Legalkah Aborsi bagi Korban Pemerkosaan?

Oleh: Nurul Fadilah



Editor : Isakh Benyamin Manubulu

Apa yang anda pikirkan ketika mendengar kata aborsi? Mungkin kata tersebut bagi sebagian orang merupakan tindakan yang paling tidak manusiawi, karena melenyapkan nyawa tak berdosa merupakan kejahatan yang paling nyata. Lalu, bagaimana jika aborsi ini dilakukan oleh korban yang mengalami penderitaan akibat pemerkosaan?

Pada umumnya, korban pemerkosaan merupakan perempuan yang mengalami penderitaan akibat adanya tindakan kekerasan atau kejahatan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan kondisi tidak atas persetujuan dan kehendak perempuan, dengan persetujuan perempuan namun di bawah ancaman, atau dengan persetujuan perempuan namun melalui penipuan.[1]Dari kejadian pemerkosaan, tentu saja akan banyak sekali penderitaan yang akan dialami oleh korban. Salah satu contoh misalnya dari sisi psikologis, korban bisa saja mengalami trauma psikologis yang akhirnya akan berdampak buruk baginya. Oleh karena itu, pemerintah memberi angin segar untuk korban pemerkosaan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana dalam Pasal 75-76 mengatur terkait legalisasi aborsi untuk korban pemerkosaan.

Jika ditinjau lebih lanjut, kata aborsi berasal dari bahasa latin, yaitu  abortus yang berarti keguguran atau pengguguran kandungan. Istilah aborsi secara medis diartikan sebagai keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu (lima bulan) dengan berat kurang dari 500 gram. Sementara itu, Musa Perdana Kusuma membagi aborsi menjadi dua jenis,yaitu Abortus Spontanea dan Abortus Provocatus. Abortus Spontanea yaitu aborsi yang terjadi dengan sendirinya, sedangkan Abortus Provocatus yaitu aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia. Aborsi ini dapat terjadi karena alasan medis maupun alasan-alasan lain yang tidak dibenarkan oleh hukum,[2]yaitu Abortus ProvocatusLegal dan Abortus Provocatus Ilegal. Abortus Provocatus Legal merupakan aborsi yang dilakukan menurut syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Sedangkan Abortus Provocatus Ilegal yaitu aborsi yang di dalamnya mengandung unsur kejahatan dan tidak memenuhi syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang.[3]

Pada hakikatnya dalam Pasal 75 ayat (1) memang aborsi dilarang, begitupun dalam KUHP mengatur ketentuan larangan aborsi dalam Pasal 299 dan Pasal 346 – 349. Namun dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan memberikan pengecualian untuk indikasi darurat medis dan korban pemerkosaan yang mengalami trauma psikologis. Ketentuan hal tersebut diatur spesifiksinya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Tidak semua korban pemerkosaan bisa melakukan aborsi yang dilegalkan, karena dalam PP tersebut menjelaskan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan pada korban pemerkosaan yang usia kehamilannya paling lama 40 (empat puluh) hari dihitung dari sejak hari pertama haid terakhir,[4] tidak hanya itu, adanya keterangan penyidik, psikolog, dan ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan juga penting, karena untuk membuktikan kebenaran dan kelayakan adanya trauma psikologis yang sangat membahayakan korban.

 

Dengan perihal adanya ketentuan legalisasi aborsi untuk korban pemerkosaan ini tentu menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, karena disisi lain ada nyawa yang seharusnya mendapat jaminan dan hak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28A Undang-Undang Dasar NRI 1945, namun akhirnya dilenyapkan begitu saja dengan alasan pemerkosaan yang akhirnya menentukan keputusan moral. Tak hanya itu, ketentuan mengenai aborsi ini sangat rentan pula untuk diselewengkan, misalnya oleh perempuan yang berdalih bahwa dirinya adalah korban pemerkosaan, padahal apa yang diperbuat olehnya atas dasar suka sama suka.

 

Tetapi disisi lain, jika ditinjau lebih dalam, untuk tindakan aborsi yang dilakukan pada korban pemerkosaan ini dilakukan secara ketat dan harus melalui tahap yang sudah ditentukan undang-undang, jadi yang berhak melakukan aborsi ini adalah korban pemerkosaan yang benar-benar mengalami trauma psikologis yang amat parah yang pada akhirnya bisa membahayakan jiwa korban karena seharusnya tidak terjadi secondary victimization, dan sederhanannya hal ini sama dengan legalisasi aborsi dengan indikasi darurat medis yang bisa membahayakan jiwa ibunya.

[1]Ratna Winahyu Lestari Dewi dan Suhandi, Aborsi bagi Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam, dan Perundang-Undangan, Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif, Vol.XVI No.2, 2011, hlm.136.

[2] Ibid hlm.137.

[3] Ibid hlm.138.

[4] Pasal 31 ayat (2) PP No.61 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Jurnal

Ratna  Winahyu Lestari Dewi dan Suhandi, Aborsi bagi Korban Pemerkosaan dalam  Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam, dan  Perundang-Undangan, Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif,  Vol.XVI No.2, 2011.

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Legalkah Aborsi bagi Korban Pemerkosaan?

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles