loading...

31 March 2018
Waspada investasi tipu-tipu, ini hukumnya!
Waspada investasi tipu-tipu, ini hukumnya!


Oleh                : Zahra Shafira Belanusa

Editor              : Isakh Benyamin Manubulu

                           

        “Hallo! Kamu karyawan? Ibu rumah tangga? Atau mahasiswa? Mau dapet penghasilan tambahan sebesar 3 juta sampai 7 juta dalam satu bulan? Ikut bisnis aku, yuk! Bisnis ini bisa dikerjakan dimanapun kamu berada &hanya menggunakan gadget. Mudah kan?”

        Apakah Anda sering membaca ajakan untuk memulai bisnis seperti itu? Apakah Anda ingin segera mengikuti bisnis tersebut agar mendapat penghasilan tambahan? Ya, seringkali kita temukan di media sosial. Namun jangan tergesa-gesa untuk langsung mendaftarkan diri, ya! Sebenarnya ada apa, sih?

        Masyarakat sering diramaikan dengan ajakan investasi seperti ini, terutama mahasiswa yang tergiur akan uang jajan tambahan setiap bulannya. Masyarakat harus berhati-hati dan tidak langsung tergiur dengan tawaran-tawaran yang menarik namun tidak masuk akal. Contoh kasus yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah menawarkan hasil yang berlimpah namun dengan penanaman modal yang sedikit. Hal ini sangat beresiko bagi para investor yang awam dengan dunia investasi.

        Pengaturan hukum investasi secara umum di Indonesia ialah berdasarkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Pengaturan hukum investasi secara khusus, misalnya dalam hukum perbankan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan berdasarkan Pasal 16 ditegaskan bahwa   kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang  telahmemperoleh  izin  usahasebagai  Bank  Umumatau  sebagai  BankPerkreditan Rakyat dan kegiatan ini harus diawasi, dalam hal ini oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menegaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang  terintegrasiterhadap  keseluruhan  kegiatandi dalam  sektor  jasakeuangan. Dalam hal ini, OJK dapat memberikan perlindungan kepada masyakat berdasarkan Pasal  28  Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu dalam bentuk pemberian edukasi, memberhentikan kegiatan investasi jika kegiatan tersebut merugikan masyarakat, dan tindakan lain yang dianggap perlu berdasarkan ketentuan peraturan OJK.

        Namun jika terbukti investasi yang ditawarkan sudah menimbulkan banyak korban yang mengalami kerugian, maka hal ini akan diusut oleh Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi dari OJK. Revitalisasi fungsi Satgas Waspada Investasi menjadi penting dalam melindungi masyarakat dari upaya kejahatan berkedok investasi. Selain itu, Satgas diharapkan mampu menyadarkan masyarakat soal konsekuensi serta risiko mendapatkan tawaran dengan iming-iming imbalan di luar batas kewajaran. Satgas Waspada Investasi akan menjadi wadah koordinasi berbagai pihak yang terlibat penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Hal ini memperkokoh komitmen Satgas berdasarkan nota kesepakatan antara OJK dengan menggandeng beberapa lembaga pemerintahan.

        Selain itu, dapat dikenakan sanksi pidana juga berdasarkan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan dan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan. Hal ini tercermin dari kriteria penipuan, yaitu tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang   atau menghapuskan piutang. Selain itu, kriteria penggelapan, yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan  karena kejahatan. Ancaman hukuman paling lama masing-masing 4 tahun penjara  bagi  mereka yang terbukti penipuan dan penggelapan.

        Melihat realita yang ada, sebaiknya masyarakat melakukan tindakan preventif untuk tidak tergesa-gesa tergiur tawaran untuk cepat mendapatkan hasil yang berlimpah. Langkah yang harus dilakukan adalah pertama, masyarakat perlu memperhatikan bunga yang ditawarkan wajar atau tidak, setelah itu bandingkan dengan bunga yang ditawarkan di bank. Kedua, masyarakat perlu mengetahui dengan jelas mengenai latar belakang status badan hukum dari tawaran investasi tersebut, apakah sudah memiliki izin dari Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan apakah tawaran tersebut mempunyai kompetensi dalam bidang investasi. Ketiga, masyarakat perlu teliti dalam hal ini melihat apakah perusahaan tersebut cara promosinya secara sembunyi-sembunyi atau terbuka karena jika promosinya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, masyarakat perlu waspada. Biasanya perusahaan investasi seperti itu lebih banyak melakukan dengan sembunyi-sembunyi, dan informasinya menyebar dari mulut kemulut. Oleh karena itu, sebaiknya tawaran investasi dilakukan secara terbuka agar lebih terpercaya dan layanan berinvestasi lebih mudah.

#hukumbinsnis

Daftar Pustaka:

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Buku

Herlianto, Didit. 2013. Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Internet

Tempo.co. 2016. Perkuat Satgas Waspada Investasi, Ini yang Dilakukan OJK. URL: https://bisnis.tempo.co/read/781930/perkuat-satgas-waspada-investasi-ini-yang-dilakukan-ojk. Diakses pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 pukul 16.37 WIB

Posted in Bisnis dan Investasi, Ilmu Hukum, Legal-XTaggs:
Write a comment