MAIN HAKIM SENDIRI: SOLUSI MASA KINI?

Belakangan ini, perbuatan main hakim sendiri bukanlah hal yang asing ditelinga masyarakat. Misalnya dengan tragedi yang menimpa MA, seorang pria yang dikeroyok hingga meninggal dunia dan dibakar oleh warga karena dituduh mencuri amplifier milik sebuah Mushala di Kabupaten Bekasi.[1] Dalam dunia hukum, istilah main hakim sendiri dikenal dengan istilah Eigenrichting yang berarti melakukan tindakan kepada orang lain dengan maksud menghukum orang tersebut tanpa melalui proses peradilan pidana.

Jika ditinjau dari sosiologi hukum, tindakan main hakim sendiri merupakan perwujudan dari apa yang diistilahkan oleh Smelser sebagai a hostile outburst atau a hostile frustration, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat pada pranata formal termasuk terhadap law enforcement sudah rendah dan teramat buruk.[2] Hal ini diakibatkan oleh proses panjang dari sistem peradilan pidana yang sering kali terjadi, tersangka pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum karena kurang kuatnya bukti yang ada dan kalaupun kemudian diproses sampai ke pengadilan, hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat,[3] sehingga memunculkan kecenderungan untuk melampiaskan rasa kemarahan dan kebencian terhadap pelaku tindak pidana dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, rasanya sudah menjadi adagium ‘ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum memburuk, maka tingkat tindakan main hakim sendiri akan meningkat’.

Tindakan main hakim sendiri memang tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan, namun bukan berarti pelaku dari aksi ini tidak dapat dihukum atau diberikan sanksi, karena untuk pelaku daritindakan main hakim sendiri dalam perspektif hukum pidana bisa dijerat pasal dalam KUHP yakni Pasal 170 tentang Pengeroyokan, Pasal 351 tentang Penganiayaan, Pasal 368 tentang Pengancaman atau Pasal 406 tentang Perusakan.

Hal ini dikarenakan bahwa dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.[4] Jika dilihat dari unsur-unsurnya, perbuatan main hakim sendiri (eigenricthting) juga memiliki unsur dilakukan dengan sengaja, mengakibatkan luka atau cidera pada badan orang lain, bahkan sampai menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang, maka terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri ini bisa dimintai pertanggungjawabannya.[5] Namun adakalanya perbuatan main hakim sendiri ini diperbolehkan atau bukan merupakan dari tindak pidana, hal ini didasarkan pada Pasal 49 ayat 1 KUHP yang mengatur mengenai pembelaan terpaksa (noodwer). Adapun bunyi dari pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

 “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga

Pembelaan terpaksa yang dimaksud harus mensyaratkan adanya keseimbangan dengan serangan atau ancaman, tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan, dan tidak boleh ada hubungan yang timpang atau tidak seimbang antara penyerangan dan usaha atau alat pembelaannya. Artinya, usaha pembelaan yang kuat tidak boleh berhadapan dengan penyerangan yang sifatnya hanya ringan atau kecil, karena hal ini tidak dibenarkan, misalnya memasang aliran listrik dengan tegangan tinggi pada pagar yang mengelilingi rumah untuk mencegah masuknya pencuri.[6] 

Namun, pada faktanya main hakim sendiri sering dijadikan alternatif bagi seseorang atau kelompok masyarakat untuk menegakan hukum di tengah masyarakat yang dianggap lebih efisien dengan membalas pelaku kejahatan tanpa melalui proses peradilan pidana yang dianggap cukup rumit. Padahal, jika dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa ‘Negara Indonesia adalah negara hukum’, konsekuensi logis dari hal ini konsep rechstaat harus diterapkan dan segala tindakan harus dilakukan berdasarkan hukum, termasuk salah satunya adalah ketika ada pelaku kejahatan, masyarakat tidak dibenarkan untuk langsung menghakiminya. Hal ini bukan merupakan solusi karena ada sistem peradilan pidana yang berlaku. Menjadi sesuatu yang miris ketika orang yang dihakimi bukanlah pelaku atau bukan orang yang dimaksud, tetapi mengalami penderitaan akibat tindakan tersebut. Oleh karena itu, negara mengakomodir perihal ini dengan adanya sistem peradilan pidana, karena  pada hakikatnya menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana ini merupakan sistem yang bertujuan untuk melakukan pengendalian terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat, dan sub sistem atau pihak yang berwenang untuk memproses tindakan tersebut yaitu mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga pemasyarakatan.

[1]  dikutip dari kompas.com (http://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/04/10185541/main-hakim-sendiri-nasib-tragis-ma-korban-penghakiman-massa-di-bekasi-) .

[2]
Subhan, Ruben Achmad dan Amir Syarifuddin, 2014, Kajian Yuridis tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia,  Legalitas, Vol.VI, Nomor 2, hlm.72.

[3]
Kiki Kristanto, Perbuatan Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana, 2015, Jurnal Morality, Vol.2, Nomor 2, hlm.6.

[4]
Barda Nawawi Arief, 2011, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Semarang:Pustaka Magister, hlm.41.

[5]
Subhan, Ruben Achmad dan Amir Syarifuddin, Op.cit hlm.8.

[6]
Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta:Cahaya Atma Pusaka, hlm.30.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Barda Nawawi Arief, 2011, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Semarang:Pustaka Magister.

Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta:Cahaya Atma Pusaka.

JURNAL

Kiki Kristanto, 2015, Perbuatan Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Morality, Vol.2, Nomor 2.

Subhan, Ruben Achmad dan Amir Syarifuddin, 2014, Kajian Yuridis tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Legalitas, Vol.VI, Nomor 2.

Leave a Reply