MA TOLAK KERAS BURON YANG AJUKAN PRAPERADILAN



Editor : Isakh Benyamin Manubulu
Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk tolak keras pengajuan praperadilan yang diajukan oleh Daftar Pencarian Orang (DPO) atau biasa disebut sebagai buronan. Dimana secara jelas diatur dalam SEMA No.1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status DPO tertanggal 23 Maret 2018 dan ditandatangani oleh Muhammad Hatta Ali selaku Ketua MA di gedung Mahkamah Agung.

Maraknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh buronan menjadi salah satu latar belakang dibuatnya SEMA ini. Walaupun hal tersebut belum diatur secara jelas didalam suatu undang-undang, namun kini MA telah berupaya atas dikeluarkannya SEMA mengenai larangan pengajuan praperadilan kepada tersangka berstatus buron sebagai salah satu bentuk pemberian kepastian hukum untuk para buronan itu sendiri.

Menurut salah seorang advokat ternama yang juga merupakan kuasa hukum Setya Novanto yaitu Maqdir Ismail, ia mengatakan kepada hukumonline melalui pesan singkat (3/4) bahwasannya dengan adanya SEMA ini para hakim dianggap telah melanggar hak asasi manusia karena tidak memberi kebebasan berperkara dalam setiap individu yang akan mengajukan praperadilan khususnya para buron. Ia menambahkan hal ini sama saja dengan melanggar HAM atas nama lembaga peradilan sebagai lembaga hukum. Artinya, Maqdir menentang keras akan adanya SEMA ini dimana ia juga  menganjurkan para hakim untuk mengabaikan surat edaran tersebut.

Lain halnya dengan salah satu juru bicara KPK yaitu Febri Diansyah, dikutip dari news.idntimes, ia mengaku menyambut baik SEMA No.1 Tahun 2018 tersebut. Hal lain yang sama juga disampaikan peneliti pada Lembaga Advokasi dan Independensi Peradilan (LeIP) Arsil, ia juga mendukung lahirnya SEMA ini. Menurutnya, jika seseorang ingin mendapatkan haknya untuk mengajukan praperadilan maka ia berkewajiban untuk hadir di persidangan dan tidak melarikan diri.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pun ikut mendukung dan mengapresiasi langkah MA ini, terutama untuk melengkapi ketidaksempurnaan pengaturan hukum acara praperadilan. ICJR juga mengingatkan, Hukum Acara Praperadilan tetap harus dibentuk, mengingat masih banyaknya kekosongan hukum yang terjadi dalam praperadilan.

SEMA No.1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Dalam Pencarian Orang (DPO)

Didalamnya terdapat 3 point yang disampaikan, antara lain :

  1. Butir Pertama : menegaskan tersangka berstatus buron tak bisa mengajukan praperadilan
  2. Butir Kedua : hakim harus menjatuhkan putusan bahwa perkara tidak dapat diputuskan bila praperadilan diajukan keluarga atau kuasa hukum tersangka
  3. Butir Ketiga : pihak tersangka tidak bisa mengajukan langkah-langkah hukum terkait dengan putusan SEMA tersebut.

Setiap kebijakan atau peraturan yang baru dikeluarkan pemerintah tentunya menuai Pro Kontra. Namun, lahirnya SEMA ini pun juga dikarenakan banyaknya buron yang mengajukan praperadilan, jika terus dibiarkan dan tidak adanya dasar hukum yang jelas tentunya akan membawa kerugian karena para tersangka yang kasusnya terkatung-katung dapat menguji hak-haknya melalui jalur pidana, kinerja penyidik dalam penuntasan persoalan yang semakin menurun karena sewaktu-waktu perkara dapat digugat praperadilan.

Untuk itu diharapkan, setelah adanya edaran yang dikeluarkan oleh MA ini masyarakat dapat mentaati dan mengikuti peraturan tersebut. Walau tiap-tiap individu tidak selalu suka dan rela untuk mentaati peraturan tersebut terkadang harus ada tindakan yang disiplin dari lembaga yang mengeluarkan aturan tersebut[1]. Gangguan dalam proses penegakan hukum juga terjadi karena ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku masyarakat[2]. Lex Semper Dabit Remedium yang artinya hukum selalu memberi obat, walau belum ada peraturan secara jelas yang mengatur larangan pengajuan praperadilan oleh buron namun setidaknya, MA telah menjadi obat karena telah mengeluarkan edaran atas adanya SEMA No.1 tahun 2018 ini sebagai dasar hukum status buron yang hendak mengajukan praperadilan.

DASAR HUKUM :

  1. SEMA No.1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Dalam Pencarian Orang (DPO) 

REFERENSI :

  1. Bimo Wiwoho. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180401134308-12-287356/tersangka-berstatus-buron-dilarang-ajukan-praperadilan. Diakses pada Minggu, 1 April 2018 pukul 15.00 WIB.
  2. Aida Mardatatillah. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ac4a76c33615/kalangan-advokat-protes-larangan-tersangka-dpo-ajukan-praperadilan . Diakses pada Kamis, 5 April 2018 PUKUL 21.30 WIB.
  3. Sitompul, D.P.M. Hukum Kepolisian di Indonesia (suatu bunga rampai), Bandung: Tarsito, 1985
  4. Soekanti, Soerjono. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2011

[1] D.P.M Sitompul. Hukum Kepolisian Indonesia (suatu bunga rampai). Bandung: Tarsito. 1985. Hlm 25

[2] Soerjono Soekanti. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. 2011

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
1
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
3
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
1
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

MA TOLAK KERAS BURON YANG AJUKAN PRAPERADILAN

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles