Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden: Perlukah Dihidupkan Kembali?

Oleh: Kexia Goutama

Editor : Isakh Benyamin Manubulu

            Hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam konsep negara hukum.[1]Pemerintah wajib menghormati hak individu, salah satunya adalah mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan lain lain sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.[2] Demokrasi ini tentu menjamin kebebasan, tetapi bukan berarti tanpa aturan. Salah satu tantangan berat demokrasi adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan dan pengaturannya. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya penghidupan kembali pasal penghinaan presiden atau wakil presiden di dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU HP) yang cukup mengundang perhatian dan memicu perdebatan di masyarakat. Pasal ini dianggap perlu demi menjaga kehormatan, harkat, dan martabat presiden atau wakil presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP. Mahkamah menilai bahwa materi muatan Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

            Hal ini tentunya berbanding lurus dengan Pasal 263 ayat (1) RUU HP yang berbunyi: “Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV,” dan kemudian diperluas melalui Pasal 264 RUU HP. Pasal ini bagi sebagian masyarakat berpotensi merusak sistem demokrasi yang sudah susah payah dibangun sejak masa reformasi dan sekaligus juga dapat membelenggu kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik, saran, maupun pendapat terhadap pemerintah karena rawan diinterpretasi sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang menghina presiden atau wakil presiden sehingga dapat dikriminalisasi. Memang secara legal formil pemaknaan pasal ini sudah pernah dibatalkan oleh MK, namun bukan berarti pasal yang sudah dibatalkan “tidak dapat” dihidupkan kembali, karena pada faktanya hal tersebut pernah dilakukan pada penerapan asas domisili bagi anggota DPD yang sempat dibatalkan dan kemudian dihidupkan kembali aturannya di dalam undang-undang. Aktivitas a quo, tidak lain dan tidak bukam merupakan upaya yang selaras dengan langgam the living contitution, yakni menyesuaikan kebutuhan hukum yang ditafsirkan melalui konstitusi yang hidup, konstitusi yang mengikuti perkembangan zaman, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa literatur hukum oleh Chemenrinsky, Marshall Berger, David A. Strauu, dan Dennis J. Goldfor.

            Apabila kemudian pengaturan mengenai penghinaan presiden atau wakil presiden ini tetap dilanjutkan, maka aturannya harus dirumuskan dengan jelas, terukur, dan tidak interpretatif. Hal ini dikarenakan kata “penghinaan” memiliki muatan yang sangat subjektif dan bias dimana hal-hal yang seharusnya hanya bersifat kritik atau saran, tetapi apabila dilakukan dengan cara, waktu, atau tempat yang rawan diinterpretasikan oleh penegak hukum, maka perbuatan tersebut dapat dimaknai sebagai suatu penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden. Hal ini bertujuan agar rumusannya tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pikiran, saran, maupun kritik kepada pemerintah dan tidak berpotensi melanggar prinsip demokrasi, karena hukum tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang sehingga negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, tetapi democratische rechtsstaat.[3] Amerika Serikat sebagai pelopor Sistem Presidensial, tidak mengenal adanya konsep penghinaan terhadap Presiden (contempt of President), di Amerika kritik yang cenderung menghina pun dijamin kebebasannya. [4] 

            Adapun solusi hukum lain yang dapat digunakan dalam menangani kasus yang serupa dengan penghinaan presiden atau wakil presiden adalah dengan mengajukan tuntutan hukum terkait penghinaan di dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP tentang penghinaan dan Pasal 207 KUHP dalam hal penghinaan ditujukan kepada presiden atau wakil presiden selaku pejabat (als ambtsdrager). Sedangkan apabila media yang digunakan adalah elektronik, presiden atau wakil presiden juga dapat memperkarakan hal tersebut berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[5]     

Refrensi:      

[1] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 160.

[2] Lihat Pasal 28D UUD NRI 1945.

[3] Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstiusi, 2008), hlm. 532.

[4] Denny Indrayana, Artikel : Penghinaan Presiden, di Harian Kompas, Tanggal 20 Februari 2018.

[5] Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP.

Leave a Reply