Obstruction Of Justice VS Hak Imunitas

Oleh: Rifqi P. Yuniarto


Editor : Isakh Benyamin Manubulu
Akhir-akhir ini terdapat kabar bahwa seorang Advokattelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga telah mencoba untuk mencegah atau merintangi upaya KPK untuk melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan korupsiproyek E-KTP dengan tersangka mantan ketua DPR. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta”.

Perbuatan Pidana sebagaimana diatur pada Pasal 21 UU PTPK tersebut lazim disebut sebagai Obstruction Of Justice. Sebenarnya KUHP telah mengatur mengenai perbuatan pidana Obstruction Of Justice pada Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP, namun ketentuan Pasal 21 UU PTPK merupakan lex specialis dari Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP yang khusus mengatur Obstruction Of Justice terhadap perkara korupsi.

Pada perkembangannya, Pasal 21 UU PTPK ini telah dimohonkan untuk diuji ke MK dengan nomer register perkara 7/PUU-XVI/2018 oleh dua orang Advokat yang berkedudukan di Jakarta Barat. Para pemohon tersebut mendalilkan pada pokoknya Pasal 21 PTPK tidak memiliki tolak ukur dan multitafsir dengan alasan: bahwa Advokat yang membela kliennya sewaktu-waktu dapat dianggap melakukan Obstruction Of Justicesebagaimana yang diatur pada Pasal 21 UU PTPK sehingga Advokat terancam dikriminalisasi dalam menjalankan profesinya demi membela kepentingan klien. Penerapan Pasal 21 UU PTPK bersifat subjektif sehingga membuka kemungkinan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.Advokat memiliki hak imunitas sehingga khusus untuk Advokat seharusnya dilakukan pengecualian apabila diduga telah melakukan Obstruction Of Justice, perlu adanya pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Advokat untuk menentukan apakah benar Advokat tersebut telah melakukan Obstruction Of Justice.[1]

Advokat adalah profesi yang terhormat (officium nobile) kehormatan tersebut diperoleh sebab Advokat merupakan salah satu penegak hukum seperti halnya dengan Polisi, Jaksa, maupun Hakim[2] sehingga demi kelancaran tugasnya Advokat diberikan hak imunitas. Hak imunitas Advokat diatur pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang menyatakan:“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”. Adapun yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Advokat tidak dapat dihukum (pidana atau perdata) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya itu.[3] Pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013, Pasal 16 UU Advokat harus dimaknai bahwa Advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata selama menjalankan tugas dan profesinya dengan itikad baik di dalam maupun di luar persidangan. Susanti Adi Nugroho berpendapat bahwa imunitas advokat tidak dapat diberikan secara mutlak. Advokat tidak kebal hukum sehingga ia tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Terlebih lagi, advokat adalah profesi yang sifatnya profesional dan klien berhak mendapatkan upaya terbaik dari seorang advokat.[4]Batasan berlakunya hak imunitas Advokat adalah itikad baik dari Advokat dalam melaksanakan tugasnya yakni membela klien, apabila sang Advokat menjalankan tugasnya tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan dan kode etik maka hak imunitasnya tidak berlaku.

Terkait apakah berlakunya Pasal 21 PTPK dapat mengkriminalkan upaya Advokat mambela kepentingan klien dan benarkah hak imunitas Advokat menyebabkan perlu adanya pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Advokat untuk menentukan apakah benar Advokat tersebut telah melakukan Obstruction Of Justice, MK berpendapat: bahwa rumusan Pasal 21 UU PTPK dimulai dengan frasa “dengan sengaja”. Dengan demikian, apabila ada cukup bukti bahwa seseorang (termasuk Advokat) sengaja melakukan Obstruction Of Justice maka tanpa mempedulikan siapa pun orangnya, terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 21 UU PTPK.Apabila memang tujuan Advokat dalam membela klien adalah demi menegakkan hukum dan keadilan maka tujuan itu sendiri telah membantah adanya upaya mengkriminalkan Advokat sebab hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan tidak adanya niat jahat (mens rea). Bahwa kata kunci dari rumusan hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Advokat bukan pada “kepentingan pembelaan klien” melainkan “itikad baik”. Artinya, secara a contrario, hak imunitas dengan sendirinya gugur apabila unsur “itikad baik” tidak terpenuhi. Sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 21 UU PTPK, seorang Advokat yang sengaja melakukan Obstruction of Justice jelas tidak dapat dikatakan memiliki itikad baik sehingga terhadap yang bersangkutan dapat dipidana tanpa menunggu pertimbangan dari Dewan Kehormatan Advokat.

[1]Lihat Putusan MKNomor 7/PUU-XVI/2018

[2]http://www.calonsh.com/2016/09/29/5-alasan-kenapa-kamu-harus-jadi-advokat diakses pada 22 Maret 2018, pukul 17:01

[3]Munir Fuady, 2005,Profesi Mulia : Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus,Jakarta: Citra Aditya Bakti, Hlm. 29

[4]http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt536f64b5bde8c/hak-imunitas-advokat-memilikidua-batasan diakses pada 17 Maret 2018, pukul 16:14

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Munir Fuady. 2005. Profesi Mulia : Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018

Internet

http://www.calonsh.com/2016/09/29/5-alasan-kenapa-kamu-harus-jadi-advokat
diakses pada 22 Maret 2018, pukul 17:01

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt536f64b5bde8c/hak-imunitas-advokat-memilikidua-batasan diakses pada 17 Maret 2018, pukul 16:14

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Obstruction Of Justice VS Hak Imunitas

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles