BPJS Ketenagakerjaan Juga Diperuntukkan Untuk Anda, Karyawan Outsourcing


Situasi Pelayanan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Pada faktanya, tidak ada istilah outsourcing yang disebut dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (selanjutnya saya tulis Undang Undang Ketenagakerjaan). Dalam undang-undang ini sendiri memaknai istilah outsourcing sebagai karyawan alih daya yang diatur dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang Undang Ketenagakerjaan. Yaitu penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan kerja atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Kepesertaan pekerja/karyawan terhadap jaminan sosial tidak didasarkan pada status kerja, apakah dia karyawan tetap atau karyawan kontrak atau karyawan alih daya. Perlindungan terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Maka berdasarkan Pasal 14 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya saya tulis Undang Undang BPJS), tiap orang wajib menjadi peserta jaminan sosial, termasuk tenaga asing yang bekerja di Indonesia minimal enam bulan sekalipun. Hal ini juga senada dengan pengaturan yang dimuat dalam Pasal 99 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan yaitu setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

Seperti apa kriteria Perusahaan yang wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja? Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu disebutkan pengusaha  yang mempekerjakan  tenaga  kerja sebanyak  10  (sepuluh)  orang atau  lebih,  atau membayar  upah paling sedikit  Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sebulan wajib mengikutsertakan     tenaga     kerjanya     dalam program jaminan sosial tenaga kerja

Mekanismenya adalah seperti ini:

  • Tiap pekerja/buruh yang telah membayar sejumlah iuran maka ia adalah peserta jaminan sosial. (intisari Pasal 1 Undang Undang BPJS)
  • BPJS dalam hal ini berhak menagih pembayaran iuran lewat perusahaan tempat kita bekerja atau dalam Undang Undang BPJS disebut dengan istilah ‘pemberi kerja’
  • Pemberi kerja wajib memungut iuran dari peserta (pekerja) dan lalu iuran tersebut disetorkan kepada BPJS (intisari Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang Undang BPJS)

Perusahaan yang tidak menyetorkan iuran BPJS yang telah dipungut dari pekerja/buruhnya kepada pihak BPJS berarti telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang BPJS yang saya sebutkan di atas. Atas dasar hal tersebut, dituliskan dalam Pasal 55 Undang-Undang BPJS bahwasannya perusahaan (pemberi kerja) yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga mencerahkan.


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
2
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

BPJS Ketenagakerjaan Juga Diperuntukkan Untuk Anda, Karyawan Outsourcing

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles