Prinsip Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam Transaksi Perbankan


Oleh : Hirmawati Fanny
Editor : Isakh Benyamin Manubulu

Bagaikan peranan jantung dalam tubuh demikianlah penting keberadaan Bank dalam kegiatan perbankan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, Bank bertindak untuk memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Oleh sebab itu, Bank perlu memiliki aturan dan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perbankan yang disebut dengan istilah “Customer Due Diligence” (CDC). Mengapa? Karena banyaknya identitas palsu yang masih beredar di masyarakat sehingga untuk terhindar dari penipuan identitas palsu maka dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung identitas tersebut yang tidak bertentangan seperti SIM, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dll seperti yang terdapat dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Customer Due Diligence (CDC) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Calon Nasabah, Walk In Customer, atau Nasabah. Jadi, fungsi CDC adalah untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah/calon nasabah, memantau transaksi, serta melaporkan apabila ada transaksi mencurigakan kepada PPATK yang dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam hal lain, Bank berhak untuk memutuskan hubungan usaha dengan nasabah/calon nasabah apabila Nasabah menolak untuk mematuhi prinsip CDC ini atau Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah/calon nasabah. Bank wajib melaporkannya kepada PPATK sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan sehingga akan dilakukan penundaan transaksi selama 5 hari ( Pasal 26 UU No 8 Tahun 2010). Bank tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana ketika melaporkan ada transaksi yang mencurigakan dan memberikan laporan keuangan dari tersangka/terdakwa dalam kepentingan pemeriksaan perkara TPPU kepada penyidik, penuntut umum atau hakim.

Terdapat juga nasabah/calon nasabah yang tergolong berisiko tinggi disebut juga dengan Politically Exposed Person (PEP), Pasal 1 angka 17 dalam PBI Nomor 14/27/PBI/2012 adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing, misalnya : kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik, senior manajer yang meliputi antara lain direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara.

Sehingga untuk PEP maka Bank biasanya akan menggunakan Enhanced Due Diligence (EDC) untuk memperoleh sifat, kualitas, dan kuantitas informasi Nasabah yang harus memberikan gambaran mengenai tingkat risiko yang timbul dari hubungan usaha yang terjadi. Informasi yang diperoleh harus dapat diverifikasi dan memberikan keyakinan terhadap profil Nasabah sesungguhnya. Hal ini dilakukan supaya tidak ada high risk customer yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya untuk melakukan transaksi–transaksi yang mencurigakan melalui Bank. Oleh karena itu, kedua prinsip ini sangat penting dan diharapkan dapat melindungi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dari berbagai risiko, seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi serta mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khususnya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Referensi

Muhammad Djumhana. 2012. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Prinsip Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam Transaksi Perbankan

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles