LEGALITAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA DI LUAR KUHP


Editor : Isakh Benyamin Manubulu
Hukum memiliki fungsi sebagai instrumen pengatur perilaku masyarakat (social control). Perilaku masyarakat yang terkendali melalui peraturan perundang-undangan menjadi landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi social control tersebut terwujud dalam sebuah kebijakan hukum pidana. Hukum pidana, sebagaimana ditulis Moeljatno (1959), adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :[1]

  1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan
  2. Menentukan kapan mereka yang melanggar dapat dijatuhi pidana
  3. Menentukan bagaimana cara pengenaan pidana itu dilaksanakan

Hukum pidana tersebut dimanifestasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan Belanda dan bernama asli Wetboek van Strafrecht
voor Nederlandsch Indie (WvSNI). Kemudian dengan beberapa perubahan dan penyesuaian dengan nilai-nilai di Indonesia, KUHP diberlakukan secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, ternyata ada peraturan lain yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta sanksi pidananya. Sehingga muncul istilah Hukum Pidana Khusus. Hal ini disebabkan semakin berkembang dan bervariasinya tindak pidana dan modus operandi di masyarakat.

Hukum pidana di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam KUHP serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun Hukum Pidana Khusus bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP.[2] Sudarto pun menjelaskan, bahwa Hukum Pidana Khusus merupakan ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subyeknya dan perbuatan yang khusus (bijzondelijk feiten).[3]

Berdasarkan hal diatas, Hukum Pidana Khusus dapat berwujud perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP maupun bukan perundang-undangan pidana tapi memiliki sanksi pidana. Perundangan-undangan pidana diluar KUHP misalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sementara perundangan-undangan yang bersifat non-pidana tetapi memuat sanksi pidana misalnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana BAB XVI mengatur tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif.

            Keberadaan dari Hukum Pidana Khusus sendiri dalam sistem hukum pidana merupakan pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Sehingga tujuan diadakannya pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP. Namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil.

            Meski begitu, dapat dilakukan pengecualian dikarenakan beberapa hal : 

  1. KUHP sendiri membuka ruang kesempatan pengecualian atas ketentuan didalamnya dan peraturan sendiri diluar KUHP. Berdasarkan pasal 103 yang berbunyi Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”
  2. Pemberlakuan kententuan pidana khusus didasarkan pada asas lex specialis derogat legi generali (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum), dimana asas ini terkandung dalam KUHP melalui pasal 63 ayat (2) KUHP, yakni “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Fenomena dibentuknya berbagai macam perundang-perundangan khusus mengenai tindak pidana diluar KUHP merupakan hal yang sulit dihindari. Mengingat berkembangnya berbagai tindak pidana berat yang sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) seperti korupsi, terorisme, kejahatan transnasional terorganisasi (organized transnational crimes), dan sebagainya yang memerlukan cara-cara luar biasa juga untuk menanggulanginya (extra ordinary measures), dan seringkali cara-cara luar biasa ini harus menyimpang dari asas-asas dan ketentuan hukum pidana umum, baik hukum pidana materiil (KUHP) maupun hukum acara pidana (KUHAP).[4] Memang benar, bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih dibelakang manusia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aziz syamsuddin. 2011. Tindak Pidana Khusus. Jakarta : Sinar Grafika.

 

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

 

INTERNET

Febriansyah Ramadhan. 2017. Perkembangan Regulasi Tindak Pidana                    Korupsi. http://www.calonsh.com/2017/12/15/perkembangan              regulasi-tindak-pidana-korupsi. Diakses pada hari Sabtu tanggal 24     Maret 2018 pukul 11. 23 WIB. 

 

[1] Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 2.

[2] Ibid, hlm. 8.

[3] Dikutip dari calonsh.com (http://www.calonsh.com/2017/12/15/perkembangan-regulasi-tindak-pidana-korupsi)

[4]Aziz Syamsuddin, Op.cit., hlm. 7.

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

LEGALITAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA DI LUAR KUHP

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles