Impeachment Presiden, Aturan Serta Pelaksanaannya di Indonesia


 

Oleh: Thio H. Anugerah

Editor : Isakh Benyamin Manubulu

 

Beberapa waktu lalu, jagat maya sempat dihebohkan dengan berita yang memuat pernyataan seorang pengacara kondang sekaligus professor hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, tentang impeachment yang harusnya dapat dilayangkan kepada presiden Joko Widodo berkenaan dengan utang pemerintah yang menurutnya telah melanggar UU Keuangan Negara, dimana seharusnya utang pemerintah secara keseluruhan tidak boleh melebihi 30 persen dari APBN.[1] Yang mana, pernyataan tersebut kemudian menyulut kritik publik, karena berdasarkan penjelasan UU Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003 dalam pasal 12 ayat (3) disebutkan, bahwa defisit anggaran yang dimaksud dibatasi maksimal 3% dari PDB,  sedang jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB, bukan dari APBN seperti yang dipersangkakan. Sehingga menurut ekonom, Indef Bhima Yudhistira seharusnya untuk urusan ekonomi termasuk utang lebih baik diserahkan pada ahlinya, dan menyarankan Yusril agar membaca UU keuangan Negara tersebut lebih hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat umum.[2]

Jika kita telisik masalah di atas, maka segera kita temukan bahwa akar dari kegaduhan yang timbul tersebut bermuara pada persoalan impeachment atau pemakzulan presiden Jokowi. Bagi mereka yang menggeluti bidang hukum tata negara atau pemerintahan, sudah barang tentu istilah impeachment bukan hal yang asing lagi.Impeachment atau pemakzulan itu sendiri dapat diartikan sebagai sarana yang memberikan kemungkinan dilakukannya pemberhentian seorang presiden atau pejabat tinggi negara (a public official) dari jabatannya sebelum jabatan itu berakhir. Dikatakan kemungkinan karena proses impeachment tidak selalu berakhir dengan pemberhentian presiden atau pejabat tinggi negara tersebut.[3] Secara filosofis, sejatinya impeachment merupakan instrumen yang didesain untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap kepecayaan publik dari orang yang mempunyai jabatan publik.[4]

Dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia, impeachment hanya dapat dilakukan kepada presiden dan/atau wakil presiden, berbeda dengan negara lain seperti amerika serikat dimana selain presiden, impeachment puladapat dilayangkan kepada pejabat tinggi negara lainnya.Aturan hukum yang mengatur tentang impeachment presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia termaktub dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 7B, dengan penjabaran sebagai berikut:

Usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.Pendapat DPR tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasannya. Permintaan tersebut diajukan ke MK dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh anggota DPR. Dalam waktu 90 hari sejak diterima permintaan tersebut, MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus permintaan tersebut. Jika, putusan MK atas usulan DPR itu terbukti, maka kemudian usulan itu diteruskan ke MPR. MPR kemudian menyelenggarakan sidang memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima MPR. Keputusan MPR diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾  dari keseluruhan anggota MPR dan harus disetujui 2/3 anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil presiden menyampaikan penjelasannya dalam rapat paripurna MPR tersebut.

Adapun mengenai aturan hukum lebih lanjut yang mengatur mengenai impeachment presiden dan/atau wakil presiden terdapat dalam Pasal 80-85 UU Nomor 24 Tahun 2003 Jo. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian, aturan teknis yang mengatur tentang impeachment dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, juga diatur di dalam Pasal 116-120 Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

[1] Dikutip dari Jawapos.com (https://www.jawapos.com/read/2017/07/25/146557/waduh-presiden-jokowi-terancam-di-impeachment)

[2] Dikutip dari Bisnis.com (http://finansial.bisnis.com/read/20170727/9/675468/sebut-utang-indonesia-melebihi-batas-indef-pak-yusril-baca-dulu-undang-undang)

[3] Achmad Roestandi, 2006, Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 168

[4] Laporan Penelitian Mekanisme impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik  Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Impeachment Presiden, Aturan Serta Pelaksanaannya di Indonesia

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles