KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BENDA JAMINAN DALAM PRAKTIK GADAI BAWAH TANGAN


 

Editor : Isakh Benyamin Manubulu

Dalam keseharian kita sudah tidak asing  lagi mendengar kata “gadai”. Yang terlintas dibenak kita jika mendengar kata “gadai” pasti adalah sebuah Lembaga pegadaian yang pada umumnya orang – orang pergi kesana untuk berhutang dengan segala bentuk jaminan yang mereka mampu berikan.
Istilah Lembaga hak jaminan “gadai” ini merupakan terjemahan kata pand atau vuistpand (Bahasa Belanda), pledge atau pawn (Bahasa Inggris), pfand atau faustpfand (Bahasa Jerman).
Gadai merupakan Lembaga hak jaminan kebendaan bergerak yang ketentuannya di atur di dalam KUHPerdata Pasal 1150. Adapun definisi serta pengaturan di dalam Pasal 1150 KUHPerdata adalah sebagai berikut :
“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang – orang berpiutang lainnya; dengan dikecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya – biaya mana harus di dahulukan”.
Dari perumusan Pasal 1150 KUHPerdata di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak didahulukan (voorrang, preferensi) kepada pemegang hak gadai atas kreditor lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang – barang gadai yang di ambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang – barang yang digadaikan.
Untuk terjadinya hak gadai harus memenuhi dua unsur mutlak, yaitu:
Harus ada perjanjian pemberian gadai (perjanjian gadai) antara pemberi gadai (debitur sendiri atau pihak ketiga) dan pemegang gadai (kreditor).
Adanya penyerahan kebendaan yang digadaikan tersebut dari tangan debitur (pemberi gadai) kepada tangan kreditor (pemegang gadai).
Dari penjelasan singkat di atas, masih banyak beredar di masyarakat “pegadaian yang tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap”. Pegadaian yang tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap adalah pegadaian yang dilangsungkan atas dasar saling percaya (kepercayaan) antara debitur dan kreditur, serta kesepakatan di antara mereka itu tidak memiliki bukti yang konkret (tidak dicatatkan). Atau dengan kata lain, praktik ini sering disebut dengan gadai bawah tangan.
Lalu bagaimana apabila dalam praktik gadai bawah tangan terjadi debitur (pemberi gadai) tidak dapat menebus atau melunasi utangnya kepada kreditur (pemegang gadai)? Apakah kreditur (pemegang gadai) berhak menjualkan barang jaminan milik debitur (pemberi gadai) tanpa sepengetahuan si pemilik (debitur)?
Jika beranjak dari ketentutan Pasal 1150 KUHPerdata, apabila debitur (pemberi gadai) tidak dapat menebus atau melunasi utangnya kepada kreditur (pemegang gadai), maka barang jaminannya itu akan dilelang dengan sebelumnya diberitahukan terlebih dalulu kepada si pemilik barang jaminan itu.
Namun diantara praktik gadai bawah tangan, biasanya barang yang dijaminkan itu akan dijual langsung oleh kreditur (pemegang gadai) tanpa memberi tahu si pemilik barang jaminan (pemberi gadai). Apabila hal ini terjadi, debitur (pemberi gadai) tidak dapat berbuat banyak (tidak dapat menuntut), sebab debitur (pemberi gadai) tidak memiliki kepastian hukum.
Dapat penulis simpulkan, gadai bawah tangan memiliki resiko yang dapat merugikan salah satu pihak apabila di antara keduanya terjadi cedera janji. Selain itu, gadai bawah tangan juga tidak memberikan kepastian hukum dikarenakan kesepakatan yang dibuat itu hanya atas dasar rasa saling percaya di antara debitur (pemberi gadai) dan kreditur (penerima gadai).
Jadi apabila masyarakat hendak melakukan gadai, maka lakukanlah pada Lembaga – Lembaga gadai yang dapat memberikan kepastian hukum, khususnya kepastian hukum terhadap barang jaminan debitur.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Usman, Rachmadi, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta: Sinar Grafika.
H.S., Salim, 2014, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika.
H.S., Salim, 2006, Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH PERDATA, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

INTERNET
Aditya Edo P., Pentingnya Fidusia dalam Perjanjian Kredit kendaraan bermotor, di kutip dari www.calonsh.com .
Aditya Edo P., Pentingnya Perjanjian Dibuat Secara Tertulis, dikutip dari www.calonsh.com

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BENDA JAMINAN DALAM PRAKTIK GADAI BAWAH TANGAN

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles