BUMN RUGI, TANGGUNG JAWAB SIAPA?


 

Oleh Claudya Putri Dewanti

Editor : Isakh Benyamin Manubulu

 

Dibentuknya Badan Usaha Milik Negara, yang disingkat BUMN, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yaitu “kesejahteraan umum”. Indonesia sebagai welfare state, yang memiliki tugas menyelenggarakan kesejahteraan, berusaha memenuhi kebutuhan vital masyarakat (seperti air, listrik, transportasi publik, sembako, dan lain sebagainya ) yang sebagian besar diakomodir oleh BUMN.

Dalam realitanya, BUMN sebagai perusahaan penyedia layanan publik kerap mengalami kerugian. Seperti yang terjadi pada salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Pertamina yang mengalami kerugian karena menyubsidi harga bahan bakar minyak agar dapat menjangkau daya beli masyarakat. Kerugian tersebut disebabkan oleh subsidi dan bukan kesalahan manajemen internal. Dalam kondisi demikian apakah kerugian BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara yang selanjutnya beban pertanggungjawaban berada pada negara? Lalu bagaimana jika kerugian dikarenakan manajemen internal, siapakah yang bertanggung jawab?

BUMN sebagai Badan Hukum Privat

Menurut Pasal 9 dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN terdiri dari perusahaan perseroan dan perusahaan umum yang bentuk badan hukumnya berupa perseroan terbatas. Hal ini menimbulkan konsekuensi logis bahwa BUMN dengan bentuk perseronya adalah badan hukum privat, bukan badan hukum publik.

Sebagai sebuah badan hukum, BUMN merupakan subyek hukum seperti perorangan yang dapat memiliki hak hak dan melakukan perbuatan – perbuatan hukum layaknya manusia. Memiliki kekayaan sendiri, dapat bertindak dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya serta dapat digugat dan menggugat di muka hakim.

Hal ini menyuratkan bahwa BUMN adalah badan hukum privat yang secara mandiri mengelola dan mempertanggungjawabkan kekayaan miliknya sendiri, yang terpisah dengan kekayaan pendirinya, yaitu negara.

Status Hukum Kekayaan BUMN                          

Badan Usaha Milik Negara telah diatur secara khusus dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maksud dari kekayaan yang dipisahkan adalah ketika APBN yang disertakan menjadi modal BUMN maka pengelolaan dan pertanggungjawabannya tidak lagi bersandar pada sistem APBN melainkan tunduk pada prinsip perusahaan yang sehat (good corporate governance),anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan instrumen hukum yang mengatur perseroan terbatas. Selain itu,  negara hanya bertanggung jawab sejauh besarnya penyertaan modal yang diberikan kepada BUMN/BUMD saja.

Penerjemahan maksud “kekayaan negara yang dipisahkan” di atas tidak terlepas dari teori transformasi yang digagas oleh Prof. Arifin P. Soeria Atmaja. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa ketika negara memisahkan modal negara ke dalam BUMN melalui mekanisme pemisahan kekayaan negara, pada saat itulah modal negara bertransformasi statusnya menjadi kekayaan BUMN. Gagasan ini mendapat apresiasi pemerintah dengan memformulasikannya dalam Pasal 2A ayat 3 dan 4 PP Nomor 72 Tahun 2016.

Maka dari uraian di atas telah didapatkan penegasan bahwa status hukum kekayaan BUMN merupakan kekayaan BUMN secara murni sebagai badan hukum privat dan bukan lagi kekayaan negara.

Pertanggungjawaban Kerugian BUMN

Sebagai badan hukum privat yang memiliki kekayaan dan mempertanggungjawabkan lalu lintas hukumnya sendiri, perbuatan – perbuatan BUMN yang merugikan BUMN sendiri tidak dapat dipersamakan dengan kerugian negara dan membebankan kerugian pada negara. Kedudukan, tanggung jawab dan kekayaan BUMN harus dipisahkan secara tegas dengan kedudukan, tanggung jawab dan kekayaan negara. Walaupun tak dapat dinafikan bahwa negara adalah pihak yang mendirikan BUMN, tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan justifikasi bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN dapat dipertanggungjawabkan oleh negara, karena oleh hukum hal tersebut adalah perbuatan badan hukum itu sendiri.

Kendati demikian, argumen di atas menjadi anti tesis dari Pasal 2 Undang Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi a) hak negara memungut pajak; b) kewajiban negara terhadap pelayanan umum; c) penerimaan negara; d) pengeluaran negara; e) penerimaan daerah; f) pengeluaran daerah; g) kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan; h) kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan; i) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Maka seharusnya, Pasal 2 huruf g yang termasuk di dalamnya keuangan yang bersumber dari BUMN tidak termasuk dalam lingkup keuangan daerah. Namun hingga saat ini pasal tersebut masih eksis dengan persepsinya bahwa BUMN adalah kekayaan negara yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara.

Tujuan pemisahan kekayaan negara ini sejatinya telah dipertegas melalui Pasal 4 Undang – Undang No.19 Tahun 2003 yaitu untuk membatasi tanggungjawab BUMN selaku badan hukum termasuk dalam hal terjadi kerugian agar tidak menyentuh kekayaan negara yang lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kerugian BUMN, sebagai badan hukum privat, tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara dan dipertanggungjawabkan oleh negara, baik karena kerugian yang disebabkan mensubsidi maupun kesalahan manajemen internal.

 

Daftar Pustaka

Internet

Angga Sukmawijaya. 2017. Kata Sri Mulyani Soal Pertamina Rugi Rp 12,7 T Akibat Jual BBM Premium. URL : https://kumparan.com/@kumparannews/kata-sri-mulyani-soal-pertamina-rugi-rp-12-7-t-akibat-jual-bbm-subsidi. Diakses pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 13.00 WIB.

Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, Undang – Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003

Indonesia, Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang – Undang No.1 Tahun 1995

Makalah

Tjip Ismail. “Sekilas Pemikiran Prof.Arifin P.Soeriaatmadja,S.H”. Makalahdisampaikan dalam diskusi Teori Transformasi Keuangan Negarai Bagi Kemajuan Bangsa yang diselenggarakan Center For Law and Good Governance Studies Universitas Indonesia, Depok, 13 Februari 2018.

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
1
Cute
Damn Damn
1
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
2
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
1
WTF

Comments 1

BUMN RUGI, TANGGUNG JAWAB SIAPA?

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles