Dana Haji: Solusi Tepat Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Artikel ini ditulis Oleh: Kexia Goutama


 

Editor : Isakh Benyamin Manubulu

            Masih teringat di benak kita, Presiden Joko Widodo dalam sambutan pelantikan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Rabu 26 Juli 2017 mengemukakan gagasan agar dana haji dapat dikelola dan diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.[1] Dana haji berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU Pengelolaan Keuangan Haji) adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Adapun penempatan dana haji dalam bentuk investasi saat ini baru dilakukan pada 3 (tiga) sektor, yaitu surat utang negara, deposito syariah, dan surat berharga syariah negara (SBSN) atau dikenal dengan sukuk atau obligasi syariah. Saldo penempatan dana haji per 30 Juni 2017 sebesar Rp99 triliun, Rp36,7 triliun di antaranya ditempatkan pada SBSN dan sisanya sebesar Rp62,3 triliun ditempatkan di perbankan syariah.[2] Aturan mengenai dana haji diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU Pengelolaan Keuangan Haji, bahwa “Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.” Selanjutnya di ayat (2) disebutkan bahwa”Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.” Pengaturan mengenai penggunaan dana haji merupakan open legal policy sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Grigg, infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Maka, infrastruktur tentunya memiliki peranan positif dan menjadi jawaban untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.[3]

            Pernyataan Presiden ini sejatinya mendapat tanggapan positif dari Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin yang mengatakan bahwa dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat dikelola untuk hal-hal produktif, contohnya pembangunan infrastruktur selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh kehati-hatian, jelas menghasilkan nilai manfaat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta untuk kemaslahatan jemaah haji dan masyarakat luas.[4] Adapun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIII/2015, Mahkamah berpendapat penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan hasil efisiensi BPIH dalam bentuk Dana Abadi Umat dapat dilaksanakan dengan prisip daya guna agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah dan masyarakat.

            Sebagai negara tetangga dan serumpun, Indonesia dan Malaysia memiliki permasalahan jemaah haji yang relatif sama, seperti daftar tunggu yang panjang sehingga berdampak pada menumpuknya dana calon jemaah haji pada rekening penyelenggara haji. Praktik pengelolaan dana haji untuk investasi sudah dilakukan Malaysia melalui Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM). LTHM memiliki total jumlah dana haji sebesar Rp198,5 triliun, 9% di antaranya diinvestasikan pada sektor konstruksi dan real estate berupa investasi langsung dan 17% penempatan dana obligasi juga dimanfaatkan untuk investasi tidak langsung dalam pembangunan properti. Saat ini aset bersih LTHM sudah mencapai 59, 5 miliar ringgit, atau sekitar Rp180 triliun. Setiap tahun, keuntungan investasi dana hajinya mencapai Rp8 triliun. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana haji di Malaysia sebagian dikembalikan kepada jamaah haji dalam bentuk subsidi.[5]

            Berdasarkan hal tersebut, Indonesia perlu belajar dari pengelolaan dana haji di Malaysia yang sukses mengelola tabungan haji dan menempatkannya dalam investasi yang produktif. Dana haji perlu sekali untuk dimanfaatkan karena dananya yang terus bertambah dan mengendap serta pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang begitu banyak, sedangkan dana yang sudah ada dari hasil lembaga pembiayaan infrastruktur atau sumber dana non-APBN tidaklah cukup serta ada limitasinya.

            Oleh karena itu, BPKH selaku lembaga pengelola dana haji perlu melakukan pemetaan

dan kajian terhadap investasi dana haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, untuk mewujudkan pengelolaan dana haji yang berkepastian hukum, DPR RI melalui Komisi terkait perlu mendorong pemerintah untuk segera membentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

           

       

[1] Jokowi Ingin Dana Haji Diinvestasikan Untuk Infrastruktur”, http://nasional.kompas.com/ read/2017/07/26/12145401/jokowi-ingindana-haji-diinvestasikan-untuk-infrastruktur, diakses 22 Maret 2018

[2] Diakses melalui https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-15-I-P3DI-Agustus-2017-195.pdf

[3]
Ja’far Marwan, Infrastruktur Pro Rakyat, Strategi Investasi Infrastruktur Indonesia Abad 21, (Jakarta: Pustaka Toko Bangsa, 2007), hlm.12.

[4] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

[5]
Diakses melalui https://www.bappenas.go.id/files/9815/1131/6812/Siaran_Pers_-_Manfaat_Investasi_Dana_Haji_untuk_Umat.pdf

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

            Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Buku

            Grigg, N. 1988, Infrastructure Engineering and Management, John Wiley & Sons.

            Marwan Ja’far. 2007. Infrastruktur Pro Rakyat, Strategi Investasi Infrastruktur Indonesia             Abad 21, Pustaka Toko Bangsa

Media Internet

            https://www.bappenas.go.id/files/9815/1131/6812/Siaran_Pers_-            _Manfaat_Investasi_Dana_Haji_untuk_Umat.pdf

            http://nasional.kompas.com/ read/2017/07/26/12145401/jokowi-ingindana-haji-     diinvestasikan-untuk   infrastruktur

            https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-15-I-P3DI-Agustus-  2017-195.pdf  

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
1
Cute
Damn Damn
1
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
6
Like
Lol Lol
3
Lol
Love Love
4
Love
Win Win
3
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 1

Dana Haji: Solusi Tepat Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles