loading...

25 January 2018
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional : Quo Vadis Lararang Berpolitik Di Lingkungan Kampus!
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional : Quo Vadis Lararang Berpolitik Di Lingkungan Kampus!
Ilustrasi Demonstarsi yang dilakukan para mahasiswa | viawww.campusexplorer.com

Dikutip dari Kompas.com beberapa waktu lalu MENRISTEKDIKTI meminta setiap kampus untuk bersih dari partai politik. Hal ini dimaksud untuk menghindari adanya sikap radikalisme dan intoleransi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Disamping itu, Mohamad Nazir juga mengatakan bahwa berpolitik dalam lingkungan kampus dapat mengakibatkan terbenturnya kepentingan perkuliahan dan kepentingan politik serta mahasiswa dipandang belum sepenuhnya mampu untuk berpolitik secara rasional. Padahal Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik mewajibkan adanya pendidikan politik kepada setiap warga negara. Pendidikan politik seharusnya dipandang sebagai hak atas pendidikan dari setiap warga negara yang secara konstitusional dierikan kepadanya dalam Pasal 31 UUD NRI 1945.

Konsep berpolitik bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kalangan mahasiswa dan para akademisi. Sebagai mahasiswa hukum, kita paham bahwa berpolitik merupakan hak “setiap orang”. Rumusan Pasal 28 UUD 1945 juncto Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Namun tahukah kita bahwa berpolitik dalam ranah pendidikan tinggi dilarang di Indonesia? Apakah hal ini berarti bahwa pembentukan organisasi dalam kampus telah menyalahi aturan hukum di Indonesia? Sebelum berbicara lebih jauh, kita perlu untuk memahami konsep “politik” dari para ahli.

Aristoteles mengatakan bahwa politik merupakan usaha yang ditempuh “warga negara” untuk mewujudkan kebaikan bersama. Frans Magnis Suseno, turut berpendapat bahwa politik adalam segala kegiatan “manusia” yang berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan atau yang berorientasi kepada negara. Samuel P.Huntington and Joan M.Nelson adalah “activity by private “citizens” designed to influence government decision-making” artinya Kegiatan “warganegara” yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan. 1 Berdasarkan pendapat tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa politik merupakan sebuah aktifitas yang dilakukan oleh warga negara, dengan negara sebagai obyek utama. Hal serupa secara fundamental dimuat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.2

Partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat pada bagian-bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan.3 Hal tersebut secara konstitusional diberikan kepada setiap warga negara

untuk menjamin konsep demokrasi NRI.4Namun hal yang menjadi perhatian ialah ketika hak berpolitik itu sendiri dibatasi dengan maksud “kondusifitas suasana kampus”. Konsideran menimbang Keputusan Direktur Jendral Pendidkan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus huruf b merumuskan bahwa “untuk menjaga suasana kampus agar kondusif dan jauh dari benturan kepentingan-kepentingan politik, maka dipandang perlu untuk melarang Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik”. Berpolitik merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela, tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun, lantas mengapa dengan pertimbangan “demi kondusifitas suasana kampus” aktifitas politik dilarang? Apakah ini bagian dari polititsasi mahasiswa?

Larangan berpolitik dalam lingkungan kampus sendiri hingga saat ini belum secara jelas dipertegas dalam peraturan perundang-undangan RI, sebab rumusan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 26/Dikti/Kep/2002 belum memberikan kejelasan terkait bentuk-bentuk aktifitas politik yang dilarang dalam lingkungan kampus. Berpolitik merupakan upaya yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan bersama, jika benar demikian maka semata-mata, pembentukan organisasi dan pemilihan kader-kadernya telah telah menyalahi sebuah aturan sebab memiliki “tujuan” dalam pembentukannya.


DAFTAR PUSTAKA

Internet

  • Andri Hartik. Kompas Nasional : Menristekdikti Minta Kampus Bersih dari Partai Politik. Diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2017/05/18/16184541/menristekdikti.minta.kampus.bersih.dari.partai.politik. Pada Jumat, 6 Oktober 2017 Pukul 21.34 WITA.

Instrumen Hukum

  • UUD 1945
  • Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Buku

  • Samuel P.Huntington and Joan M.Nelson, 1976, No easy choice: Political participation in developing countries, England: Harvard University Press.
  • Miriam budiharjo, 2008, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Jakarta: Gramedia.
Posted in Hukum Tata Negara
Write a comment