal Issue)

Penetapan Presidential Threshold sebesar 20% di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dinilai meninggalkan makna filosofis pelaksanaan Pemilu Serentak dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (inkonstitusionalitas).

C. Dasar Hukum (Legal Basis)

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
  3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Leave a Reply