Putusan Mahkamah Konstitusi: KPK Domain Lembaga Eksekutif, Tepatkah?

artikel ini ditulis Oleh: ASRI REZKI SAPUTRA


Editor : Isakh Benyamin Manubulu

“Menolak permohonan para Pemohon” Begitulah amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), yang mulia Prof. Arief Hidayat dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018. (Vide Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017, halaman 129). Harapan masyarakat agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan menjadi jelas, justru harapan tersebut seolah sirna pasca ditolaknya permohonan pemohon Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Yudhistira Rifky Darmawan, dan Tri Susilo, S.H., M.H.[1] bahkan putusan ini seperti menganulir putusan sebelumnya yakni Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, dan 5/PUU-IX/2011. Dalam Pertimbangannya MK menyatakan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Meskipun KPK merupakan komisi yang bersifat independent sebagaimana yang diatur dalam UU KPK, namun telah jelas bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana institusi kepolisian dan kejaksaan melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan yang masuk dalam ranah eksekutif.[2]

Komisi negara independen adalah organ negara (state organs) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.[3] Dalam perspektif Jimly Asshidiqie komisi negara independen sebagai independent supervisory bodies yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara “fungsi regulatif, administratif dan fungsi penghukuman”.[4] Putusan MK telah menegaskan makna independensi bagi komisi negara independen sifatnya adalah kemerdekaan secara institusional (kelembagaan), bukan kemerdekaan personal (perorangan).[5] Lalu apa indikator suatu komisi negara independen dikatakan merdeka secara institusional? Menurut Zainal Arifin Mochtar sebuah lembaga dikatakan independen apabila: 1) pengisian pimpinannya tak dilakukan oleh satu lembaga saja; 2) Pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan lembaga yang bersangkutan; 3) Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (discretionary decision) dan 4) pimpinan bersifat kolektif, tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu dan masa jabatan pemimpin tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (staggered terms).[6] 

Maka untuk menjawab dimanakah kedudukan KPK yang tepat, disini penulis akan menjabarkan satu per satu indikator sebagaimana dikatakan oleh Zainal. Pertama, berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan   calon anggota yang diusulkan oleh Presiden, dalam hal ini indikator pertama terpenuhi sebab dalam hal pengisian pimpinan KPK dilakukan lebih dari satu lembaga yakni DPR dan Presiden. Kedua, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: a) meninggal dunia; b) berakhir masa jabatannya; c) menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan; d) berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya; e) mengundurkan diri; atau f) dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini[7]. Dalam hal ini meskipun dalam hal pengisian jabatan pimpinan KPK diusulkan oleh Presiden dan dipilih oleh DPR tidak serta merta dalam pemberhentian dilakukan oleh kedua lembaga tersebut, sehingga indikator kedua terpenuhi. Ketiga, KPK adalah lembaga  negara  yangdalam  melaksanakan  tugasdan  wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.[8] Dalam hal ini campur tangan Presiden hanya terbatas pada pelaksanaan monitoring[9] dan penyampaian laporan kinerja pelaksanaan tugasnya[10], sehingga indikator ketiga terpenuhi. Keempat, Pimpinan KPK bekerja secara kolektif[11] tafsir original intent “bekerja secara kolektif” adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun seorang ketua menjadi pemegang kemudi, tidak berarti ia menjadi primus inter pares yang lebih penting dan lebih kuasa disbanding komisioner lainnya.[12] Sehingga indikator keempat terpenuhi. Oleh karena itu penulis berkesimpulan tidak tepat jika KPK berada dalam domain Eksekutif.

[1] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, hal. 1

[2] Ibid, hal 109-110

[3] Jimly Asshidiqie,  Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar 14 – 18 Juli 2003.

[4] Jimly Asshidiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 8

[5] Denny Indrayana, 2016, Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, Intrans Publishing, Malang. Hal 60

[6] Zainal Arifin Mochtar, 2016, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. x

[7] Lihat pasal 32 UU KPK

[8] Lihat pasal 3 UU KPK

[9] Lihat pasal 14 huruf c UU KPK

[10] Lihat pasal 20 UU KPK

[11] Lihat pasal 21 angka 6 UU KPK

[12] Zainal Arifin Mochtar, Op Cit, hal 159

Daftar Pustaka

Denny Indrayana, 2016, Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, Intrans Publishing, Malang

Jimly Asshidiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.

Jimly Asshidiqie,  Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar 14 – 18 Juli 2003

Zainal Arifin Mochtar, 2016, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Putusan Mahkamah Konstitusi: KPK Domain Lembaga Eksekutif, Tepatkah?

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles