loading...

3 April 2018
BISAKAH RENTENIR MENGGUGAT DEBITUR YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR PIUTANG ?
BISAKAH RENTENIR MENGGUGAT DEBITUR YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR PIUTANG ?

Editor : Isakh Benyamin Manubulu
Perjanjian pinjam-meminjam uang disertai dengan bunga  merupakan salah satu bentuk perjanjian  yang telah dikenal lama  oleh masyarakat Indonesia. Karena tuntutan kebutuhan saat ini, menjadikan masyarakat mau tidak mau membutuhkan jasa rentenir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam sistem hukum  di Indonesia, perjanjian pinjam-meminjam yang disertai bunga merupakan suatu bentuk perjanjian tanpa nama yang lahir berdasarkan atas kepakatan antara pihak kreditur dan debitur.

Dalam hal ini Pasal 1754 KUH Perdata BW (Burgerlijk Wetboek) atau yang populer dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang sampai saat ini masih berlaku.  Menjelaskan perjanjian pinjam-meminjam adalah sebagi berikut:
“Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.”

Adapun mengenai pinjam-meminjam uang yang disertai dengan bunga dibenarkan menurut hukum, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata, yang merumuskan “bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”.

Dalam KBBI kata rentenir diartikan sebagai orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang; tukang riba; pelepas uang; lintah darat, dalam hal ini maka penulis menyimpulkan bahwa Rentenir  adalah orang yang memberi pinjaman uang tidak resmi atau resmi dengan bunga tinggi.

Sampai berapa besar “bunga yang diperjanjikan” tidak disebutkan, hanya dikatakan: asal tidak dilarang oleh undang-undang. Hal tersebut menjadikan para rentenir menekankan bunga yang terlampau tinggi dan membuat pihak debitur sulit untuk melunasinya.

Pembatasan bunga yang terlampau tinggi hanya dikenal dalam bentuk “Woeker-ordonantie 1938”, yang dimuat dalam Staatblaad (Lembaran Negara) tahun 1938 No. 524, yang menetapkan, apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya (Prof. R. Subekti, S.H., Aneka Perjanjian, hal. 1995: 130).

Dalam kasus pinjam-meminjam uang dengan bunga 10% yang dewasa ini dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu, yang terjadi sebenarnya bukan suatu tindak pidana, melainkan suatu Penyalahgunaan Keadaan (“Undue Influence” atau “misbruik van omstandigheden”) yang dikenal dalam hukum perdata.  Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, bila seseorang menggerakaan hati orang lain melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadap orang tersebut (Prof. DR. Gr. Van der Burght, Buku Tentang Perikatan, 1999: 68). Pihak kreditur dalam suatu perjanjian-peminjam uang dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan debitur yang berada diposisi lemah di mana ia sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditur

Lalu bagaimana jika debitur tidak dapat membayar piutangnya ?

Mengingat penjelasan diatas bahwa hutang piutang dengan bunga merupakan perjanjian tidak bernama dengan didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, dimana setiap perjanjian melahirkan sebuah perikatan yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Maka dalam hal pihak debitur tidak dapat membayar piutangnya, maka pihak kreditur yang dalam hal ini merupakan seorang rentenir dapat mengajukan gugatan kepengadilan negeri atas dasar “Wanprestasi” setelah adanya somasi yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.

Daftar Pustaka:

Buku Literatur

Subekti, R., 1995, Aneka Perjanjian, Bandung, citra Aditya bakti

Van der Burght, Gr, 1999, Buku Tentang Perikatan, Bandung, Mandar maju

Website

www.KBBI.com/arti-kata-rentenir/

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)
Woeker Ordonanntie 1938 (Staatsblad Tahun 1938 No. 524)

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah dua kali diubah yaitu dengan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008

Posted in Hukum Perdata, Ilmu Hukum, Legal-XTaggs:
Write a comment