loading...

13 April 2018
Perlukah Legalisasi Ganja di Indonesia?
Perlukah Legalisasi Ganja di Indonesia?

Editor : Isakh Benyamin Manubulu

Siapa yang tak mengenal ganja? Namanya seolah tak asing untuk di perbincangkan karena hingga sampai saat ini publik masih diramaikan dengan perdebatan mengenai eksistensi ganja di Indonesia, pasalnya selain ganja memiliki dampak negatif, beberapa kelompok memandang bahwa ganja memiliki segudang manfaat yang bisa dijadikan alternatif dalam bidang pengobatan.

Pandangan ini didukung kuat ketika kasus Fidelis muncul dan menjadi perhatian publik, dimana ketika Fidelis terbukti menanam ganja sebanyak 39 batang untuk pengobatan istrinya yang mempunyai penyakit langka, namun akhirnya diproses hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Lalu, melihat fenomena tersebut, sebetulnya perlukah ganja dilegalkan di indonesia?

Wujud eksistensi negara hukum dalam setiap aktivitas bernegara dipersyaratkan adanya asas legalitas dalam segala bentuknya. Artinya segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.[1]Dalam hal ini, berbeda dengan beberapa negara yang sudah melegalkan ganja seperti Belanda, Kolombia dan Meksiko, pemerintah Indonesia berada pada pihak yang menggolongkan ganja dalam barang yang terlarang. Hal tersebut dimulai sejak Presiden Soeharto meratifikasi United Nations Single Convention on Narcotics Drugs melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya. Lahirnya undang-undang tersebut telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.[2] 

Narkotika dikategorikan dalam tiga golongan yang berbeda berdasarkan tingkat bahaya dan daya adiktifnya. Narkotika golongan I dianggap yang paling berbahaya dan memiliki daya adiktif yang tinggi. Jenis-jenis narkotika yang masuk dalam golongan ini adalah ganja, heroin, kokain, sabu-sabu, morfin, opium. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki adiktif yang kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan seperti petidin, benzetidin dan betametadol. Sedangkan narkotika golongan III adalah jenis-jenis narkotika yang memiliki daya adiktif ringan dan bermanfaat untuk pengobatan seperti kodein dan turunanya.[3] Regulasi terkait ganja diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka dan Ganja. Dalam Pasal 5 menyebutkan ketentuan adanya larangan menanam, memelihara dan menguasai ganja, dan pengecualiannya dalam Pasal 6 yaitu diperbolehkan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Namun, dalam pelaksanaannya harus dilakukan oleh lembaga yang sudah memiliki izin dan harus menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Kesehatan.

Dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunaannya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama,[4] termasuk dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hal ini diperuntukan untuk narkotika golongan II dan III, karena dalam Pasal 8, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tanaman ganja termasuk dalam jenis narkotika golongan I dikarenakan tanaman ini memiliki dampak yang buruk bagi tubuh manusia. Menurut Badan Narkotika Nasioanl (BNN), ganja atau marijuana merupakan tumbuhan yang mengandung senyawa THC (Tetrahydrocannabinol), zat narkotika yang membuat pemakianya mengalami eufhoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Unsur THC tersebut itu membuat pemakainya mengalami intoksikasi (keracunan) secara fisik, jantung berdebar, denyut bertambah cepat 50%, disamping itu membuat bola mata memerah karena pelebaran pembuluh darah kapiler,[5] sehingga hal tersebut menjadi dasar mengapa ganja menjadi ilegal di Indonesia.

Namun jika menelisik pandangan lainnya, dalam buku “Hikayat Pohon Ganja” dijelaskan dalam Artikel berjudul “The Brain’s Own Marijuana” pada majalah Scientific America, Inc yang ditulis oleh Nicoll dan Alger pada tahun 2004 menjelaskan bahwa ternyata otak manusia memproduksi zat yang berfungsi sama dengan THC, zat psikoaktif utama yang dikandung dalam ganja. Zat hasil produksi otak ini diberi nama endCannabinoid, dan ternyata berperan dalam hampir semua proses fisiologis manusia. Kenyataan ini menarik saat kita membandingkan, bahwa Cannabinoid yang hanya dihasilkan oleh tanaman ganja memiliki fungsi yang sama dengan endcannabinoid yang dihasilkan oleh otak manusa. Pada penelitian juga menjelaskan bahwa dampak dari Cannaboid tidak menyebabkan adanya ketergantungan. Pada penjelasan yang lain dikatakan bahwa salah satu varian jenis ganja yakni Hemp memiliki kandungan serat alami yang daya serap serta kenyamanan yang tak tertandingi oleh serat alami lainnya. Serat ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti bahan bangunan, bahan pakain, serta bahan dalam pembuatan plastik dan kertas.[6]

Selain itu, ganja juga diyakini memiliki manfaat medis yang cukup tinggi, karena jika berkaca pada kasus Fidelis, istrinya yang sedang sakit parah kondisinya membaik ketika mengkonsumsi ekstrak ganja yang diberikannya, namun sangat ironi ketika status ganja yang ilegal akhirnya menyangkut Fidelis ke ranah hukum dan tidak lama istrinyapun meninggal dunia.

Tetapi, jika melihat pada kenyataan saat ini, masih banyak sekali orang yang menyalahgunakan ganja dan dijadikan sebagai alat pemuas yang pada akhirnya menyebabkan ketergantungan yang berkepanjangan. Walaupun bagi sebagian orang ganja diyakini memiliki fungsi medis yang cukup tinggi, namun hal ini perlu diuji kembali agar diketahui kebermanfaatannya, bukan hanya karena sekedar efek penurunan kesadaran yang dianggap menghilangkan rasa nyeri pada pemakai. Legalisasi pada ganja pun perlu dipertimbangkan dampaknya, karena hal ini sangat rentan akan penyalahgunaan sehingga pengawasanpun perlu dipikirkan demi keberlanjutan generasi bangsa kedepannya.

[1] Dikutip dari Calonsh.com (http://www.calonsh.com/2017/12/15/perkembangan-regulasi-tindak-pidana-korupsi)

[2]Mohammad Darry Abiyyu, Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia, 2016, Jurnal Politik Muda, Vol.5, No.3, hlm.301.

[3]Ibid hlm.302.

[4]Koesno Adi, 2014, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Malang:Setara Press, hlm.3.

[5]Mohammad Darry Abiyyu, Op.cit hlm.302.

[6]Ibid  hlm.303.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka dan Ganja

Buku

Koesno Adi, 2014, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Malang:Setara Press.

Jurnal

Mohammad  Darry Abiyyu, Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam  Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia, 2016, Jurnal Politik Muda,  Vol.5, No.3, hlm.301.

Internet

Febriansyah, 2017, Perkembangan Regulasi Tindak Pidana Korupsi, URL: http://www.calonsh.com/2017/12/15/perkembangan-regulasi-tindak-pidana-korupsi, diakses pada 25 Maret 2018.

 

Posted in Hukum Pidana, Legal-XTaggs:
Write a comment