loading...

13 April 2018
Maraknya kasus skimming, apa peran pemerintah?
Maraknya kasus skimming, apa peran pemerintah?

Editor              : Isakh Benyamin Manubulu

Pembobolan uang nasabah melalui metode skimming masih sering terjadi di Indonesia, misalnya kasus yang baru saja terjadi di Jawa Timur. Beberapa waktu lalu sejumlah nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank Mandiri Tbk menjadi korban, seperti yang dilansir pada laman detikFinance.[1] Pelaku pembobolan uang nasabah bermodus skimming ini mengincar bank-bank besar dikarenakan bank besar memiliki jaringan ATM dan jumlah nasabah yang besar di Indonesia.

Skimming merupakan salah satu
tindak kejahatan dalam cyber crime dimana kejahatan ini dilakukan melalui jaringan sistem komputer, baik lokal maupun global, dengan memanfaatkan teknologi dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada magnetic stripe Kartu ATM secara illegal untuk memiliki kendali atas rekening korban. Pelaku cyber crime ini memiliki latar belakang kemampuan yang tinggi di bidangnya sehingga sulit untuk melacak dan memberantasnya secara tuntas.[2]

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kejahatan pembobolan ATM dengan metode skimming terdapat delik yang dilakukan oleh pelaku, yaitu melakukan tranmisi, merusak, menghilangkan, dan memindahkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik karena dalam penggunaan skimmer pelaku melakukan tranmisi dengan cara melakukan pengiriman informasi elektronik dari ATM korban pada ATM yang dibuat oleh pelaku untuk diakses dan digunakan untuk mengambil uang korba melalui mesin ATM. Tindakan kejahatan perbankan dan berikut ancaman hukumannya tersebut dapat dijerat dengan UU ITE sehingga aparat kepolisian telah mempunyai landasan hukum untuk mengambil tindakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan kartu ATM dan transaksi elektronik lainnya.

Dasar hukum mengenai kasus skimming yang sedang marak tejadi ini tidak terlepas dari aturan mengenai perbankan yang tercantum di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, atau merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary).[3]

Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas kegiatan perbankan di Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tentang Penetapan Manajemen Resiko. Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bank Umum, setiap bank yang menggunakan ATM dapat meminimalisir resiko yang timbul untuk mendapatkan manfaat dari ATM. Oleh karena itu, bank umum wajib mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, mulai dari penerapan manajemen risiko pada aktivitas ATM secara efektif sampai dengan rencana penyelenggaraan ATM dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap aktivitas ATM. Penyelenggaraan Kartu ATM diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Namun dengan adanya kasus skimming beberapa waktu terakhir, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia tengah berupaya dan mewajibkan seluruh perbankan dan penerbit kartu untuk mempercepat migrasi Kartu ATM dari magnetic stripe ke teknologi chip, dengan peralihan kepada chip maka diharapkan dapat menekan kasus skimming di kemudian hari. Hal ini dipertegas di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 tentang Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number Online 6 (Enam) Digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia. Pengggunaan teknologi chip dan PIN 6 digit ditujukan untuk meningkatkan keamanan bertransaksi, memitigasi risiko terjadinya fraud, dan mensejajarkan penyelenggaraan kartu ATM dan atau kartu debit dengan best practice internasional. 

Bank Indonesia juga menetapkan National Standard Indonesian Chip Card Specification (NSICCS) sebagai Standar Nasional Teknologi Chip Kartu ATM yang akan digunakan oleh seluruh penyelenggara kartu ATM di Indonesia. BI juga menetapkan Asosiasi Sistem Pembayaran (ASPI) sebagai pengelola standar NSICCS. ASPI akan berperan dalam mengawal implementasi NSICCS.[4] Ini termasuk memelihara dan mengembangkan Standar Nasional dengan memerhatikan aspek keamanan, efisiensi, perkembangan teknologi, kebutuhan industri, dan kepentingan nasional. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan ASPI dan pelaku industri agar mampu mewujudkan tujuan sistem pembayaran nasional yang efisien, aman, handal dan senantiasa mengutamakan kepentingan nasional

Pada kasus pembobolan ATM melalui metode skimming, jika terbukti, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) angka (5) KUHP tentang pencurian dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Pasal ini memperluas pengertian kunci palsu dan perintah palsu sehingga kartu ATM yang telah digandakan dan Pin ATM korban yang diketahui pelaku digunakan dalam pencurian tersebut, artinya pasal ini dapat diimplementasikan dalam tindak pidana pencurian dana nasabah bank dengan modus penggandaan kartu ATM.

Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang terdapat dalam Pasal 4 Huruf h, yaitu apabila nasabah terbukti terkena kasus skimming pada mesin ATM suatu bank, maka bank tersebut akan mengganti sejumlah kerugian yang dialami oleh nasabah tersebut. Dalam hal ini, Bank Indonesia mengaku sudah memanggil pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk untuk meminta penjelasan terkait banyaknya kasus skimming. Bank Indonesia mengatakan BRI telah menjamin akan menuntaskan kasus dugaan skimming tersebut. Bila terbukti modus yang digunakan adalah skimming, BRI akan mengganti keseluruhan dana nasabah yang hilang.

#hukumbisnis #cybercrime #skimming

[1] Diakses dari: https://finance.detik.com/moneter/d-3930970/kasus-skimming-banyak-terjadi-di-bank-bumn?_ga=2.212171540.10307239.1521804044-71117234.1521804042 oleh Sylke Febrina Laucereno pada Kamis, 22 Maret 2018 pukul 15:40 WIB

[2] Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 17

[3] Muhamad Djumhana, Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 1

[4] Diakses dari: https://www.aspi-indonesia.or.id/laporan-kegiatan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada tahun 2016.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tentang Penetapan Manajemen Resiko

Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Buku:

Djumhana, Muhamad. 2008. Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Suharyanto, Budi. 2013. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta: Rajawali Press.

Internet:

detikFinance. 2018. Kasus Skimming Banyak Terjadi di Bank BUMN?. URL: https://finance.detik.com/moneter/d-3930970/kasus-skimming-banyak-terjadi-di-bank-bumn?_ga=2.212171540.10307239.1521804044-71117234.1521804042. Diakses pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 pukul 20.09 WIB.

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. 2016. Kegiatan-ASPI 2016. URL: https://www.aspi-indonesia.or.id/laporan-kegiatan. Diakses pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pukul 15.06 WIB

Posted in Bisnis dan Investasi, Hukum Pidana, Inside The Law, Legal-XTaggs:
Write a comment