PEMERINTAH BERI SINYAL PENOLAKAN PLT GUBERNUR OLEH POLRI

 

Dua perwira tinggi Polri yaitu Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan dan Kadiv Propan Polri Irjen Martuani Sormin yang mana namanya diusulkan oleh Mendagri Thahjo Kumolo dalam rencana penunjukan pelaksana tugas (PLT) gubernur, pemerintah beri sinyal penolakan.

Plt Gubernur ini menimbulkan polemik dimasyarakat. Hal ini dikarenakan banyak menimbulkan perspektif yang berbeda-beda. Setiap calon gubernur di Indonesia yang namanya akan diusung oleh Parpol untuk Pilkada umunya berasal dari mereka yang menjadi pejabat sipil di daerah yang tentunya mengerti kondisi daerah tersebut dan tentu tidak akan menimbulkan suatu potensi conflic of interest. Dalam hal ini, pemerintah telah memastikan adanya netralitas Plt Gubernur dari TNI/Polri di Pilkada serentak 2018. Dikutip dari katadata.com, Wiranto selaku Menteri menyebutkan bahwa Pemerintah tidak buta tuli. Pemerintah mendengar aspirasi rakyat dan tahu kondisi wilayah masing-masing seperti apa, pada Selasa 20/2 di Hotel Grand Sahid Jakarta. Dengan adanya penolakan yang dilontarkan oleh Wiranto, masyarakat diharapkan tidak perlu takut dan khawatir, karena pemerintah menerima kritik dari rakyat erkait Plt Gubernur ini.

Usulan mengenai polemik ini awalnya digagas oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dikutip dari liputan6.com ia menjelaskan bahwa dasar hukum pengangkatan Polri sebagai gubernur ini berdasar pada UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pildaka 2016 berbunyi, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, ada didalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Yang mana aturan tersebut mengatur tentang cuti diluar tanggungan negara

Pasal 4 ayat (2)
Pejabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkungan pemerintah pusat/provnsi

Memang betul tidak ada syarat khusus untuk menjadi calon gubernur. Tidak ada larangan kepada TNI/Polri untuk bisa terlibat menjadi pejabat sipil didalamnya. Zaadit Taqwa Ketua BEM UI mengatakan “salah satu agenda reformasi adalah menghentikan Dwifungsi ABRI dan menurut saya pemerintah mengalami kemunduran karena setelah 20 tahun reformasi menjadikan kembali polisi aktif sebagai Plt Gubernur” atau sama saja dengan mengadakan kembali Dwifungsi ABRI.

Jika Plt Gubernur tetap dijalankan, maka Dwifungsi Polri melanggar :

Pasal 2 UU No.2 tahun 2002
Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Pasal 14 ayat (1) UU No.2 tahun 2002
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas
A. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
Sebetulnya, bukan sekali ini pemerintah melakukan pemilihan anggota Polri sebagai Plt Gubernur. Pernah terjadi di Sulawesi Barat dan Aceh. Namun, karena kondisi yang rawan dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik. Sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan dapat menerima jabatan tersebut. Jika hal ini tetap diterapkan, tentunya akan menimbulkan pro kontra ditengah masyarakat apalagi mengingat waktu Pilkada yang sudah semakin dekat.

Dengan adanya sinyal penolakan, penerintah sudah cukup baik dan bijak dalam menangani pernasalahan ini karena mau menerima kritik dan aspirasi dari rakyat. Yang memang sudah saatnya pemerintah mendengar kicauan rakyat. Juga sadar, apa dampak positif dan negatif yang akan diterima baik ketika menerima usulan Mendagri ataupun menolaknya.

DASAR HUKUM :
1. UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pildaka 2016
2. Permendagri Nomor 1 Tahun 2018
3. UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

REFERENSI :
1. http://news.liputan6.com/read/3238813/dasar-hukum-mendagri-tunjuk-2-jenderal-polisi-jadi-plt-gubernur
2. https://katadata.co.id/berita/2018/02/20/pemerintah-akan-batalkan-pengangkatan-plt-gubernur-dari-polri

Leave a Reply